National Treatment (Perlakuan Sama Investasi)
National Treatment adalah prinsip hukum internasional di mana pemerintah Indonesia memberikan perlakuan yang sama kepada investor asing (FDI) sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada investor domestik (PMDN). Prinsip ini dijamin dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang dibatasi atau tertutup bagi asing sebagaimana diatur dalam Daftar Positif Investasi (DPI) guna perlindungan kepentingan ekonomi nasional.
Bagi praktisi hukum investasi, prinsip ini memberikan kepastian bagi perusahaan PMA bahwa mereka memiliki hak yang sama dalam mengakses fasilitas perizinan di OSS RBA dan perlindungan hukum atas aset mereka. Namun, investor asing tetap harus mematuhi batasan nilai investasi minimal Rp10 miliar yang tidak berlaku bagi pengusaha kecil lokal. Di lapangan, pemahaman akan prinsip national treatment membantu investor asing untuk menuntut hak-hak administratif yang setara di hadapan instansi pemerintah daerah maupun pusat, sekaligus memberikan landasan kuat dalam penyelesaian sengketa investasi melalui mekanisme arbitrase internasional jika diperlukan.
masa berlaku skk konstruksi berapa tahun
Persyaratan pelayanan sudah ditentukan berdasarkan Surat ..
daftar sbu konstruksi
BUJKA
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
LKPP adalah Lembaga Pemerintah Non-Kemen..
SKK Konstruksi (Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi)
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang diterbitkan ol..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) di Tempat Kerja
P3K di Tempat Kerja adalah upaya memberi..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)<..
PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kes..
SMKP (Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan)
Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)<..
KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) Konstruksi
KKNI Konstruksi adalah kerangka penjenja..
Indosbu.com dipercaya oleh ribuan bisnis dan individu di seluruh Indonesia, layanan kami telah membantu mereka mencapai kesuksesan dalam dunia konstruksi
Mau ikut tender? Perizinan belum lengkap?
Tenang, kami siap membantu. Konsultasikan kebutuhan perizinan usaha Anda bersama indosbu.com.
Nikmati Layanan Prioritas Sekarang
Hubungi tim konsultan profesional kami untuk mendapatkan konsultasi GRATIS langsung. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk solusi terbaik bagi bisnis Anda!
Cut Hanti, S.Kom
Konsultan Senior
Respon rata-rata: 3 menit
500+ klien puas | Verified
Novitasari, SM
Konsultan Senior
Respon rata-rata: 4 menit
450+ klien puas | Verified
Dapatkan layanan prioritas
Jika Anda ingin menyampaikan pertanyaan tentang pengurusan SBU Konstruksi, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami akan sangat senang melayani permintaan Anda sesegera mungkin.