15+ Tahun Pengalaman
1000+ Klien Puas
Terpercaya & Resmi

Pengaduan LKPP: Solusi Cepat untuk Permasalahan Pengadaan Proyek

Pengaduan LKPP adalah solusi efektif untuk masalah pengadaan proyek. Temukan cara cepat melapor dan selesaikan isu pengadaan dengan mudah!

Tim Ahli indosbu.com
Tim Ahli indosbu.com
Konsultan SBU Konstruksi
11 Nov 2024
15+

Tahun Pengalaman

1000+

Klien Puas

98%

Tingkat Keberhasilan

24/7

Layanan Konsultasi

Pengaduan LKPP: Solusi Cepat untuk Permasalahan Pengadaan Proyek - pengaduan lkpp pengaduan lkpp, pengadaan proyek, sistem pengadaan, laporan pengadaan, pengaduan pengadaan, LKPP, masalah pengadaan proyek, cara melapor lkpp, pengadaan barang dan jasa, laporan pengadaan lkpp

Gambar Ilustrasi Pengaduan LKPP: Solusi Cepat untuk Permasalahan Pengadaan Proyek

Pengadaan proyek di Indonesia, terutama yang melibatkan sektor publik, sering kali menjadi topik hangat karena berbagai masalah yang muncul, baik dari segi kualitas barang atau jasa, keterlambatan pengiriman, hingga ketidaktransparanan proses. Oleh karena itu, penting untuk memiliki saluran yang efektif bagi masyarakat dan pihak terkait untuk mengadukan segala masalah yang timbul dalam pengadaan proyek. Salah satu lembaga yang memfasilitasi pengaduan semacam ini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

LKPP memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia, termasuk memberikan solusi atas keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat atau pelaku usaha. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pengadaan proyek berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Layanan pengaduan LKPP memberikan saluran bagi siapa saja yang merasa dirugikan dalam proses pengadaan untuk melapor dan mendapatkan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum.

Namun, meskipun ada saluran pengaduan yang jelas, masih banyak pihak yang tidak tahu bagaimana cara melapor atau apa yang harus dilakukan jika menghadapi masalah dalam pengadaan proyek. Artikel ini akan membahas tentang pengaduan LKPP, bagaimana cara melaporkan masalah pengadaan, dan mengapa pengaduan ini sangat penting bagi kelancaran sistem pengadaan barang dan jasa di Indonesia.

Pengaduan LKPP: Solusi Cepat untuk Permasalahan Pengadaan Proyek pengaduan lkpp pengaduan lkpp, pengadaan proyek, sistem pengadaan, laporan pengadaan, pengaduan pengadaan, LKPP, masalah pengadaan proyek, cara melapor lkpp, pengadaan barang dan jasa, laporan pengadaan lkpp
Baca Juga: CV Usaha Adalah: Panduan Lengkap Legalitas, Perizinan, dan Strategi Akses Tender Konstruksi

Apa Itu Pengaduan LKPP?

Pengaduan LKPP merujuk pada proses di mana individu atau perusahaan yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat melaporkan masalah atau ketidakberesan yang mereka alami dalam proses tersebut. LKPP sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaan sistem pengadaan pemerintah, bertanggung jawab untuk menanggapi pengaduan ini dengan serius dan memberikan solusi yang tepat. Pengaduan ini bisa mencakup berbagai hal, seperti kecurangan, ketidakadilan dalam seleksi, hingga masalah teknis dalam pelaksanaan pengadaan.

Proses pengaduan ini dirancang untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan mereka. Hal ini sangat penting karena memberikan transparansi dalam setiap tahapan pengadaan dan mengurangi potensi penyimpangan yang dapat merugikan negara atau pihak terkait. Dengan sistem pengaduan yang efektif, LKPP berusaha menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap proyek pengadaan pemerintah.

Secara umum, pengaduan LKPP adalah bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan bahwa setiap proses pengadaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang yang terlibat dalam pengadaan proyek untuk memahami cara menggunakan saluran pengaduan ini dengan benar dan efektif.

Pengaduan LKPP: Solusi Cepat untuk Permasalahan Pengadaan Proyek pengaduan lkpp pengaduan lkpp, pengadaan proyek, sistem pengadaan, laporan pengadaan, pengaduan pengadaan, LKPP, masalah pengadaan proyek, cara melapor lkpp, pengadaan barang dan jasa, laporan pengadaan lkpp
Baca Juga: Panduan Lengkap Contoh Perjanjian Kerja Karyawan: Legalitas Kontraktor dan Kepatuhan Tenaga Kerja Konstruksi

Kenapa Pengaduan LKPP Penting?

Pengaduan LKPP sangat penting untuk menjaga integritas sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam setiap proses pengadaan, seringkali muncul berbagai masalah yang tidak terdeteksi pada awalnya. Misalnya, proyek yang terlambat atau bahkan tidak selesai tepat waktu, kualitas barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kontrak, atau adanya indikasi korupsi dan kolusi dalam proses pengadaan.

Melalui pengaduan, masalah-masalah ini bisa segera teridentifikasi dan ditangani sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar. Selain itu, pengaduan yang masuk juga dapat membantu LKPP dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pengadaan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik-titik lemah yang perlu diperbaiki. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Lebih dari itu, pengaduan LKPP memberikan rasa keadilan bagi mereka yang merasa dirugikan dalam proses pengadaan. Hal ini juga memberikan sinyal kepada pihak yang terlibat dalam pengadaan, baik itu penyedia barang atau jasa maupun panitia pengadaan, bahwa mereka diawasi dan diharapkan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Pengaduan ini adalah salah satu cara untuk menjaga kualitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pengaduan LKPP: Solusi Cepat untuk Permasalahan Pengadaan Proyek pengaduan lkpp pengaduan lkpp, pengadaan proyek, sistem pengadaan, laporan pengadaan, pengaduan pengadaan, LKPP, masalah pengadaan proyek, cara melapor lkpp, pengadaan barang dan jasa, laporan pengadaan lkpp
Baca Juga: Panduan Lengkap Kontrak Kerja 3 Bulan: Aspek Legalitas dan Risiko Bisnis Konstruksi

Bagaimana Cara Melakukan Pengaduan LKPP?

Untuk melakukan pengaduan di LKPP, pihak yang merasa dirugikan harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini terbilang mudah dan transparan, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan keluhannya. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa diikuti untuk melakukan pengaduan LKPP:

  • 1. Melalui Website Resmi LKPP: Pengaduan dapat dilakukan secara langsung melalui situs resmi LKPP. Di sana, terdapat formulir pengaduan yang harus diisi dengan lengkap dan jelas mengenai masalah yang dihadapi.
  • 2. Pengaduan Melalui Aplikasi: LKPP juga menyediakan aplikasi mobile yang memungkinkan pelaporan pengaduan secara langsung dari perangkat mobile. Aplikasi ini sangat praktis dan memudahkan masyarakat untuk melaporkan masalah kapan saja dan di mana saja.
  • 3. Pengaduan Lewat Layanan Call Center: Selain melalui website dan aplikasi, LKPP juga menyediakan layanan call center yang dapat dihubungi untuk melaporkan masalah terkait pengadaan barang dan jasa.

Setelah pengaduan diterima, LKPP akan memproses laporan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pengaduan terbukti sah dan memenuhi syarat, LKPP akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengambil tindakan yang diperlukan. Jika pengaduan tersebut tidak lengkap atau tidak sesuai prosedur, pihak pelapor akan diminta untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Melalui proses pengaduan yang jelas ini, LKPP berusaha untuk memberikan rasa aman dan adil bagi setiap pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek. Proses ini juga memastikan bahwa tidak ada yang luput dari pengawasan, sehingga semua pihak dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Pengaduan LKPP: Solusi Cepat untuk Permasalahan Pengadaan Proyek pengaduan lkpp pengaduan lkpp, pengadaan proyek, sistem pengadaan, laporan pengadaan, pengaduan pengadaan, LKPP, masalah pengadaan proyek, cara melapor lkpp, pengadaan barang dan jasa, laporan pengadaan lkpp
Baca Juga: Panduan Lengkap: Persyaratan Pendirian CV Konstruksi Terbaru 2025 dan Sertifikasi Wajib

Tips Menghadapi Masalah Pengadaan Proyek dengan LKPP

Menangani masalah pengadaan proyek tidak selalu mudah, namun dengan bantuan LKPP, pihak-pihak yang terlibat bisa mendapatkan jalan keluar yang tepat. Berikut beberapa tips untuk menghadapi masalah pengadaan proyek dengan mengajukan pengaduan LKPP:

  • 1. Dokumentasikan Semua Bukti: Sebelum mengajukan pengaduan, pastikan semua bukti yang relevan telah terdokumentasi dengan baik. Ini termasuk foto, salinan kontrak, bukti pembayaran, dan komunikasi terkait pengadaan. Bukti yang lengkap akan mempercepat proses pengaduan.
  • 2. Ikuti Prosedur dengan Teliti: Pastikan untuk mengikuti semua prosedur yang ditetapkan oleh LKPP. Ini akan memastikan pengaduan Anda diproses dengan cepat dan efisien.
  • 3. Bersabar dan Terbuka: Proses penyelesaian pengaduan tidak selalu cepat, tetapi LKPP akan menangani masalah Anda dengan serius. Bersabar dan tetap terbuka untuk komunikasi lebih lanjut sangat penting dalam proses ini.

Dengan tips-tips ini, Anda akan lebih siap dalam menghadapi masalah yang mungkin muncul selama proses pengadaan proyek. Pengaduan LKPP memberikan peluang bagi Anda untuk mendapatkan solusi yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengaduan LKPP: Solusi Cepat untuk Permasalahan Pengadaan Proyek pengaduan lkpp pengaduan lkpp, pengadaan proyek, sistem pengadaan, laporan pengadaan, pengaduan pengadaan, LKPP, masalah pengadaan proyek, cara melapor lkpp, pengadaan barang dan jasa, laporan pengadaan lkpp
Baca Juga: Panduan Lengkap Persyaratan Membuat CV Perusahaan: Legalitas Awal Bisnis Konstruksi

Apa yang Terjadi Setelah Mengajukan Pengaduan?

Setelah pengaduan diajukan, LKPP akan melakukan evaluasi terhadap laporan yang diterima. Proses ini melibatkan beberapa tahapan yang harus dijalani untuk memastikan bahwa pengaduan ditangani dengan tepat. Pada umumnya, berikut adalah beberapa langkah yang akan dilakukan LKPP setelah menerima pengaduan:

  • 1. Verifikasi Pengaduan: LKPP akan memverifikasi kebenaran dan kelengkapan data yang diberikan. Proses ini penting untuk memastikan bahwa laporan yang diterima valid dan dapat diproses lebih lanjut.
  • 2. Penyelesaian Masalah: Jika pengaduan terbukti sah, LKPP akan melakukan penyelidikan dan menyarankan tindakan yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini bisa melibatkan penegakan hukum atau perbaikan dalam sistem pengadaan yang ada.
  • 3. Laporan Hasil Pengaduan: Setelah masalah diselesaikan, LKPP akan memberikan laporan hasil pengaduan kepada pihak pelapor. Ini penting untuk memastikan bahwa masalah telah ditangani dengan tuntas dan transparan.

Proses ini memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani dengan serius dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. LKPP berkomitmen untuk memberikan solusi yang adil dan tepat bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan proyek.

Kesimpulan

Pengaduan LKPP memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi sistem pengadaan proyek di Indonesia. Dengan adanya saluran pengaduan yang jelas dan mudah diakses, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan masalah mereka dan mendapatkan penyelesaian yang adil. Proses pengaduan ini memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berlangsung dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Jika Anda menghadapi masalah dalam pengadaan proyek atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang pengaduan LKPP, kunjungi duniatender.com untuk informasi lebih lanjut dan solusi pengadaan yang tepat.

Konsultasi Gratis

Dapatkan konsultasi langsung dari tim ahli kami untuk solusi terbaik.

Chat WhatsApp
Hubungi Kami
Jam Kerja
Senin - Jumat: 08:00 - 17:00

Layanan Profesional Kami

Solusi lengkap untuk kebutuhan perizinan dan sertifikasi konstruksi Anda

SBU Kontraktor

Pengurusan SBU untuk kontraktor konstruksi dengan berbagai klasifikasi dan kualifikasi sesuai kebutuhan tender.

Pelajari Lebih Lanjut
SBU Konsultan

Pengurusan SBU untuk konsultan konstruksi dengan standar profesional dan kualifikasi yang tepat.

Pelajari Lebih Lanjut
SKK Konstruksi

Sertifikat Kompetensi Kerja untuk tenaga ahli konstruksi dengan standar BNSP yang diakui nasional.

Pelajari Lebih Lanjut
CSMS

Contractor Safety Management System untuk Migas, Pertamina, dan PLN dengan standar keselamatan tinggi.

Pelajari Lebih Lanjut
SBU Non Konstruksi

Pengurusan SBU untuk bidang non konstruksi seperti jasa konsultansi, pengadaan, dan layanan lainnya.

Pelajari Lebih Lanjut
SBUJPTL

Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk perusahaan di sektor kelistrikan.

Pelajari Lebih Lanjut
Tim Ahli indosbu.com

Tim Ahli indosbu.com

Konsultan SBU Konstruksi Profesional

Tentang Indosbu.com

Indosbu.com adalah perusahaan konsultan profesional yang berdedikasi untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan dalam dunia konstruksi dan tender. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, kami telah membantu ribuan klien dalam mengurus berbagai jenis perizinan dan sertifikasi.

Tim ahli kami terdiri dari para profesional yang berpengalaman dalam bidang konstruksi, perizinan, dan strategi bisnis. Kami memahami kompleksitas regulasi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti tender konstruksi, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Sebagai konsultan terpercaya, kami menyediakan layanan lengkap mulai dari konsultasi awal, persiapan dokumen, hingga pendampingan proses pengurusan sertifikat. Komitmen kami adalah memberikan solusi terbaik dengan standar profesional yang tinggi.

Keunggulan Kami
  • 15+ Tahun Pengalaman
  • 1000+ Klien Puas
  • 98% Tingkat Keberhasilan
  • Layanan 24/7
Sertifikasi & Lisensi
  • Terdaftar di LPJK
  • Berlisensi Resmi
  • ISO 9001:2015
  • Standar Internasional

Siap Memenangkan Tender Konstruksi?

Indosbu.com membantu Anda melakukan persiapan tender perusahaan dari perencanaan mengambil bidang usaha, kualifikasi, sampai dengan persiapan dokumen tender dengan tujuan untuk memenangkan proyek.

  • Konsultasi Gratis
  • Analisis Kebutuhan
  • Persiapan Dokumen
  • Pendampingan Proses
  • Garansi Keberhasilan
  • Layanan 24/7
Konsultasi Gratis

Dapatkan konsultasi langsung dari tim ahli kami

Respon dalam 5 menit

Artikel Terkait

Pelajari lebih lanjut tentang dunia konstruksi dan tender

Proses Pendirian PT Konstruksi: Panduan Legalitas SBU 2025
18 Dec
Proses Pendirian PT Konstruksi: Panduan Legalitas SBU 2025

Data terbaru dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa ribuan paket tender konstr...

CV Usaha Adalah: Panduan Lengkap Legalitas, Perizinan, dan Strategi Akses Tender Konstruksi
16 Dec
CV Usaha Adalah: Panduan Lengkap Legalitas, Perizinan, dan Strategi Akses Tender Konstruksi

Sektor Jasa Konstruksi di Indonesia adalah arena persaingan yang ketat, di mana legalitas perusahaan adalah penentu utam...

Panduan Lengkap Contoh Perjanjian Kerja Karyawan: Legalitas Kontraktor dan Kepatuhan Tenaga Kerja Konstruksi
15 Dec
Panduan Lengkap Contoh Perjanjian Kerja Karyawan: Legalitas Kontraktor dan Kepatuhan Tenaga Kerja Konstruksi

Sektor Konstruksi dicirikan oleh mobilitas tenaga kerja yang tinggi dan jadwal proyek yang ketat. Risiko sengketa hubung...

Panduan Lengkap Kontrak Kerja 3 Bulan: Aspek Legalitas dan Risiko Bisnis Konstruksi
12 Dec
Panduan Lengkap Kontrak Kerja 3 Bulan: Aspek Legalitas dan Risiko Bisnis Konstruksi

Sifat industri Konstruksi yang berbasis proyek dan memiliki siklus kerja tidak tetap seringkali memaksa perusahaan mengg...

Panduan Lengkap: Persyaratan Pendirian CV Konstruksi Terbaru 2025 dan Sertifikasi Wajib
11 Dec
Panduan Lengkap: Persyaratan Pendirian CV Konstruksi Terbaru 2025 dan Sertifikasi Wajib

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu mesin utama pembangunan di Indonesia, dengan ribuan proyek pemerintah dan swast...

Panduan Lengkap Persyaratan Membuat CV Perusahaan: Legalitas Awal Bisnis Konstruksi
10 Dec
Panduan Lengkap Persyaratan Membuat CV Perusahaan: Legalitas Awal Bisnis Konstruksi

Dalam industri konstruksi Indonesia yang sangat bergantung pada legalitas, bentuk badan usaha adalah penentu utama akses...

Panduan Contoh Akta Pendirian Perusahaan CV dan Persyaratan SBU Konstruksi
10 Dec
Panduan Contoh Akta Pendirian Perusahaan CV dan Persyaratan SBU Konstruksi

Sektor jasa konstruksi Indonesia kini beroperasi di bawah payung regulasi yang menuntut profesionalisme dan legalitas pe...

Panduan Lengkap Persyaratan CV dalam Pengurusan SBU Konstruksi dan Izin Usaha
09 Dec
Panduan Lengkap Persyaratan CV dalam Pengurusan SBU Konstruksi dan Izin Usaha

Indonesia saat ini sedang gencar menggarap proyek infrastruktur strategis yang bernilai triliunan Rupiah. Namun, pernahk...

Panduan Lengkap: Pendirian Perusahaan Konstruksi dan Strategi Perizinan Legal
08 Dec
Panduan Lengkap: Pendirian Perusahaan Konstruksi dan Strategi Perizinan Legal

Sektor konstruksi di Indonesia menawarkan peluang yang sangat besar, didukung oleh masifnya proyek infrastruktur pemerin...

Panduan Lengkap Biaya Pendirian PT di Notaris dan Legalitas Bisnis Konstruksi
08 Dec
Panduan Lengkap Biaya Pendirian PT di Notaris dan Legalitas Bisnis Konstruksi

Panduan Lengkap Biaya Pendirian PT di Notaris dan Legalitas Bisnis Konstruksi Setiap perusahaan konstruksi yang ingin...

Panduan Lengkap Kontrak Kerja Konstruksi: Memitigasi Risiko Hukum dan Finansial Proyek
05 Dec
Panduan Lengkap Kontrak Kerja Konstruksi: Memitigasi Risiko Hukum dan Finansial Proyek

Dalam industri konstruksi, setiap interaksi bisnis, mulai dari kemitraan antar perusahaan hingga penugasan tenaga kerja,...

Tujuh Nama Pengurus LPJK Periode 2025-2029 Ditetapkan Komisi V DPR RI Usai Uji Kepatutan dan Kelayakan
04 Dec
Tujuh Nama Pengurus LPJK Periode 2025-2029 Ditetapkan Komisi V DPR RI Usai Uji Kepatutan dan Kelayakan

JAKARTA – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyelesaikan proses krusial dalam me...

Panduan Wajib Contoh Surat Tanda Tangan Kontrak Kerja Proyek Konstruksi (SPK/PPK)
03 Dec
Panduan Wajib Contoh Surat Tanda Tangan Kontrak Kerja Proyek Konstruksi (SPK/PPK)

Di sektor konstruksi yang dinamis, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh mutu pembangunan, tetapi juga oleh ke...

Panduan Lengkap Akta Pendirian CV: Fondasi Pengurusan SBU Konstruksi dan Izin Usaha 2025
01 Dec
Panduan Lengkap Akta Pendirian CV: Fondasi Pengurusan SBU Konstruksi dan Izin Usaha 2025

Di tengah geliat pembangunan infrastruktur nasional, peluang bisnis di sektor konstruksi sangat besar. Data dari Kemente...

Proses Konsultasi SBU Konstruksi Profesional

Mengapa Memilih Kami?

Konsultasikan perencanaan tender dengan kami, supaya dapat mengikuti jadwal tender pemerintah/swasta dengan baik dan memenangkan proyek.

Konsultan atau Kontraktor

Layanan untuk semua jenis badan usaha

Spesialis atau Umum

Fleksibel sesuai kebutuhan bisnis

Skala Kecil hingga Besar

Melayani semua ukuran perusahaan

Layanan Lengkap

Dari izin dasar hingga operasional

Layanan Sertifikasi Tambahan

Lengkapi kebutuhan sertifikasi perusahaan Anda dengan layanan profesional kami

ISO 9001:2015

Sistem manajemen mutu internasional untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 14001:2015

Sistem manajemen lingkungan untuk praktik ramah lingkungan dan keberlanjutan bisnis.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 27001:2013

Sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi aset data perusahaan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 37001:2016

Sistem manajemen anti-penyuapan untuk etika bisnis dan integritas perusahaan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 45001:2018

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk lingkungan kerja yang aman.

Pelajari Lebih Lanjut
CSMS

Contractor Safety Management System untuk Migas, Pertamina, dan PLN.

Pelajari Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Kami Membantu Perusahaan Anda?

Proses konsultasi profesional yang terbukti efektif

01
Business Goal Analysis

Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

  • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
  • Kapan akan mengikuti tender
  • Tender apa yang akan diikuti
02
Review Kebutuhan Teknis

Analisis mendalam terhadap persyaratan teknis.

  • Data penjualan tahunan
  • Data kemampuan keuangan/nilai aset
  • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
  • Data kemampuan peralatan konstruksi
03
Tenaga Ahli & Peralatan

Evaluasi tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi.

  • Proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja
  • Pemenuhan Peralatan Konstruksi
  • Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alat (SIA)
04
Proses SBU

SBU Jasa Konstruksi dikeluarkan oleh LSBU yang diakreditasi LPJK PUPR.

  • BUJK Nasional
  • BUJK PMA
  • BUJK Asing