Setiap kontraktor, konsultan, atau pengusaha jasa yang ingin naik kelas di Indonesia pada akhirnya akan berhadapan dengan satu tahapan krusial: legalisasi badan usaha. Di pasar yang didominasi oleh proyek-proyek pemerintah dan korporasi besar, kepemilikan Perseroan Terbatas (PT) bukan lagi pilihan, melainkan syarat mutlak untuk membangun Authority dan Trustworthiness. Namun, proses untuk mencapai legalitas tersebut seringkali terasa seperti labirin birokrasi, dimulai dari kantor Notaris. Kekhawatiran umum yang muncul adalah, berapa sesungguhnya biaya pembuatan PT di Notaris? Apakah angka yang tertera hanya sebatas honorarium, ataukah ada biaya-biaya tersembunyi yang bisa menggerus modal awal kita?
Pemahaman yang dangkal mengenai struktur biaya ini dapat menjadi fatal flaw di awal perjalanan bisnis. Banyak perusahaan jasa konstruksi atau konsultan yang gagal dalam tahap tender bukan karena kualitas teknis, melainkan karena legalitas yang cacat sejak akta pendirian. Padahal, akta yang disusun oleh Notaris adalah fondasi hukum yang akan menentukan kualifikasi, kelas izin usaha di OSS, hingga kemampuan Anda mengurus SBU Jasa Konstruksi. Oleh karena itu, biaya yang Anda keluarkan di awal harus dilihat sebagai investasi strategis pada Expertise dan Experience masa depan. Artikel ini akan membedah secara transparan semua komponen biaya, mulai dari Notaris hingga integrasinya dengan legalitas krusial seperti Sertifikat Standar OSS dan SBU, memberikan Anda panduan pruden untuk membangun bisnis anti-buntung.
Baca Juga: Syarat Pembuatan CV Perusahaan: 7 Kunci Legalitas Anti-Gagal di Era Digital!
Anatomi Biaya Dasar Pembuatan PT: Komponen Wajib
Honorarium Notaris dan Biaya Administrasi
Komponen utama dari biaya pembuatan PT di Notaris adalah honorarium atau jasa profesional Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Honorarium ini mencakup konsultasi, penyusunan rancangan Akta Pendirian, penandatanganan Akta, hingga pengurusan pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Undang-Undang menentukan batas maksimum honorarium yang boleh dikenakan oleh Notaris, namun di praktik lapangan, angka ini bervariasi tergantung pada lokasi, kompleksitas struktur perusahaan, dan reputasi kantor Notaris tersebut. Kontraktor yang memilih Notaris dengan Expertise spesialis di bidang korporasi atau konstruksi mungkin harus membayar sedikit lebih tinggi, namun mendapatkan jaminan kualitas hukum yang lebih baik.
Selain honorarium, terdapat biaya administrasi Notaris yang mencakup biaya fotokopi dokumen, materai, dan biaya komunikasi. Meskipun nominalnya tidak besar, biaya ini harus dimasukkan dalam anggaran awal. Banyak Notaris kini menawarkan paket all-in-one yang mencakup honorarium dan biaya administrasi, yang seringkali lebih pruden dan meminimalisir kejutan biaya tersembunyi. Meminta rincian biaya secara transparan di awal adalah kunci untuk membangun Trustworthiness dengan jasa profesional ini.
Perlu diingat bahwa Akta Pendirian PT yang disahkan oleh Notaris adalah dokumen yang membuktikan Authority legal perusahaan Anda. Jangan hanya memilih yang termurah. Pilih Notaris yang memiliki rekam jejak yang baik (Experience) dalam menangani case pendirian PT, terutama yang terkait dengan industri jasa konstruksi. Konsultasi awal yang mendalam mengenai modal dasar dan struktur saham Anda adalah nilai tambah yang tidak ternilai dari honorarium yang Anda bayarkan.
Biaya Pengesahan Kemenkumham dan PNBP
Setelah Akta Pendirian ditandatangani di hadapan Notaris, langkah berikutnya adalah pendaftaran dan pengesahan Akta di Kemenkumham untuk mendapatkan SK (Surat Keputusan) Pengesahan PT. Biaya ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tarifnya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Notaris hanya bertindak sebagai perantara yang mengajukan permohonan secara online melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum).
Biaya PNBP ini meliputi pengajuan nama PT, yang perlu diverifikasi ketersediaannya. Memilih nama PT yang unik dan tidak melanggar ketentuan adalah proses awal yang penting dan dilakukan melalui Notaris. Kegagalan dalam proses ini dapat menunda pengesahan, dan keterlambatan pengesahan adalah hambatan besar dalam memulai pengurusan izin usaha di OSS dan SBU Jasa Konstruksi. Kontraktor harus memastikan Notaris mereka memiliki Expertise dan kecepatan dalam navigasi sistem AHU.
SK Pengesahan Kemenkumham adalah bukti kelahiran resmi PT Anda sebagai badan hukum yang sah (Authority). Tanpa SK ini, PT Anda tidak diakui dan tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS. Oleh karena itu, biaya pengesahan ini adalah biaya legalitas primer yang wajib dianggarkan, jauh sebelum Anda memikirkan biaya pembuatan PT di Notaris yang lain.
Modal Dasar PT dan Implikasinya
Meskipun modal dasar bukan merupakan biaya yang dibayarkan kepada Notaris, ia adalah komponen finansial terpenting yang wajib disepakati di hadapan Notaris dan dicantumkan dalam Akta. Sejak lahirnya UU Cipta Kerja, modal dasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri, yang tercermin dalam skala usaha yang dijalankan (UMK, Menengah, Besar). Namun, bagi perusahaan yang ingin bermain di sektor konstruksi dan jasa besar, modal dasar yang realistis dan memadai sangatlah penting.
Modal dasar ini akan menjadi pertimbangan utama saat Anda mengurus SBU Jasa Konstruksi atau SBU Konsultan di kemudian hari. SBU kualifikasi M (Menengah) atau B (Besar) mewajibkan PT memiliki modal disetor minimum yang cukup besar, yang harus didukung oleh laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Akuntan Publik. Expertise Notaris Anda harus mampu mengarahkan Anda untuk menetapkan modal yang selaras dengan ambisi bisnis dan persyaratan SBU di masa depan.
PT yang berambisi mengambil proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah harus menetapkan modal yang tidak hanya memenuhi syarat UU, tetapi juga memenuhi syarat pre-qualification tender. Modal dasar yang kuat adalah sinyal Trustworthiness finansial kepada klien dan lembaga pembiayaan. Dengan demikian, keputusan mengenai modal dasar ini harus dipandang sebagai penentu Authority bisnis Anda, yang dimulai dari konsultasi dengan Notaris.
Baca Juga: Jalan Pintas Legalitas Bisnis: Bongkar Tuntas Syarat Pembuatan CV (Commanditaire Vennootschap) di Era OSS RBA!
Biaya Lanjutan dan Integrasi Legalitas Setelah Notaris
Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Perizinan OSS
Setelah Akta disahkan oleh Kemenkumham, langkah selanjutnya adalah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA). NIB ini berfungsi sebagai identitas usaha Anda dan wajib dimiliki untuk semua jenis kegiatan. NIB tidak dikenakan biaya PNBP, namun jika Anda menggunakan jasa profesional (selain Notaris yang mengurus Akta), terdapat honorarium jasa pengurusan OSS.
Proses NIB di OSS RBA secara otomatis menentukan tingkat risiko kegiatan usaha (RBA) Anda berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dipilih di Akta. Untuk kontraktor (KBLI 41-43) dan konsultan (KBLI 71), risiko yang ditentukan akan mengarahkan Anda pada kewajiban memiliki Sertifikat Standar atau Izin Usaha yang lebih tinggi. Di sinilah Expertise dalam Konsultasi Risiko Kegiatan Usaha (RBA) sangat dibutuhkan, karena pilihan KBLI di Notaris akan menentukan kompleksitas izin di OSS.
Untuk perusahaan konstruksi, NIB akan memicu kewajiban untuk mendapatkan Sertifikat Standar dan/atau Izin Usaha & Izin Komersial/Operasional yang sah. Banyak kontraktor yang terlambat menyadari bahwa Izin Komersial/Operasional ini seringkali membutuhkan Penyusunan Persyaratan Teknis (seperti SPPL, UKL-UPL, atau Amdal) yang merupakan biaya dan proses tambahan. Trustworthiness bisnis Anda bergantung pada pemenuhan semua izin ini.
Mengurus NIB dan Izin di OSS memerlukan ketelitian tinggi, terutama dalam hal sinkronisasi data dengan Akta Notaris. Menggunakan jasa profesional yang berpengalaman dalam Perubahan data perusahaan, Pembaruan dan Perubahan Data OSS, dan Upgrade izin akan meminimalisir human error dan memastikan Authority legal Anda terbentuk dengan cepat. Jangan sampai biaya pembuatan PT di Notaris yang sudah dibayarkan menjadi sia-sia karena kegagalan di tahap OSS.
Integrasi dengan Instansi Terkait seringkali menjadi hambatan nyata. Urutan proses OSS terkadang memerlukan koordinasi dengan pihak lain, seperti Kementerian/Lembaga, Dinas, atau BPN, terutama untuk izin lokasi atau lingkungan. Kami melihat, Experience yang buruk terjadi ketika kontraktor mencoba mengurus ini sendirian. Jasa profesional yang menjamin semua proses berjalan mulus adalah investasi yang sangat berharga.
Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Biaya Initial Compliance
Setelah mendapatkan Izin Usaha di OSS, perusahaan konstruksi wajib mengurus SBU Jasa Konstruksi (atau SBU Konsultan / SBU Kontraktor) melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Biaya pengurusan SBU ini terpisah dari biaya pembuatan PT di Notaris. Biaya SBU mencakup biaya sertifikasi dan biaya verifikasi yang ditetapkan oleh Asosiasi atau Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU).
SBU adalah bukti otentik Expertise perusahaan Anda dan merupakan syarat mutlak untuk mengikuti tender pemerintah. Kualifikasi SBU (K, M, B) ditentukan oleh gabungan modal dasar (yang tercantum di Akta Notaris), pengalaman proyek (Experience), dan jumlah tenaga ahli bersertifikasi. Biaya SBU yang Anda keluarkan harus dilihat sebagai biaya Authority untuk memasuki pasar proyek bernilai besar.
SBU juga mewajibkan initial compliance (kepatuhan awal), seperti kepemilikan Sertifikasi ISO (misalnya ISO 9001 untuk Mutu) dan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) bagi SBU kualifikasi Menengah dan Besar. Biaya untuk sertifikasi ISO dan SMK3 ini merupakan biaya tambahan yang harus dianggarkan, namun sangat penting untuk membangun Trustworthiness dan Expertise di mata klien proyek besar. Ini adalah checklist vital yang harus dipersiapkan sejak awal pendirian PT.
Baca Juga: Jangan Tertipu! Bongkar Tuntas Persyaratan Membuat PT: Legalitas Adalah Aset Bisnis Utama Anda
Strategi Modal dan Laporan Keuangan untuk PT Baru
Verifikasi Modal Disetor dan Dampaknya pada SBU
Meskipun undang-undang membolehkan modal dasar PT sesuai kesepakatan, realitas di sektor konstruksi menuntut modal disetor yang diverifikasi. PT yang baru berdiri dan ingin segera mengurus SBU Jasa Konstruksi kualifikasi M atau B harus menunjukkan bukti penyetoran modal secara nyata yang tercatat dalam rekening bank perusahaan. Bukti penyetoran ini akan menjadi lampiran wajib saat pengurusan SBU dan akan dinilai oleh LPJK. Authority Anda di LPJK bergantung pada bukti finansial yang kuat.
Strategi pruden adalah menetapkan modal dasar dan modal disetor yang selaras dengan target kualifikasi SBU Anda. Misalnya, jika target Anda adalah SBU kualifikasi M1 (Menengah), maka modal yang Anda setor harus sesuai dengan persyaratan minimal modal badan usaha kualifikasi menengah. Pendekatan ini menghindari perlunya perubahan Akta Notaris berulang kali di masa depan, yang tentu saja menambah biaya pembuatan PT di Notaris dan biaya legalitas lanjutan.
Verifikasi modal disetor ini juga menjadi fondasi Trustworthiness finansial Anda. Klien pemerintah dan korporasi sering meminta dokumen yang membuktikan kesehatan finansial, dimulai dari modal perusahaan. Modal yang jelas dan terverifikasi menunjukkan keseriusan dan kapasitas finansial Anda untuk menangani proyek besar, sebuah Experience yang tak ternilai.
Peran Laporan Keuangan Akuntan Publik bagi PT Baru
PT yang ingin mengikuti tender proyek besar (terutama yang berskala BUMN atau proyek APBN/APBD) wajib melampirkan laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh Akuntan Publik (Expertise). Meskipun PT baru mungkin belum memiliki track record operasional yang panjang, laporan ini harus disiapkan dengan benar dan transparan untuk memenuhi persyaratan tender dan SBU. Biaya jasa Akuntan Publik ini adalah biaya penting di luar honorarium Notaris.
Akuntan Publik akan memastikan bahwa penyajian laporan keuangan PT Anda, termasuk modal disetor, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku. Laporan audit yang bersih akan memberikan Authority finansial yang tinggi, meningkatkan skor kualifikasi Anda di e-procurement. Trustworthiness di mata panitia lelang dan calon klien sangat bergantung pada validitas laporan audit ini.
Strategi untuk PT baru adalah bekerja sama dengan konsultan yang memiliki Expertise dalam menyusun laporan keuangan awal yang sesuai standar SBU dan tender. Laporan ini harus mampu memproyeksikan kapasitas finansial Anda, meskipun Experience operasionalnya masih minim. Laporan keuangan yang kuat adalah senjata utama Anda setelah Akta Notaris disahkan.
Baca Juga: Jalur Kilat! Rahasia Tuntas Pendaftaran PT Perorangan Hanya dalam 1 Hari Tanpa Ribet Notaris
Mengoptimalkan SBU dan Sertifikasi untuk Proyek Skala Besar
SBU Kontraktor vs. SBU Konsultan: Pilihan Strategis
PT yang baru didirikan harus membuat pilihan strategis di Akta Notaris mengenai KBLI mana yang akan difokuskan, yang akan menentukan apakah Anda mengurus SBU Kontraktor atau SBU Konsultan (atau keduanya). SBU Kontraktor berfokus pada pekerjaan fisik (pelaksanaan), sementara SBU Konsultan berfokus pada pekerjaan perencanaan, pengawasan, atau manajemen proyek (Expertise). Pilihan ini harus didasarkan pada kapabilitas dan Experience tim inti Anda.
Bagi PT yang memiliki Expertise kuat dalam perencanaan dan pengawasan teknis, mengamankan SBU Konsultan dengan kualifikasi M atau B dapat membuka pintu tender jasa konsultansi yang seringkali memiliki margin lebih tinggi dan risiko operasional lebih rendah. Sementara itu, SBU Kontraktor adalah gerbang utama menuju proyek pembangunan fisik yang masif, yang membutuhkan modal besar dan Authority yang kokoh.
Biaya pengurusan SBU ini adalah investasi yang kembali dalam bentuk akses pasar eksklusif. PT yang memiliki SBU kualifikasi tinggi memiliki Trustworthiness yang tak terbantahkan. Keputusan strategis ini, meskipun berada di luar biaya pembuatan PT di Notaris, secara inheren dipengaruhi oleh struktur modal dan tujuan yang Anda tetapkan di Akta awal.
Sertifikasi ISO dan SMK3 untuk Authority Global
Untuk PT yang berambisi mengambil proyek dari perusahaan multinasional atau BUMN yang sangat pruden, kepemilikan sertifikasi ISO (ISO 9001, 14001, 45001) dan SMK3 adalah Expertise yang harus dipenuhi. Sertifikasi ini adalah bukti Authority bahwa perusahaan Anda menerapkan sistem manajemen Mutu dan K3 yang diakui secara global. Biaya untuk mendapatkan sertifikasi ini adalah investasi dalam meningkatkan Trustworthiness internasional.
SBU kualifikasi B mewajibkan kepemilikan SMK3, yang menunjukkan adanya keterkaitan legalitas antara Akta Notaris, SBU, dan sistem manajemen internal. Perusahaan yang memiliki ISO dan SMK3 dapat mengklaim risiko proyek yang lebih rendah dalam proposal tender mereka, memberikan Experience positif kepada panitia lelang dan klien. Ini adalah keunggulan kompetitif non-harga yang sangat kuat.
Dengan memiliki ISO dan SMK3, PT Anda dapat bersaing di level yang lebih tinggi, meninggalkan persaingan harga di tingkat bawah. Authority yang didukung oleh sertifikasi global ini memposisikan PT Anda sebagai mitra terpercaya yang mengutamakan kualitas dan keselamatan, sebuah Trustworthiness yang membuka pintu ke joint operation dan proyek strategis dengan margin yang besar.
Baca Juga: Bongkar Tuntas Cara Membuat PT atau CV 2025: Pilih Legalitas Tepat untuk Authority Bisnis Anda
Manajemen Risiko dan Kepatuhan: Mengindari Biaya Tersembunyi
Pembaruan dan Perubahan Data OSS: Menghindari Denda
Salah satu biaya tersembunyi yang sering merugikan kontraktor adalah denda atau diskualifikasi akibat ketidakpatuhan administrasi. Setelah biaya pembuatan PT di Notaris selesai, PT Anda wajib melakukan Pembaruan dan Perubahan Data OSS setiap kali terjadi perubahan data perusahaan (direksi, pemegang saham, KBLI, alamat). Kelalaian ini dapat membuat Izin Usaha Anda menjadi tidak valid, menghambat proses SBU, dan menyebabkan kegagalan tender.
Kontraktor harus menerapkan sistem manajemen legalitas yang pruden dan proaktif. Menggunakan jasa profesional untuk Pembaruan dan Perubahan Data OSS serta Upgrade izin memastikan bahwa Authority legal Anda selalu up-to-date dan sinkron dengan Akta Notaris. Ini adalah investasi kecil yang mencegah kerugian besar akibat masalah legalitas yang lapse.
Memiliki Expertise dalam Konsultasi Risiko Kegiatan Usaha (RBA) juga membantu Anda menghindari biaya tak terduga. Dengan memahami risiko RBA Anda, Anda dapat memastikan semua Persyaratan Teknis (SPPL, UKL-UPL, Amdal) dipenuhi sejak awal, menghindari permasalahan lingkungan dan IMB yang dapat memicu denda dan penundaan proyek. Trustworthiness Anda sangat bergantung pada kepatuhan ini.
Penyusunan Persyaratan Teknis Lingkungan (SPPL, UKL-UPL, Amdal)
Untuk PT yang fokus pada proyek konstruksi, Izin Komersial/Operasional seringkali mensyaratkan Penyusunan Persyaratan Teknis lingkungan seperti SPPL, UKL-UPL, atau Amdal, tergantung skala dan dampak proyek Anda. Biaya untuk penyusunan dokumen ini adalah biaya wajib yang harus dianggarkan di luar biaya pembuatan PT di Notaris.
Dokumen lingkungan yang disajikan dengan Expertise teknis yang kuat dan disahkan oleh instansi terkait (seperti Dinas Lingkungan Hidup) akan meningkatkan Trustworthiness perusahaan di mata klien dan regulator. Kegagalan dalam pengurusan izin lingkungan yang benar dapat menghentikan proyek dan memicu sanksi hukum yang sangat mahal. Experience di lapangan membuktikan bahwa kepatuhan lingkungan adalah key.
Kami memiliki Experience bahwa PT yang proaktif mengurus izin lingkungan di awal, bahkan sebelum mendapatkan proyek, akan mendapatkan Authority yang lebih tinggi. Integrasi dengan Instansi Terkait dalam proses ini sangat penting. Jasa profesional yang menjamin Urutan proses OSS berjalan mulus, termasuk koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, adalah investasi yang memastikan bisnis berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Baca Juga: Kupas Tuntas Cara Membuat PT di Era OSS RBA: Jurus Jitu Legalitas Usaha Anti-Ribet
Langkah Aksi: Memulai PT dengan Strategi Legalitas Penuh
Checklist Awal Sebelum ke Notaris
Sebelum mendatangi Notaris untuk menanyakan biaya pembuatan PT di Notaris, siapkan checklist strategis ini: Tentukan nama PT (dan alternatifnya), sepakati modal dasar yang realistis (sesuai target SBU), definisikan scope KBLI inti (apakah Kontraktor, Konsultan, atau keduanya), dan kumpulkan semua data pribadi pendiri. Expertise Anda di awal menentukan kelancaran proses ini.
Pilih Notaris yang memiliki pemahaman mendalam tentang industri konstruksi dan sistem OSS RBA. Konsultasikan tujuan Anda untuk mendapatkan SBU kualifikasi tinggi, sehingga Notaris dapat menyusun Akta yang optimal. Trustworthiness antara Anda dan Notaris adalah kunci untuk menghindari red flag hukum di kemudian hari.
Anggarkan biaya tidak hanya untuk Notaris, tetapi juga untuk biaya lanjutan: NIB, SBU Jasa Konstruksi, penyusunan laporan keuangan oleh Akuntan Publik, dan initial compliance (ISO/SMK3). Pandangan holistik ini adalah wujud nyata dari Authority manajemen yang pruden.
Proses Pasca-Notaris: Mengamankan SBU dan OSS
Segera setelah Akta disahkan Kemenkumham, fokus utama Anda harus beralih ke OSS untuk mendapatkan NIB, dan kemudian ke LPJK untuk mengurus SBU. Pembaruan dan Perubahan Data OSS harus dilakukan secepatnya jika ada inkonsistensi. Siapkan bukti penyetoran modal dan tenaga ahli bersertifikasi (SKA/SKT) untuk proses SBU. Experience cepat adalah kunci memenangkan tender.
Jika PT Anda memerlukan SBU kualifikasi B, segera inisiasi pengurusan ISO dan SMK3. Kedua sertifikasi ini memerlukan proses audit dan waktu yang cukup lama. Authority dan Trustworthiness Anda di pasar akan terjamin ketika Anda memiliki semua sertifikasi ini, memposisikan PT Anda sebagai pemain Tier-1.
Baca Juga:
Penutup: Jadikan Biaya PT sebagai Investasi Legalitas Maksimal
Biaya pembuatan PT di Notaris hanyalah entry point ke dalam arena bisnis formal. Nilai sesungguhnya bukan pada nominal yang Anda bayarkan, melainkan pada kualitas Authority legal dan Trustworthiness yang Anda peroleh melalui Akta yang sempurna, SBU yang tepat, dan Izin OSS yang akuntabel. Legalitas yang kuat adalah benteng pertahanan terbaik Anda melawan risiko bisnis dan pesaing.
Jangan biarkan kesalahan administrasi di awal mendiskualifikasi PT Anda dari proyek-proyek premium yang telah Anda impikan.
Prospek: Anda telah memahami bahwa biaya pembuatan PT di Notaris adalah awal dari investasi legalitas total, yang mencakup SBU, ISO, Laporan Keuangan Akuntan Publik, dan Izin OSS RBA.
Agitasi: Apakah Anda bingung memilih KBLI yang tepat di Akta agar sesuai dengan SBU Jasa Konstruksi yang Anda targetkan? Khawatir laporan keuangan PT baru Anda tidak memenuhi standar audit Akuntan Publik? Jangan ambil risiko! Kesalahan di tahap awal akan memakan biaya rework legalitas yang jauh lebih mahal dan menunda kesempatan Anda memenangkan tender besar!
Solusi: Amankan fondasi Authority bisnis Anda sekarang juga! Kunjungi indosbu.com. Kami menyediakan layanan terintegrasi, mulai dari konsultasi strategis biaya pembuatan PT di Notaris, bantuan pengurusan akuntan publik dan laporan keuangan perusahaan, hingga pengurusan SBU Jasa Konstruksi, SBU Konsultan, SBU Kontraktor, SBU non Konstruksi, ISO, SMK3, Sertifikat Standar, Pembuatan Izin Usaha & Izin Komersial/Operasional, Penyusunan Persyaratan Teknis (SPPL, UKL-UPL, Amdal), Integrasi dengan Instansi Terkait, Konsultasi Risiko Kegiatan Usaha (RBA), Pembaruan dan Perubahan Data OSS, Perubahan data perusahaan, dan Upgrade izin di Seluruh Indonesia. Biarkan kami memastikan legalitas Anda pruden dan siap bersaing!
