15+ Tahun Pengalaman
1000+ Klien Puas
Terpercaya & Resmi

Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang Harus Anda Tahu!

Pahami peraturan LKPP terbaru tentang pengadaan barang dan jasa serta cara mengoptimalkan bisnis Anda di pasar pemerintah.

Tim Ahli indosbu.com
Tim Ahli indosbu.com
Konsultan SBU Konstruksi
25 Oct 2024
15+

Tahun Pengalaman

1000+

Klien Puas

98%

Tingkat Keberhasilan

24/7

Layanan Konsultasi

Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang Harus Anda Tahu! - peraturan lkpp tentang pengadaan barang dan jasa peraturan lkpp pengadaan barang jasa, peraturan pengadaan terbaru, regulasi lkpp barang jasa, aturan lkpp 2023, pengadaan barang jasa pemerintah, proses pengadaan barang jasa, sertifikasi lkpp barang jasa, prosedur lkpp pengadaan barang jasa, kebijakan pengadaan lkpp, pedoman lkpp pengadaan.

Gambar Ilustrasi Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang Harus Anda Tahu!

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah menjadi salah satu aspek vital dalam perekonomian nasional, terutama setelah terbitnya peraturan LKPP terbaru yang mengatur setiap proses di dalamnya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi tetapi juga efisiensi dalam pengadaan, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Dengan adanya peraturan LKPP terbaru ini, para pelaku usaha diharapkan dapat berkompetisi secara lebih sehat dan profesional. Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa, manfaatnya, serta cara terbaik memanfaatkannya untuk mengembangkan bisnis Anda.

Baca Juga: Riksa Uji dan SIA/SILO Mesin CNC: Jamin Keamanan dan Legalitas Alat Produksi
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:

Apa Itu Pengadaan Barang dan Jasa?

Pengadaan barang dan jasa adalah proses yang melibatkan pembelian atau penyediaan barang, jasa, dan pekerjaan konstruksi oleh pemerintah maupun swasta. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai konsumen utama yang membutuhkan berbagai kebutuhan publik, mulai dari infrastruktur hingga layanan masyarakat. Proses ini menjadi landasan penting dalam pembangunan nasional, dan setiap tahapannya diatur ketat oleh regulasi pemerintah agar lebih transparan.

Tujuan Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah

Tujuan utama dari pengadaan barang dan jasa di pemerintah adalah untuk memastikan ketersediaan barang dan layanan yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan efisiensi penggunaan anggaran negara. Pengadaan juga bertujuan untuk membuka peluang bagi lebih banyak usaha kecil dan menengah (UKM) agar bisa terlibat dalam proyek-proyek pemerintah, menciptakan pemerataan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Regulasi LKPP: Dasar Hukum dan Penerapan

Peraturan LKPP menjadi dasar hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa yang diikuti oleh semua lembaga pemerintahan. Dasar hukum ini meliputi aturan mengenai prosedur pemilihan penyedia, mekanisme pengadaan, serta sanksi bagi yang melanggar aturan. Dengan adanya regulasi ini, setiap tahapan pengadaan dilakukan dengan lebih teliti dan terukur.

Baca Juga: Mata Elang K3: Inspeksi Lokasi Kerja Aman oleh Ahli K3 Umum!
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:

Mengapa Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang dan Jasa Penting?

Peraturan LKPP tentang pengadaan barang dan jasa sangat penting karena melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, baik dari sisi penyedia maupun pemerintah sebagai pengguna. Dengan adanya standar yang ketat, potensi kecurangan dapat diminimalisir, dan kualitas barang serta jasa yang diterima pemerintah bisa dipastikan. Selain itu, peraturan ini memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha yang ingin terlibat dalam proyek-proyek pemerintah.

Meningkatkan Transparansi dalam Pengadaan

Dengan peraturan yang jelas, setiap proses pengadaan dapat dipantau oleh publik, sehingga meningkatkan transparansi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi dan nepotisme yang kerap terjadi di sektor pemerintahan. Dengan adanya transparansi, para pelaku usaha juga lebih percaya diri untuk mengikuti lelang dan berpartisipasi dalam pengadaan.

Mendukung Usaha Kecil dan Menengah

LKPP juga memiliki peran besar dalam mendukung usaha kecil dan menengah untuk dapat bersaing di sektor pengadaan. Banyak program dan kebijakan yang disusun untuk mempermudah UKM dalam memenuhi persyaratan pengadaan, memberikan akses yang lebih luas kepada mereka untuk berpartisipasi dan bertumbuh di pasar pemerintah.

Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:

Bagaimana Proses Pengadaan Sesuai Peraturan LKPP?

Proses pengadaan sesuai dengan peraturan LKPP dimulai dengan perencanaan kebutuhan, diikuti dengan proses pemilihan penyedia yang dilakukan melalui mekanisme lelang atau pengadaan langsung. Setiap tahapan dalam proses pengadaan diatur untuk memastikan kualitas dan akuntabilitas dari setiap produk atau layanan yang dibeli oleh pemerintah. Regulasi LKPP menentukan langkah-langkah spesifik yang harus diikuti, sehingga tidak ada ruang untuk praktik yang tidak etis.

Persyaratan untuk Mengikuti Pengadaan

Untuk bisa mengikuti proses pengadaan, perusahaan harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan teknis. Misalnya, perusahaan harus memiliki izin usaha yang sah, pengalaman di bidang yang relevan, dan sertifikasi yang sesuai dengan bidang pengadaan. LKPP memastikan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi syarat yang dapat berpartisipasi.

Langkah-Langkah Seleksi Penyedia

Seleksi penyedia dilakukan melalui proses evaluasi yang ketat, meliputi evaluasi administrasi, teknis, dan harga. LKPP mengatur metode evaluasi yang objektif agar hasil seleksi penyedia benar-benar berkualitas. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah mendapatkan nilai terbaik dari pengeluaran anggaran.

Penerapan Kontrak dan Pengawasan

Setelah seleksi selesai, penerapan kontrak dilakukan sebagai bentuk perjanjian antara pemerintah dan penyedia. Proses ini juga diikuti oleh pengawasan yang ketat dari LKPP agar penyedia dapat memenuhi semua ketentuan dalam kontrak. Pengawasan ini penting agar tidak terjadi penyimpangan dan pemerintah mendapatkan layanan atau barang sesuai dengan yang dijanjikan.

Baca Juga: Panduan Lengkap Riksa Uji dan Jasa Ubah Plat Kendaraan: Hitam ke Kuning dan Sebaliknya
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:

Peran Sertifikasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Sertifikasi berperan penting dalam memastikan kualitas dan keandalan dari pihak penyedia. LKPP mengatur berbagai jenis sertifikasi yang harus dimiliki oleh perusahaan yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan, termasuk sertifikasi kompetensi kerja untuk tenaga ahli yang terlibat. Dengan adanya sertifikasi, standar layanan dan produk dapat dipastikan.

Manfaat Sertifikasi bagi Pelaku Usaha

Sertifikasi tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tetapi juga bagi pelaku usaha karena memberikan keunggulan kompetitif dalam mengikuti proses pengadaan. Dengan memiliki sertifikasi yang diakui, perusahaan lebih mudah mendapatkan proyek-proyek baru karena dipercaya telah memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Jenis Sertifikasi yang Dibutuhkan

Jenis sertifikasi yang dibutuhkan oleh pelaku usaha bisa bervariasi tergantung dari jenis pengadaan yang diikuti. Untuk proyek konstruksi, misalnya, diperlukan sertifikasi keahlian dari tenaga teknis atau konsultan yang terlibat dalam proyek tersebut. LKPP mengatur jenis-jenis sertifikasi ini agar sesuai dengan kebutuhan setiap proyek.

Cara Mendapatkan Sertifikasi

Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi, LKPP telah bekerja sama dengan berbagai lembaga sertifikasi untuk menyediakan pelatihan dan ujian sertifikasi. Hal ini memudahkan pelaku usaha untuk memenuhi syarat pengadaan. Anda dapat mendaftar melalui situs web resmi yang diakui oleh LKPP untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai proses sertifikasi ini.

Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:

Manfaat Pengadaan Barang dan Jasa untuk Pemerintah dan Publik

Pengadaan barang dan jasa bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan layanan publik. Dengan pengelolaan pengadaan yang baik, pemerintah dapat menyediakan fasilitas publik yang berkualitas dan efisien. Dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat luas, yang mendapatkan akses ke layanan publik yang lebih baik.

Peningkatan Layanan Publik

Dengan adanya pengadaan barang dan jasa yang teratur dan terencana, pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Hal ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, karena pelayanan yang diberikan pemerintah menjadi lebih baik dan merata.

Mendukung Perekonomian Lokal

Proses pengadaan yang melibatkan banyak pelaku usaha lokal berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui peraturan LKPP, usaha lokal memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek besar yang didanai oleh pemerintah, sehingga membantu perputaran ekonomi di daerah tersebut.

Efisiensi Anggaran Negara

Dengan adanya regulasi yang ketat, pengeluaran anggaran negara menjadi lebih efisien. Pemerintah dapat memanfaatkan anggaran dengan lebih baik untuk memperoleh barang dan jasa yang berkualitas tinggi, tanpa pemborosan. Hal ini juga mencerminkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:
Baca Juga:

Cara Terbaik Mengoptimalkan Peluang Pengadaan di Indonesia

Untuk para pelaku usaha yang ingin sukses dalam pengadaan barang dan jasa, memahami peraturan LKPP adalah langkah awal yang penting. Selain itu, memperkuat keahlian dan mendapatkan sertifikasi yang diakui akan memberikan Anda keunggulan kompetitif. Ikuti pelatihan yang relevan dan tingkatkan kapabilitas Anda dalam beradaptasi dengan regulasi terbaru agar dapat berkontribusi maksimal dalam proyek-proyek pemerintah.

Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak informasi dan bantuan terkait proses pengadaan, kunjungi duniatender.com yang menyediakan panduan lengkap untuk pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa.

Konsultasi Gratis

Dapatkan konsultasi langsung dari tim ahli kami untuk solusi terbaik.

Chat WhatsApp
Hubungi Kami
Jam Kerja
Senin - Jumat: 08:00 - 17:00

Layanan Profesional Kami

Solusi lengkap untuk kebutuhan perizinan dan sertifikasi konstruksi Anda

SBU Kontraktor

Pengurusan SBU untuk kontraktor konstruksi dengan berbagai klasifikasi dan kualifikasi sesuai kebutuhan tender.

Pelajari Lebih Lanjut
SBU Konsultan

Pengurusan SBU untuk konsultan konstruksi dengan standar profesional dan kualifikasi yang tepat.

Pelajari Lebih Lanjut
SKK Konstruksi

Sertifikat Kompetensi Kerja untuk tenaga ahli konstruksi dengan standar BNSP yang diakui nasional.

Pelajari Lebih Lanjut
CSMS

Contractor Safety Management System untuk Migas, Pertamina, dan PLN dengan standar keselamatan tinggi.

Pelajari Lebih Lanjut
SBU Non Konstruksi

Pengurusan SBU untuk bidang non konstruksi seperti jasa konsultansi, pengadaan, dan layanan lainnya.

Pelajari Lebih Lanjut
SBUJPTL

Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk perusahaan di sektor kelistrikan.

Pelajari Lebih Lanjut
Tim Ahli indosbu.com

Tim Ahli indosbu.com

Konsultan SBU Konstruksi Profesional

Tentang Indosbu.com

Indosbu.com adalah perusahaan konsultan profesional yang berdedikasi untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan dalam dunia konstruksi dan tender. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, kami telah membantu ribuan klien dalam mengurus berbagai jenis perizinan dan sertifikasi.

Tim ahli kami terdiri dari para profesional yang berpengalaman dalam bidang konstruksi, perizinan, dan strategi bisnis. Kami memahami kompleksitas regulasi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti tender konstruksi, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Sebagai konsultan terpercaya, kami menyediakan layanan lengkap mulai dari konsultasi awal, persiapan dokumen, hingga pendampingan proses pengurusan sertifikat. Komitmen kami adalah memberikan solusi terbaik dengan standar profesional yang tinggi.

Keunggulan Kami
  • 15+ Tahun Pengalaman
  • 1000+ Klien Puas
  • 98% Tingkat Keberhasilan
  • Layanan 24/7
Sertifikasi & Lisensi
  • Terdaftar di LPJK
  • Berlisensi Resmi
  • ISO 9001:2015
  • Standar Internasional

Siap Memenangkan Tender Konstruksi?

Indosbu.com membantu Anda melakukan persiapan tender perusahaan dari perencanaan mengambil bidang usaha, kualifikasi, sampai dengan persiapan dokumen tender dengan tujuan untuk memenangkan proyek.

  • Konsultasi Gratis
  • Analisis Kebutuhan
  • Persiapan Dokumen
  • Pendampingan Proses
  • Garansi Keberhasilan
  • Layanan 24/7
Konsultasi Gratis

Dapatkan konsultasi langsung dari tim ahli kami

Respon dalam 5 menit

Artikel Terkait

Pelajari lebih lanjut tentang dunia konstruksi dan tender

Proses Mudah Cara Daftar CV Konstruksi: Legalitas, SBU, dan OSS RBA Terkini
21 Nov
Proses Mudah Cara Daftar CV Konstruksi: Legalitas, SBU, dan OSS RBA Terkini

Memulai bisnis di sektor konstruksi seringkali memilih bentuk badan usaha CV (Commanditaire Vennootschap) karena proses ...

Panduan Wajib Akta Badan Usaha dan Legalitas Konstruksi di OSS RBA 2025
20 Nov
Panduan Wajib Akta Badan Usaha dan Legalitas Konstruksi di OSS RBA 2025

Dalam persaingan bisnis konstruksi yang semakin ketat, perusahaan dituntut tidak hanya memiliki keunggulan teknis tetapi...

Wajib Baca: Panduan Lengkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) dan Legalitas Konstruksi
20 Nov
Wajib Baca: Panduan Lengkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) dan Legalitas Konstruksi

Dalam industri konstruksi yang sangat diatur, setiap dokumen legal adalah pondasi yang harus kokoh. Surat Perjanjian Kon...

Panduan Lengkap: Legalitas Perusahaan Konstruksi, Kunci Pengurusan SBU Sukses
20 Nov
Panduan Lengkap: Legalitas Perusahaan Konstruksi, Kunci Pengurusan SBU Sukses

  Pendahuluan: Risiko Tender Gagal Akibat Legalitas Bermasalah Industri konstruksi Indonesia menawarkan pelua...

Panduan Lengkap Biaya Buat PT: Persiapan Legalitas dan Izin Usaha Konstruksi
17 Nov
Panduan Lengkap Biaya Buat PT: Persiapan Legalitas dan Izin Usaha Konstruksi

Langkah awal memasuki pasar jasa konstruksi di Indonesia, yang total proyeknya mencapai ribuan triliun rupiah, adalah de...

Contoh PT Tertutup: Memahami Struktur Legalitas untuk Perusahaan Konstruksi
14 Nov
Contoh PT Tertutup: Memahami Struktur Legalitas untuk Perusahaan Konstruksi

Dalam lanskap bisnis Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan hukum paling umum yang dipilih, termasuk ole...

Proses Akta Pendirian CV & Syarat SBU Konstruksi Terbaru LPJK
13 Nov
Proses Akta Pendirian CV & Syarat SBU Konstruksi Terbaru LPJK

Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur nasional, peluang bisnis jasa konstruksi di Indonesia terus menjanjikan. Na...

Proses Bea Meterai Adalah Wajib: Panduan Tender, SBU, dan Kontrak Konstruksi
12 Nov
Proses Bea Meterai Adalah Wajib: Panduan Tender, SBU, dan Kontrak Konstruksi

Kepatuhan Dokumen Tender Konstruksi: Bea Meterai Adalah Bukti Legalitas dan Keabsahan Perjanjian Dalam iklim bisnis j...

Proses Akta CV & Pengurusan SBU Konstruksi LPJK: Panduan Legalitas
12 Nov
Proses Akta CV & Pengurusan SBU Konstruksi LPJK: Panduan Legalitas

Legalitas Fundamental Bisnis Kontraktor: Peran Krusial Akta CV dalam Sertifikasi Konstruksi Sektor jasa konstruksi In...

Perusahaan CV: Panduan Lengkap Pendirian, Legalitas, dan Akses Tender Konstruksi
10 Nov
Perusahaan CV: Panduan Lengkap Pendirian, Legalitas, dan Akses Tender Konstruksi

Bentuk badan usaha Perusahaan CV (Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer) masih menjadi pilihan utama ba...

Panduan Lengkap Pengurusan SBU Badan Usaha PT Konstruksi Terbaru 2025
06 Nov
Panduan Lengkap Pengurusan SBU Badan Usaha PT Konstruksi Terbaru 2025

Dunia jasa konstruksi di Indonesia, dengan nilai proyek triliunan per tahun, adalah pasar yang sangat menjanjikan sekali...

Panduan Kepatuhan Undang Undang Bea Meterai & Izin Konstruksi 2025
05 Nov
Panduan Kepatuhan Undang Undang Bea Meterai & Izin Konstruksi 2025

Sektor jasa konstruksi Indonesia menjanjikan peluang investasi yang masif, baik dari proyek pemerintah maupun swasta. Na...

Panduan Wajib: Izin Usaha Konstruksi dan Sertifikasi SBU SKK Terkini
03 Nov
Panduan Wajib: Izin Usaha Konstruksi dan Sertifikasi SBU SKK Terkini

Setiap tahun, ribuan paket tender konstruksi pemerintah maupun swasta senilai total ratusan triliun Rupiah dilelang, nam...

Akta Perseroan Terbatas: Fondasi Wajib Sertifikasi Konstruksi SBU & SKK 2025
31 Oct
Akta Perseroan Terbatas: Fondasi Wajib Sertifikasi Konstruksi SBU & SKK 2025

Sektor konstruksi adalah pilar utama pembangunan nasional, menyumbang rata-rata 10,53% terhadap Produk Domestik Bruto (P...

Panduan Lengkap Perizinan dan Sertifikasi Terbaru 2025
30 Oct
Panduan Lengkap Perizinan dan Sertifikasi Terbaru 2025

Regulasi Kritis Jasa Konstruksi: Memastikan Legalitas Badan Usaha di Tengah Perubahan OSS RBA Di tengah agresivitas p...

Proses Konsultasi SBU Konstruksi Profesional

Mengapa Memilih Kami?

Konsultasikan perencanaan tender dengan kami, supaya dapat mengikuti jadwal tender pemerintah/swasta dengan baik dan memenangkan proyek.

Konsultan atau Kontraktor

Layanan untuk semua jenis badan usaha

Spesialis atau Umum

Fleksibel sesuai kebutuhan bisnis

Skala Kecil hingga Besar

Melayani semua ukuran perusahaan

Layanan Lengkap

Dari izin dasar hingga operasional

Layanan Sertifikasi Tambahan

Lengkapi kebutuhan sertifikasi perusahaan Anda dengan layanan profesional kami

ISO 9001:2015

Sistem manajemen mutu internasional untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 14001:2015

Sistem manajemen lingkungan untuk praktik ramah lingkungan dan keberlanjutan bisnis.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 27001:2013

Sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi aset data perusahaan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 37001:2016

Sistem manajemen anti-penyuapan untuk etika bisnis dan integritas perusahaan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 45001:2018

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk lingkungan kerja yang aman.

Pelajari Lebih Lanjut
CSMS

Contractor Safety Management System untuk Migas, Pertamina, dan PLN.

Pelajari Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Kami Membantu Perusahaan Anda?

Proses konsultasi profesional yang terbukti efektif

01
Business Goal Analysis

Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

  • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
  • Kapan akan mengikuti tender
  • Tender apa yang akan diikuti
02
Review Kebutuhan Teknis

Analisis mendalam terhadap persyaratan teknis.

  • Data penjualan tahunan
  • Data kemampuan keuangan/nilai aset
  • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
  • Data kemampuan peralatan konstruksi
03
Tenaga Ahli & Peralatan

Evaluasi tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi.

  • Proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja
  • Pemenuhan Peralatan Konstruksi
  • Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alat (SIA)
04
Proses SBU

SBU Jasa Konstruksi dikeluarkan oleh LSBU yang diakreditasi LPJK PUPR.

  • BUJK Nasional
  • BUJK PMA
  • BUJK Asing