Apakah KSO (Joint Operation) Bisa Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Sendiri?

Beberapa tahun lalu, saya diminta membantu sebuah perusahaan konstruksi skala menengah yang ingin mengikuti tender proyek besar. Proyek tersebut memiliki persyaratan yang sangat ketat, salah satunya adalah memiliki kualifikasi Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang lebih tinggi dari yang mereka miliki. Untuk memenuhi persyaratan itu, mereka berencana membentuk Kerja Sama Operasi (KSO) dengan perusahaan lain yang sudah memiliki SBU kualifikasi yang dibutuhkan. Pertanyaan yang muncul di benak mereka saat itu sangat fundamental: "Jika kami membentuk KSO, apakah KSO kami bisa memiliki SBU sendiri? Bagaimana SBU dari masing-masing anggota akan dihitung?" Tanpa pemahaman yang benar, mereka khawatir akan didiskualifikasi di tengah jalan dan kehilangan kesempatan emas ini.

Dalam industri konstruksi, KSO atau Joint Operation (JO) adalah strategi yang sangat lazim untuk menggabungkan sumber daya, keahlian, dan kualifikasi demi memenangkan proyek besar. Namun, dinamika hukum dan administrasi yang melingkupinya seringkali membingungkan. Terutama terkait dengan kepemilikan dan penggunaan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Keputusan yang salah dalam hal ini tidak hanya berpotensi menggagalkan proyek, tapi juga bisa menimbulkan sengketa hukum di antara anggota KSO. Artikel ini akan mengupas tuntas isu ini dari perspektif hukum, merujuk pada regulasi terbaru, memberikan studi kasus, dan yang terpenting, memberikan panduan praktis agar KSO Anda bisa berjalan lancar, aman, dan patuh hukum. Mari kita pastikan bahwa setiap langkah strategis Anda, termasuk dalam pembentukan KSO, dilandasi oleh pengetahuan hukum yang memadai.

Baca Juga: CV Badan Usaha Konstruksi: Syarat SBU, SKK, dan Izin 2025

Memahami SBU dan Posisi KSO dalam Jasa Konstruksi

Untuk menjawab apakah KSO bisa memiliki SBU sendiri, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu SBU dan bagaimana KSO diperlakukan dalam regulasi jasa konstruksi. Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah bukti pengakuan formal atas tingkat kompetensi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi. SBU ini diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang berada di bawah Kementerian PUPR. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memiliki SBU sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang mereka miliki.

Bagaimana SBU Menentukan Kualifikasi?

SBU dibagi berdasarkan kualifikasi: kecil, menengah, dan besar. Kualifikasi ini ditentukan berdasarkan nilai modal, pengalaman kerja, dan tenaga ahli yang dimiliki perusahaan. Kualifikasi SBU ini sangat penting karena seringkali menjadi salah satu syarat utama untuk mengikuti tender proyek, terutama proyek-proyek pemerintah atau proyek BUMN.

KSO: Bukan Entitas Hukum Mandiri

Secara hukum, KSO bukanlah badan hukum mandiri seperti PT atau CV. KSO adalah perjanjian kerja sama yang sifatnya sementara dan hanya berlaku selama masa proyek. KSO dibentuk oleh dua atau lebih perusahaan (badan usaha jasa konstruksi/BUJK) yang masing-masing sudah memiliki status badan hukum dan SBU sendiri. Karena bukan entitas hukum mandiri, KSO tidak bisa memiliki SBU atas namanya sendiri.

Baca Juga: Contoh Perjanjian Franchise dan Legalitas Konstruksi: Panduan Lengkap

Dasar Hukum: Apa Kata Aturan Terbaru?

Regulasi terbaru terkait jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Peraturan ini memberikan panduan yang sangat jelas tentang bagaimana KSO diperlakukan dalam proses pengadaan. Kunci dari peraturan ini adalah bahwa SBU yang digunakan dalam KSO adalah SBU dari masing-masing anggota, bukan SBU atas nama KSO.

Penggabungan Kualifikasi SBU

Dalam konteks pengadaan, peraturan ini memungkinkan penggabungan SBU dari para anggota KSO untuk memenuhi persyaratan kualifikasi. Nilai gabungan SBU ini akan menjadi acuan saat mengikuti tender. Perhitungan penggabungan SBU ini diatur secara spesifik dalam dokumen pengadaan, di mana kualifikasi yang paling tinggi dari salah satu anggota KSO bisa menjadi nilai acuan kualifikasi KSO.

Leadfirm KSO

Dalam sebuah KSO, harus ada satu perusahaan yang ditunjuk sebagai leadfirm atau pemimpin. Leadfirm ini yang akan mewakili KSO dalam proses pengadaan dan menandatangani kontrak. Meskipun leadfirm yang bertindak sebagai wakil, semua anggota KSO tetap memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang telah diatur dalam perjanjian KSO.

Baca Juga:

Studi Kasus: KSO Berantakan Akibat Kesalahan Administrasi SBU

Beberapa tahun lalu, saya menangani sengketa antara dua perusahaan yang membentuk KSO. Mereka berhasil memenangkan tender proyek jalan tol. Namun, di tengah jalan, mereka berselisih karena perusahaan leadfirm tidak memasukkan SBU anggota lain dalam dokumen pengadaan. Padahal, kualifikasi SBU dari anggota lain sangat krusial untuk memenuhi persyaratan proyek. Akibatnya, kontrak mereka terancam dibatalkan dan mereka dituduh melakukan wanprestasi. Sengketa ini berujung di pengadilan dan menunda proyek selama berbulan-bulan. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bahwa meskipun KSO tidak punya SBU sendiri, kesalahan administratif dalam penggabungan SBU anggota bisa berakibat fatal. Kepatuhan pada prosedur adalah kunci.

Baca Juga:

Bagaimana Menggabungkan SBU Anggota KSO?

Meskipun KSO tidak bisa memiliki SBU sendiri, Anda bisa menggabungkan SBU dari anggota KSO untuk memenuhi persyaratan kualifikasi. Berikut adalah poin-poin penting dalam proses tersebut:

1. Perjanjian KSO yang Kuat

Langkah pertama adalah membuat perjanjian KSO yang kuat dan rinci. Perjanjian ini harus mencakup:

• Penunjukan leadfirm yang jelas.
• Pembagian hak dan kewajiban masing-masing anggota.
• Kontribusi SBU dan tenaga ahli dari masing-masing anggota.
• Mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Perjanjian ini menjadi dasar hukum utama Anda. Tanpa perjanjian yang jelas, KSO Anda berisiko besar mengalami sengketa.

2. Dokumen Penggabungan Kualifikasi

Saat mengikuti tender, pastikan semua dokumen kualifikasi, termasuk SBU dari seluruh anggota KSO, disertakan. Dokumen penawaran harus mencantumkan nama KSO, nama leadfirm, nama-nama anggota, dan pembagian porsi kerja yang jelas. Jangan pernah mengabaikan detail-detail ini karena kesalahan kecil bisa berujung pada diskualifikasi.

3. Pendaftaran Pajak KSO

Sebagai entitas pajak, KSO wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika memenuhi syarat. Hal ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Administrasi Perpajakan. Pendaftaran pajak ini penting untuk memastikan semua kewajiban PPh dan PPN dari proyek dilaporkan secara benar.

Baca Juga: CV Badan Hukum: Transformasi Izin Usaha Konstruksi 2025

5 Tips Aman dan Cerdas Saat Membentuk KSO

Agar KSO Anda bisa berjalan lancar dan aman dari risiko hukum, berikut adalah 5 tips yang bisa Anda terapkan:

1. Pilih Mitra yang Tepat: Pilih mitra KSO yang memiliki reputasi baik, kesehatan finansial yang kuat, dan SBU yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
2. Buat Perjanjian yang Rinci: Jangan pernah mengandalkan perjanjian lisan. Buat perjanjian KSO yang rinci dan ditandatangani oleh semua pihak. Minta bantuan pengacara untuk menyusun perjanjian ini.
3. Lakukan Due Diligence: Lakukan due diligence pada calon mitra KSO Anda, termasuk memeriksa legalitas perusahaan, SBU, dan riwayat sengketa hukum mereka.
4. Pahami Aturan Pajak: Pastikan Anda memahami implikasi pajak dari KSO yang akan Anda bentuk. Konsultasikan dengan konsultan pajak untuk mengoptimalkan kewajiban pajak Anda.
5. Gunakan Bantuan Profesional: Minta bantuan konsultan hukum dan konsultan pajak untuk memandu Anda dari awal pembentukan KSO hingga selesainya proyek. Bantuan profesional adalah investasi terbaik untuk melindungi bisnis Anda.

Baca Juga:

Kesimpulan: Kejelasan Hukum Adalah Fondasi Bisnis

Jadi, untuk menjawab pertanyaan utama kita: Apakah KSO bisa memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sendiri? Jawabannya adalah tidak. KSO bukanlah entitas hukum mandiri, sehingga tidak bisa memiliki SBU atas namanya sendiri. Namun, Anda bisa menggunakan SBU dari masing-masing anggota KSO untuk memenuhi persyaratan kualifikasi tender.

Memahami perbedaan antara KSO dan badan usaha mandiri adalah kunci untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari. Keputusan strategis seperti membentuk KSO harus selalu dilandasi oleh pemahaman hukum yang mendalam. Dengan mengikuti panduan yang ada, Anda tidak hanya meningkatkan peluang memenangkan proyek, tetapi juga memastikan bahwa setiap langkah bisnis Anda aman, patuh, dan terhindar dari sengketa yang tidak perlu.

Jika Anda membutuhkan bantuan profesional untuk menyusun perjanjian KSO, meninjau kepatuhan hukum, atau menyelesaikan sengketa, tim kami di YAP Legal siap membantu. Kami memiliki keahlian luas di bidang Corporate Governance, Commercial Litigation, dan Employment Law untuk memastikan bisnis Anda berjalan lancar dan aman dari segala risiko hukum. Jangan biarkan ketidaktahuan membuat Anda harus menanggung konsekuensi hukum yang berat.

Kunjungi situs kami di https://yaplegal.id untuk konsultasi lebih lanjut. Kami melayani seluruh Indonesia dan siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi IndoSBU.com untuk sertifikasi badan usaha dengan mudah dan cepat.