Perusahaan konstruksi asal Jepang ingin menggarap proyek jalan tol di Jawa Barat. Pengalaman mereka puluhan tahun, tetapi tetap tidak bisa langsung menandatangani kontrak. Alasannya sederhana: kontraktor asing di Indonesia wajib melewati pintu regulasi yang spesifik sebelum menyentuh proyek apa pun.
Sejak PP No. 28 Tahun 2025 menggantikan PP No. 5 Tahun 2021, kerangka perizinan berusaha berbasis risiko mengalami perubahan mendasar. SBU tidak lagi diproses di OSS, dan verifikasi manual untuk entitas asing diperketat. Bagi Anda yang merencanakan masuk pasar konstruksi Indonesia, memahami perubahan ini bukan pilihan, melainkan syarat bertahan.
Artikel ini membedah dua model masuk yang tersedia, syarat modal dan kepemilikan, kewajiban kerja sama operasi, hingga sanksi yang mengintai. Fokusnya bukan sekadar definisi, tetapi implikasi praktis yang menentukan apakah perusahaan Anda lolos seleksi atau tersingkir di tahap verifikasi.
Apa Itu BUJKA dan Mengapa Regulasinya Berubah
Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum negara asing, berdomisili di luar Indonesia, dan menjalankan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia melalui kantor perwakilan atau badan hukum Indonesia hasil kerja sama modal. Dasar hukum utamanya adalah UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana diubah oleh UU No. 6 Tahun 2023.
Perubahan regulasi terbaru menyentuh titik krusial: SBU dikeluarkan dari rezim perizinan berusaha di OSS dan diproses melalui portal Kementerian Pekerjaan Umum. Konsekuensinya, kontraktor asing di Indonesia tidak bisa lagi mengandalkan alur otomatis OSS untuk mendapatkan Sertifikat Standar yang efektif. Ada verifikasi manual terpisah, terutama untuk BUJKA dan badan usaha asing berbadan hukum Indonesia.
Mengapa ini penting? Karena SBU merupakan prasyarat mutlak untuk mengikuti tender pemerintah dan menandatangani kontrak proyek. Tanpa SBU yang valid dan terdaftar di LPJK, perusahaan Anda tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai penyedia jasa. Panduan SBU jasa konstruksi kontraktor di situs ini membahas klasifikasi dan kualifikasi secara lebih rinci.
Dalam praktik, keterlambatan pengurusan SBU sering menjadi penyebab utama kegagalan mengikuti tender tahunan. Perusahaan yang menyiapkan dokumen jauh hari memiliki keunggulan waktu yang signifikan dibandingkan pesaing yang baru bergerak setelah pengumuman tender.
Dua Pintu Masuk Kontraktor Asing di Indonesia
Regulasi menyediakan dua jalur utama. Pilihan pertama adalah kantor perwakilan BUJKA (KPBUKA), yang bertindak sebagai liaison office dan hanya boleh mengeksekusi proyek melalui kerja sama operasi (KSO) dengan BUJK Nasional berkualifikasi besar. Pilihan kedua adalah mendirikan perusahaan penanaman modal asing (BUJK PMA), yaitu perseroan terbatas Indonesia yang dapat menandatangani kontrak atas namanya sendiri.
Perbedaan keduanya bukan sekadar administratif. KPBUKA cocok untuk perusahaan yang ingin menguji pasar atau menggarap satu proyek bernilai tinggi tanpa komitmen modal permanen. BUJK PMA lebih tepat bagi perusahaan dengan rencana jangka panjang dan portofolio proyek berkelanjutan. Konteks investasi asing langsung yang lebih luas dapat Anda telusuri melalui panduan investasi asing di Indonesia.
| Aspek | KPBUKA (Kantor Perwakilan) | BUJK PMA |
|---|---|---|
| Bentuk hukum | Kantor perwakilan perusahaan asing | Perseroan terbatas Indonesia |
| Modal disetor | Tidak ada kewajiban modal disetor | Minimal Rp10 miliar |
| Kemampuan finansial | Rp2 miliar (konsultansi) / Rp35 miliar (konstruksi) | Investasi di atas Rp10 miliar per KBLI |
| Kepemilikan asing | 100% entitas asing | Maksimal 67% (non-ASEAN) / 70% (ASEAN) |
| KSO | Wajib untuk setiap proyek | Opsional, kecuali diminta tender |
| Penandatanganan kontrak | Melalui BUJK nasional mitra KSO | Atas nama sendiri |
Data BPS tahun 2020 mencatat 87 BUJKA aktif beroperasi di Indonesia, dengan 49 perusahaan (56%) bergerak di konstruksi sipil. Angka ini menunjukkan bahwa pasar kontraktor asing di Indonesia terkonsentrasi pada segmen teknis dan padat modal, bukan proyek berskala kecil.
Syarat Modal dan Kepemilikan Kontraktor Asing di Indonesia
Batas kepemilikan asing tetap menjadi salah satu pertanyaan paling sering diajukan. Untuk BUJK PMA, maksimal kepemilikan asing adalah 67% bagi investor non-ASEAN dan 70% bagi investor ASEAN. Ketentuan ini masih berlaku selama peraturan pelaksana PP 28/2025 belum diterbitkan.
Ada nuansa yang jarang dijelaskan: pemegang saham nasional dalam BUJK PMA bukan sekadar pemegang saham pasif. Regulasi mensyaratkan mitra nasional merupakan BUJK berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dan SBU dengan klasifikasi yang sama dengan bidang usaha patungan. Jika syarat ini tidak terpenuhi, izin usaha dapat dicabut.
Modal disetor minimum Rp10 miliar bukan angka yang bisa dinegosiasikan. Nilai investasi total juga harus melebihi Rp10 miliar per KBLI, di luar tanah dan bangunan. Bagi perusahaan yang baru pertama kali masuk, struktur permodalan ini memerlukan perencanaan keuangan matang, terutama karena modal tersebut harus tetap berada dalam perusahaan selama izin berlaku.
Proses verifikasi status hukum pemegang saham asing juga diperketat. Akta pendirian dari negara asal wajib dilegalisasi, dan izin usaha konstruksi yang setara dengan kualifikasi besar harus diserahkan. Perbedaan kecil dalam dokumen, seperti terjemahan yang tidak tersumpah atau legalisasi kedaluwarsa, sering menjadi alasan penolakan yang sebenarnya bisa dihindari dengan persiapan cermat.
Kewajiban KSO dan Aturan Main di Tender
Kerja sama operasi bukan formalitas. Untuk pekerjaan konstruksi, minimal 50% dari total nilai proyek harus dilaksanakan di dalam negeri, dan minimal 30% dari nilai proyek wajib dikerjakan oleh mitra BUJK nasional. Untuk jasa konsultansi konstruksi, 100% pekerjaan harus dilakukan di dalam negeri, dengan minimal 50% nilai proyek menjadi porsi mitra nasional.
Komposisi ini memiliki implikasi langsung pada struktur biaya dan strategi konsorsium. Kontraktor asing di Indonesia perlu menghitung pembagian lingkup pekerjaan sejak tahap penawaran, bukan setelah kontrak ditandatangani. Kesalahan menyusun KSO dapat menyebabkan penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Dalam tender pemerintah, BUJKA juga wajib menunjukkan bukti izin perwakilan dan perjanjian kerja sama dengan perusahaan nasional. Ketentuan ini tercantum dalam dokumen pemilihan yang diunggah melalui LPSE, portal pengadaan barang dan jasa pemerintah yang menjadi kanal resmi seluruh tender publik. Memahami alur LPSE sejak awal membantu perusahaan asing memetakan peluang dan persyaratan dokumen secara lebih terarah.
Penggunaan tenaga ahli asing diatur secara ketat. Tenaga kerja konstruksi asing hanya diizinkan untuk jabatan yang membutuhkan keahlian yang belum tersedia di Indonesia. Setiap tenaga ahli asing wajib memiliki SKK Konstruksi yang setara dan didampingi tenaga kerja Indonesia untuk alih pengetahuan. Perusahaan juga wajib menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disetujui instansi ketenagakerjaan.
Peran LPJK, LSBU, dan SBU dalam Ekosistem Kontraktor Asing
SBU untuk BUJKA diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang diakreditasi LPJK, kemudian didaftarkan dan diberi nomor oleh LPJK. Dalam ekosistem ini, LSBU berperan sebagai lembaga yang menilai kesesuaian standar kemampuan badan usaha, sementara LPJK memastikan registrasi dan validitas sertifikat.
Bagi kontraktor asing di Indonesia, kualifikasi SBU wajib berada pada level besar. Konsekuensinya, ruang gerak BUJKA terbatas pada proyek berisiko besar, berteknologi tinggi, dan berbiaya besar. Segmentasi ini bukan kebetulan; tujuannya melindungi BUJK nasional dari persaingan langsung di segmen yang bisa dikerjakan kekuatan domestik.
Selain SBU, BUJKA harus memastikan tenaga ahli intinya memiliki SKK yang valid. LPJK juga menangani registrasi tenaga kerja konstruksi asing melalui mekanisme penyetaraan kompetensi, termasuk penilaian ijazah dan pengalaman kerja minimal lima tahun di bidang relevan. Proses ini memerlukan waktu, sehingga perencanaan sumber daya manusia sebaiknya dimulai bersamaan dengan pengurusan izin usaha.
Sanksi dan Risiko Pelanggaran
Kementerian Pekerjaan Umum menegaskan bahwa pelanggaran oleh BUJKA dikenai sanksi berjenjang. Bentuk pelanggaran yang paling sering ditemui mencakup tidak membentuk KSO, melakukan subkontrak kepada BUJKA atau BUJK PMA lain, menempatkan tenaga kerja asing pada jabatan non-manajerial, dan tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan.
Sanksi dimulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan, pembatasan kegiatan usaha, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan, hingga pembekuan izin. Jika kewajiban tidak dipenuhi dalam 30 hari, perusahaan dapat dimasukkan ke daftar hitam. Denda administratif juga dikenakan, dengan besaran berbeda antara BUJK kualifikasi kecil dan menengah/besar.
Risiko reputasi tidak kalah serius. Daftar hitam diumumkan melalui sistem informasi jasa konstruksi, yang dapat diakses panitia tender dan pemberi kerja. Bagi kontraktor asing di Indonesia yang bergantung pada proyek pemerintah, pencantuman dalam daftar hitam efektif menutup akses ke pasar selama periode sanksi berlaku. Dari sisi perlindungan hukum bisnis, pendampingan aspek hukum usaha dapat membantu perusahaan memetakan risiko kontraktual sejak awal.
Kesalahan Umum dan Tips Implementasi
Kesalahan pertama yang sering terjadi adalah menganggap KSO sebagai dokumen formalitas yang bisa disusun setelah kontrak utama diteken. Dalam banyak kasus, penawaran gugur karena perjanjian KSO tidak mencantumkan pembagian nilai pekerjaan secara eksplisit sesuai ambang 30% dan 50%.
Kesalahan kedua adalah menempatkan tenaga kerja asing pada posisi yang tidak sesuai. Regulasi mensyaratkan jabatan manajerial atau keahlian khusus; posisi staf operasional rutin tidak dapat diisi tenaga asing. Pelanggaran ini tidak hanya berujung pada sanksi administratif, tetapi juga memengaruhi penilaian TKDN dalam tender.
Tips praktis: siapkan peta jalan regulasi sejak sebelum pendirian entitas. Tentukan model masuk berdasarkan durasi proyek dan strategi jangka panjang, bukan kemudahan jangka pendek. Libatkan konsultan yang memahami perbedaan PP 28/2025 dan PP 5/2021, karena masa transisi menciptakan ketidakpastian yang perlu dinavigasi dengan hati-hati. Untuk aspek legalitas usaha yang lebih luas, layanan pengurusan NIB dan izin usaha dapat menjadi titik awal memahami kewajiban perizinan di luar sektor konstruksi.
Perusahaan juga perlu memantau perkembangan peraturan pelaksana PP 28/2025. Ketentuan teknis yang belum diterbitkan dapat mengubah cara SBU diproses dan diverifikasi. Bergabung dengan asosiasi industri seperti asosiasi konstruksi dan SBU kontraktor memberikan akses lebih awal terhadap informasi perubahan regulasi dan interpretasi praktis dari otoritas.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah kontraktor asing di Indonesia wajib memiliki SBU?
Ya. Setiap penyedia jasa konstruksi, termasuk BUJKA dan BUJK PMA, wajib memiliki SBU yang diterbitkan LSBU terakreditasi dan didaftarkan di LPJK. Tanpa SBU, perusahaan tidak dapat mengikuti tender pemerintah atau menandatangani kontrak proyek konstruksi.
Berapa batas kepemilikan asing dalam BUJK PMA?
Untuk investor non-ASEAN, batasnya 67%. Untuk investor ASEAN, batasnya 70%. Ketentuan ini masih berlaku selama peraturan pelaksana PP 28/2025 belum diterbitkan, meskipun PP 28/2025 sendiri tidak lagi mencantumkan batasan tersebut secara eksplisit di batang tubuhnya.
Apakah KSO wajib untuk semua proyek BUJKA?
Bagi kantor perwakilan BUJKA (KPBUKA), KSO wajib untuk setiap proyek. Bagi BUJK PMA, KSO bersifat opsional kecuali diminta secara spesifik dalam dokumen tender. Namun, dalam praktik tender pemerintah, KSO sering menjadi persyaratan untuk proyek bernilai besar.
Apa sanksi jika BUJKA tidak menyampaikan laporan tahunan?
Sanksi dimulai dari peringatan tertulis hingga pembekuan izin jika tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran berulang dapat berujung pada pencabutan izin dan pencantuman dalam daftar hitam, yang menutup akses ke proyek pemerintah.
Kesimpulan
Menjadi kontraktor asing di Indonesia bukan sekadar memiliki pengalaman internasional. Anda harus memilih model masuk yang tepat, memenuhi batas modal dan kepemilikan, membentuk KSO dengan porsi yang benar, serta menjaga kepatuhan tenaga kerja dan pelaporan. PP 28/2025 mengubah prosedur, tetapi prinsipnya tetap: perlindungan BUJK nasional dan transfer kapasitas menjadi fondasi kebijakan.
Langkah paling bijak adalah memetakan kewajiban regulasi sejak sebelum pendirian entitas, bukan setelah proyek di depan mata. Jika Anda membutuhkan pendampingan untuk memahami klasifikasi SBU, persyaratan SKK, atau struktur KSO yang sesuai, konsultasikan kebutuhan spesifik perusahaan Anda dengan tim yang berpengalaman di bidang SBU jasa konstruksi.
Sumber & referensi
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. JDIH BPK
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. JDIH BPK
- Kementerian Pekerjaan Umum. "Pelaku Konstruksi Asing Wajib Patuhi Peraturan Usaha." April 2025. pu.go.id
- Badan Pusat Statistik. "Profil Perusahaan Konstruksi Asing 2020." 2022. bps.go.id
