Jasa Pengurusan Perizinan Sertifikat Badan Usaha(SBU) Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Pelajari SBU RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur berikut syarat dan biaya, serta dapatkan bantuan jasa pengurusan SBU Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur profesional untuk kelancaran tender Anda. Dapatkan informasi syarat, biaya, dan lama proses RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Untuk dapat beroperasi dengan legal, jasa konstruksi harus memiliki Sertifikat Badan Usaha atau SBU jasa konstruksi. Pengetahuan syarat pembuatan Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi tentu penting diketahui. Perusahaan yang memiliki KBLI 70209 harus memenuhi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), dan Sertifikat Badan Usaha(SBU) Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur adalah salah satunya.
Indosbu.com menyediakan layanan pengurusan Sertifikat Badan Usaha(SBU) Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur untuk membantu perusahaan Anda mendapatkan izin dengan cepat dan sesuai aturan. Layanan kami mencakup seluruh Indonesia, memastikan bisnis Anda berjalan lancar dan siap mengikuti tender besar.
Apa Saja Cakupan Izin Sertifikat Badan Usaha(SBU) Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur?
Kelompok RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur mencakup layanan usaha terkait: 1. Kajian awal prastudi kelayakan; 2. Kajian akhir prastudi kelayakan; 3. Perencanaan proyek investasi infrastruktur; 4. Perancangan proyek investasi infrastruktur; 5. Pengawasan pelaksanaan proyek investasi infrastruktur; 6. Manajemen penyelenggaraan konstruksi pelaksanaan perjanjian investasi; 7. Pemantauan pelaksanaan proyek prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan berakhirnya proyek investasi; dan 8. Penilaian pengalihan aset
Contoh Pekerjaan Proyek RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Contoh Pekerjaan Proyek RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Contoh Pekerjaan Proyek RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Contoh Pekerjaan Proyek RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Persyaratan Penjualan Tahunan Perusahaan
Konsultan Konstruksi
Kualifikasi kecil: ≤ Rp.1.000.000.000
Kualifikasi menengah: ≥ Rp.1.000.000.000
Kualifikasi besar: ≥ Rp.2.500.000.000
Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA: ≥ Rp.10.000.000.000
Pekerjaan Konstruksi/Kontraktor
Kualifikasi kecil: ≤ Rp.2.500.000.000
Kualifikasi menengah: ≥ Rp.2.500.000.000
Kualifikasi besar: ≥ Rp.50.000.000.000
Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA: ≥ Rp.100.000.000.000
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Kualifikasi besar: ≥ Rp.50.000.000.000
Kualifikasi besar kantor perwakilan BUJKA: ≥ Rp.100.000.000.000
Persyaratan Dokumen yang Diperlukan untuk SBU Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan SBU adalah dokumen penting tentang usaha konstruksi Anda. Berikut adalah daftar dan penjelasan tentang dokumen yang dibutuhkan tersebut:
- Dokumen data tentang penjualan tahunan. Pastikan data ini menggunakan informasi terbaru dan sudah terverifikasi oleh auditor.
- Dokumen mengenai kemampuan keuangan jasa konstruksi. Di dalamnya harus menunjukkan nilai aset perusahaan yang akurat.
- Dokumen berisikan data tenaga kerja yang aktif dalam jasa konstruksi. Informasi ini harus mendata semua pegawai dan status mereka dalam perusahaan.
- Dokumen seputar informasi penyediaan tenaga kerja dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan proyek. Biasanya berbentuk portofolio proyek tempat tenaga kerja tersebut berperan.
- Dokumen berisi data ketersediaan alat-alat konstruksi milik perusahaan. Biasanya mendata tidak hanya alat tapi juga kondisi dan status terkini alat tersebut.
- Dokumen bukti sudah lulus standar ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 37001 sebagai tanda manajemen jasa konstruksi bebas penyuapan.
- Dokumen tentang bukti keanggotaan perusahaan jasa konstruksi dalam daftar LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
- Dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK) yang sesuai dengan kebutuhan sebagai jasa konstruksi.
- Dokumen surat bukti Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konstruksi (KTA) sebagai bukti badan usaha jasa konstruksi telah diakui.
Pastikan semua dokumen tersebut telah dikumpulkan dan memiliki status legal yang baik sebelum membuat SBU jasa konstruksi.
Bantuan Pembuatan Sertifikat Badan Usaha(SBU) Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Bagi Anda yang kesulitan mengumpulkan semua dokumen syarat tersebut, silakan hubungi kami untuk mendapatkan jasa bantuan pembuatan Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi. Kami menyediakan layanan konsultasi dan membantu proses pembuatan dokumen dan bukti persyaratan di atas dengan cepat.
Bagi jasa konstruksi yang tidak mampu mengurus semua hal ini sendiri, manfaatkan saja jasa pembuatan Sertifikat Badan Usaha jasa konstruksi. Menggunakan jasa mereka, pengurusan jauh lebih cepat dan efisien.
Beban kerja Anda untuk mendaftar akan berkurang, jadi Anda tetap dapat fokus ke pekerjaan utama sebagai jasa konstruksi.
Keuntungan Menggunakan Jasa Kami dalam pengurusan Sertifikat Badan Usaha(SBU) Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
- Proses Mudah dan Cepat: Kami memastikan proses pengurusan izin berjalan lancar tanpa hambatan.
- Konsultasi Ahli: Tim kami terdiri dari ahli berpengalaman yang siap membantu Anda setiap saat.
- Legalitas Terjamin: Izin yang kami urus dijamin sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru.
- Siap Ikuti Tender: Dengan izin yang lengkap, Anda siap mengikuti berbagai tender besar.
- Pengurusan Seluruh Indonesia: Kami melayani pengurusan izin di seluruh wilayah Indonesia.
- Harga Kompetitif: Kami menawarkan layanan dengan harga yang kompetitif dan transparan.
Layanan Sertifikat Badan Usaha(SBU) Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur dari Indosbu.com
Pengurusan Izin Cepat
Proses pengurusan izin yang cepat dan efisien, sesuai dengan regulasi terbaru.
Layanan Seluruh Indonesia
Kami melayani pengurusan izin untuk seluruh wilayah Indonesia, memastikan bisnis Anda selalu legal di manapun berada.
Konsultasi Gratis
Dapatkan konsultasi gratis dari tim ahli kami untuk memahami kebutuhan dan persyaratan pengurusan izin.
Proses Cepat dan Mudah
Kami memastikan proses pengurusan SBU Anda berjalan lancar dan efisien dengan bantuan tim profesional kami.
Dukungan Penuh
Tim kami selalu siap memberikan dukungan penuh di setiap tahap pengurusan SBU, dari awal hingga selesai.
Comply dengan Aturan Terbaru
Kami memastikan bahwa semua proses pengurusan SBU sesuai dengan aturan pemerintah terbaru, memberikan Anda ketenangan pikiran.
Dapatkan SBU Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur Secara Mudah dan Legal
Jangan biarkan momentum tender/lelang lewat begitu saja, karena tidak memiliki SBU Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
FAQ - Pertanyaan yang Sering Diajukan dalam Pengurusan Sertifikat Badan Usaha(SBU) Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Apa itu SBU Sub bidang Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur?
SBU Sub bidang Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur adalah Sertifikat Badan Usaha yang khusus. Kelompok ini mencakup layanan usaha terkait: 1. Kajian awal prastudi kelayakan; 2. Kajian akhir prastudi kelayakan; 3. Perencanaan proyek investasi infrastruktur; 4. Perancangan proyek investasi infrastruktur; 5. Pengawasan pelaksanaan proyek investasi infrastruktur; 6. Manajemen penyelenggaraan konstruksi pelaksanaan perjanjian investasi; 7. Pemantauan pelaksanaan proyek prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial, dan berakhirnya proyek investasi; dan 8. Penilaian pengalihan aset
Berapa Biaya Untuk Membuat SBU Jasa Konstruksi?
Pembuatan SBU akan memakan biaya tergantung kualifikasi yang akan diambil. Informasi biaya ini sayangnya tidak fix karena terpengaruh terhadap aturan yang berlaku dan juga faktor pilihan kualifikasi serta kelengkapan dokumen perusahaan Anda.
Bagaimana proses pengurusan SBU ini?
Proses pengurusan SBU melibatkan pengumpulan dokumen, audit keuangan, dan pemenuhan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan mendampingi Anda di setiap langkah untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SBU?
Waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SBU bervariasi tergantung pada kelengkapan dokumen dan proses verifikasi. Kami berkomitmen untuk mempercepat proses ini dengan layanan profesional kami.
Apa keuntungan memiliki SBU Sub bidang Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur?
Dengan memiliki SBU Sub bidang Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur, perusahaan Anda akan memiliki legalitas yang diperlukan untuk mengikuti tender dan proyek besar di bidang konstruksi, serta meningkatkan kredibilitas dan peluang bisnis.
Dapatkan SBU Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur Secara Mudah dan Legal
Jangan biarkan momentum tender/lelang lewat begitu saja, karena tidak memiliki SBU Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Testimoni Pelanggan
"Layanan yang sangat profesional dan cepat. Izin kami selesai tepat waktu tanpa masalah. Sangat direkomendasikan!"
"Timnya sangat membantu dan informatif. Pengurusan izin jadi lebih mudah dan bebas stres."
"Proses pengurusan izin yang cepat dan efisien. Kami bisa langsung mengikuti tender setelah mendapatkan izin."
"Layanan yang luar biasa! Semua proses berjalan lancar dan tim sangat responsif. Sangat puas dengan hasilnya."
"Kami sangat terkesan dengan kecepatan dan efisiensi tim. Izin kami diproses lebih cepat dari yang kami bayangkan."
"Profesional dan terpercaya. Kami sangat menghargai dedikasi dan bantuan tim dalam mengurus izin kami."
Seperti apa bentuk dokumen SBU RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur?
Berikut adalah Contoh SBU RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur. Di tahun 2022, terjadi perubahan skema sertifikasi badan usaha di LPJK. Bersamaan dengan itu, keluar format baru SBUJK
Dapatkan Bantuan Mendapatkan SBU Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Jangan biarkan momentum tender/lelang lewat begitu saja, karena tidak memiliki SBU Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
Dengan memiliki SBU RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur, maka perusahaan Anda akan dapat mengikuti tender seperti:
Bagaimana cara kami membantu Perusahaan Anda untuk memiliki Sertifikat Badan Usaha(SBU) Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur
-
01. Business Goal
Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.
- Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
- Kapan akan mengikuti tender
- Tender apa yang akan diikuti
-
02. Review kebutuhan teknis
- Data penjualan tahunan;
- Data kemampuan keuangan/nilai aset;
- Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
- Data kemampuan dalam menyediakan Peralatan konstruksi;
- Data penerapan sistem manajemen anti penyuapan ISO 37001;
- Data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK.
-
03. Tenaga Ahli & Peralatan
Apakah sudah memiliki tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi
Kami dapat membantu proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi dan pemenuhan Peralatan
Termasuk Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alatnya (SIA)
-
04. Proses SBU
SBU Jasa Konstruksi ini dikeluarkan oleh LSBU atau Lembaga Sertifikat Badan Usaha yang di Akreditasi oleh LPJK PUPR
- BUJK Nasional
- BUJK PMA
- BUJK Asing
Layanan Jasa Pengurusan Perizinan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur di Seluruh Indonesia
Hubungi Kami untuk mendapatkan informasi biaya dan syarat lengkap RT001 Jasa Pelayanan Studi Investasi Infrastruktur di Kota Anda
-
Kabupaten Pegunungan Bintang
Papua Pegunungan
-
Kabupaten Yalimo
Papua Pegunungan
-
Kabupaten Yahukimo
Papua Pegunungan
-
Kabupaten Tolikara
Papua Pegunungan
-
Kabupaten Nduga
Papua Pegunungan
-
Kabupaten Mamberamo Tengah
Papua Pegunungan
-
Kabupaten Lanny Jaya
Papua Pegunungan
-
Kabupaten Jayawijaya
Papua Pegunungan
-
Kabupaten Deiyai.
Papua Tengah
-
Kabupaten Intan Jaya
Papua Tengah
-
Kabupaten Dogiyai
Papua Tengah
-
Kabupaten Puncak
Papua Tengah
-
Kabupaten Mimika
Papua Tengah
-
Kabupaten Paniai
Papua Tengah
-
Kabupaten Puncak Jaya
Papua Tengah
-
Kabupaten Nabire
Papua Tengah
-
Kabupaten Boven Digoel
Papua Selatan
-
Kabupaten Asmat
Papua Selatan
-
Kabupaten Mappi
Papua Selatan
-
Kabupaten Merauke
Papua Selatan
-
KOTA SORONG
PAPUA BARAT
-
KAB. PEGUNUNGAN ARFAK
PAPUA BARAT
-
KAB. MANOKWARI SELATAN
PAPUA BARAT
-
KAB. TAMBRAUW
PAPUA BARAT
-
KAB. KAIMANA
PAPUA BARAT
-
KAB. TELUK WONDAMA
PAPUA BARAT
-
KAB. TELUK BINTUNI
PAPUA BARAT
-
KAB. RAJA AMPAT
PAPUA BARAT
-
KAB. SORONG SELATAN
PAPUA BARAT
-
KAB. FAK FAK
PAPUA BARAT
-
KAB. MANOKWARI
PAPUA BARAT
-
KAB. SORONG
PAPUA BARAT
-
KOTA JAYAPURA
PAPUA
-
KAB. DEIYAI
PAPUA
-
KAB. INTAN JAYA
PAPUA
-
KAB. DOGIYAI
PAPUA
-
KAB. PUNCAK
PAPUA
-
KAB. NDUGA
PAPUA
-
KAB. LANNY JAYA
PAPUA
-
KAB. YALIMO
PAPUA
-
KAB. MAMBERAMO TENGAH
PAPUA
-
KAB. SUPIORI
PAPUA
-
KAB. ASMAT
PAPUA
-
KAB. MAPPI
PAPUA
-
KAB. BOVEN DIGOEL
PAPUA
-
KAB. WAROPEN
PAPUA
-
KAB. TOLIKARA
PAPUA
-
KAB. YAHUKIMO
PAPUA
-
KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
PAPUA
-
KAB. KEEROM
PAPUA
-
KAB. MIMIKA
PAPUA
-
KAB. PANIAI
PAPUA
-
KAB. PUNCAK JAYA
PAPUA
-
KAB. BIAK NUMFOR
PAPUA
-
KAB. KEPULAUAN YAPEN
PAPUA
-
KAB. NABIRE
PAPUA
-
KAB. JAYAPURA
PAPUA
-
KAB. JAYAWIJAYA
PAPUA
-
KAB. MERAUKE
PAPUA
-
KOTA TIDORE KEPULAUAN
MALUKU UTARA
-
KOTA TERNATE
MALUKU UTARA
-
KAB. PULAU TALIABU
MALUKU UTARA
-
KAB. PULAU MOROTAI
MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA TIMUR
MALUKU UTARA
-
KAB. KEPULAUAN SULA
MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA SELATAN
MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA UTARA
MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA TENGAH
MALUKU UTARA
-
KAB. HALMAHERA BARAT
MALUKU UTARA
-
KOTA TUAL
MALUKU
-
KOTA AMBON
MALUKU
-
KAB. BURU SELATAN
MALUKU
-
KAB. MALUKU BARAT DAYA
MALUKU
-
KAB. KEPULAUAN ARU
MALUKU
-
KAB. SERAM BAGIAN BARAT
MALUKU
-
KAB. SERAM BAGIAN TIMUR
MALUKU
-
KAB. BURU
MALUKU
-
KAB. KEPULAUAN TANIMBAR
MALUKU
-
KAB. MALUKU TENGGARA
MALUKU
-
KAB. MALUKU TENGAH
MALUKU
-
KAB. MAMUJU TENGAH
SULAWESI BARAT
-
KAB. MAJENE
SULAWESI BARAT
-
KAB. POLEWALI MANDAR
SULAWESI BARAT
-
KAB. MAMASA
SULAWESI BARAT
-
KAB. MAMUJU
SULAWESI BARAT
-
KAB. PASANGKAYU
SULAWESI BARAT
-
KOTA GORONTALO
GORONTALO
-
KAB. GORONTALO UTARA
GORONTALO
-
KAB. PAHUWATO
GORONTALO
-
KAB. BONE BOLANGO
GORONTALO
-
KAB. BOALEMO
GORONTALO
-
KAB. GORONTALO
GORONTALO
-
KOTA BAU BAU
SULAWESI TENGGARA
-
KOTA KENDARI
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. BUTON SELATAN
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. BUTON TENGAH
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. MUNA BARAT
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KONAWE KEPULAUAN
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KOLAKA TIMUR
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KONAWE UTARA
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KOLAKA UTARA
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. WAKATOBI
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. BOMBANA
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KONAWE SELATAN
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. BUTON
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. MUNA
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KONAWE
SULAWESI TENGGARA
-
KAB. KOLAKA
SULAWESI TENGGARA
-
KOTA PALOPO
SULAWESI SELATAN
-
KOTA PARE PARE
SULAWESI SELATAN
-
KOTA MAKASSAR
SULAWESI SELATAN
-
KAB. TORAJA UTARA
SULAWESI SELATAN
-
KAB. LUWU TIMUR
SULAWESI SELATAN
-
KAB. LUWU UTARA
SULAWESI SELATAN
-
KAB. TANA TORAJA
SULAWESI SELATAN
-
KAB. LUWU
SULAWESI SELATAN
-
KAB. ENREKANG
SULAWESI SELATAN
-
KAB. PINRANG
SULAWESI SELATAN
-
KAB. SIDENRENG RAPPANG
SULAWESI SELATAN
-
KAB. WAJO
SULAWESI SELATAN
-
KAB. SOPPENG
SULAWESI SELATAN
-
KAB. BARRU
SULAWESI SELATAN
-
KAB. MAROS
SULAWESI SELATAN
-
KAB. BONE
SULAWESI SELATAN
-
KAB. SINJAI
SULAWESI SELATAN
-
KAB. GOWA
SULAWESI SELATAN
-
KAB. TAKALAR
SULAWESI SELATAN
-
KAB. JENEPONTO
SULAWESI SELATAN
-
KAB. BANTAENG
SULAWESI SELATAN
-
KAB. BULUKUMBA
SULAWESI SELATAN
-
KAB. KEPULAUAN SELAYAR
SULAWESI SELATAN
-
KOTA PALU
SULAWESI TENGAH
-
KAB. MOROWALI UTARA
SULAWESI TENGAH
-
KAB. BANGGAI LAUT
SULAWESI TENGAH
-
KAB. TOJO UNA UNA
SULAWESI TENGAH
-
KAB. PARIGI MOUTONG
SULAWESI TENGAH
-
KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SULAWESI TENGAH
-
KAB. MOROWALI
SULAWESI TENGAH
-
KAB. BUOL
SULAWESI TENGAH
-
KAB. TOLI TOLI
SULAWESI TENGAH
-
KAB. DONGGALA
SULAWESI TENGAH
-
KAB. POSO
SULAWESI TENGAH
-
KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH
-
KOTA KOTAMOBAGU
SULAWESI UTARA
-
KOTA TOMOHON
SULAWESI UTARA
-
KOTA BITUNG
SULAWESI UTARA
-
KOTA MANADO
SULAWESI UTARA
-
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SULAWESI UTARA
-
KAB. KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO
SULAWESI UTARA
-
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA
SULAWESI UTARA
-
KAB. MINAHASA TENGGARA
SULAWESI UTARA
-
KAB. MINAHASA UTARA
SULAWESI UTARA
-
KAB. MINAHASA SELATAN
SULAWESI UTARA
-
KAB. KEPULAUAN TALAUD
SULAWESI UTARA
-
KAB. KEPULAUAN SANGIHE
SULAWESI UTARA
-
KAB. MINAHASA
SULAWESI UTARA
-
KAB. BOLAANG MONGONDOW
SULAWESI UTARA
-
KOTA TARAKAN
KALIMANTAN UTARA
-
KAB. TANA TIDUNG
KALIMANTAN UTARA
-
KAB. NUNUKAN
KALIMANTAN UTARA
-
KAB. MALINAU
KALIMANTAN UTARA
-
KAB. BULUNGAN
KALIMANTAN UTARA
-
KOTA BONTANG
KALIMANTAN TIMUR
-
KOTA SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR
-
KOTA BALIKPAPAN
KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. MAHAKAM ULU
KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. PENAJAM PASER UTARA
KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. KUTAI TIMUR
KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. KUTAI BARAT
KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. BERAU
KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. KUTAI KARTANEGARA
KALIMANTAN TIMUR
-
KAB. PASER
KALIMANTAN TIMUR
-
KOTA BANJARBARU
KALIMANTAN SELATAN
-
KOTA BANJARMASIN
KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. BALANGAN
KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. TABALONG
KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. HULU SUNGAI UTARA
KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. HULU SUNGAI TENGAH
KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. HULU SUNGAI SELATAN
KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. TAPIN
KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. BARITO KUALA
KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. BANJAR
KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. KOTABARU
KALIMANTAN SELATAN
-
KAB. TANAH LAUT
KALIMANTAN SELATAN
-
KOTA PALANGKARAYA
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. BARITO TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. MURUNG RAYA
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. PULANG PISAU
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. LAMANDAU
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. SUKAMARA
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. SERUYAN
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. KATINGAN
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. BARITO UTARA
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. BARITO SELATAN
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. KAPUAS
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. KOTAWARINGIN TIMUR
KALIMANTAN TENGAH
-
KAB. KOTAWARINGIN BARAT
KALIMANTAN TENGAH
-
KOTA SINGKAWANG
KALIMANTAN BARAT
-
KOTA PONTIANAK
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. KUBU RAYA
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. KAYONG UTARA
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. SEKADAU
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. LANDAK
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. BENGKAYANG
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. KAPUAS HULU
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. SINTANG
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. KETAPANG
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. SANGGAU
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. MEMPAWAH
KALIMANTAN BARAT
-
KAB. SAMBAS
KALIMANTAN BARAT
-
KOTA KUPANG
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. MALAKA
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. MANGGARAI TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. SUMBA BARAT DAYA
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. SUMBA TENGAH
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. NAGEKEO
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. MANGGARAI BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. ROTE NDAO
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. LEMBATA
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. SUMBA BARAT
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. SUMBA TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. NGADA
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. ENDE
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. SIKKA
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. FLORES TIMUR
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. ALOR
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. BELU
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. TIMOR TENGAH UTARA
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB TIMOR TENGAH SELATAN
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KAB. KUPANG
NUSA TENGGARA TIMUR
-
KOTA BIMA
NUSA TENGGARA BARAT
-
KOTA MATARAM
NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. LOMBOK UTARA
NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. SUMBAWA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. BIMA
NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. DOMPU
NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. SUMBAWA
NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. LOMBOK TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. LOMBOK TENGAH
NUSA TENGGARA BARAT
-
KAB. LOMBOK BARAT
NUSA TENGGARA BARAT
-
KOTA DENPASAR
BALI
-
KAB. BULELENG
BALI
-
KAB. KARANGASEM
BALI
-
KAB. BANGLI
BALI
-
KAB. KLUNGKUNG
BALI
-
KAB. GIANYAR
BALI
-
KAB. BADUNG
BALI
-
KAB. TABANAN
BALI
-
KAB. JEMBRANA
BALI
-
KOTA TANGERANG SELATAN
BANTEN
-
KOTA SERANG
BANTEN
-
KOTA CILEGON
BANTEN
-
KOTA TANGERANG
BANTEN
-
KAB. SERANG
BANTEN
-
KAB. TANGERANG
BANTEN
-
KAB. LEBAK
BANTEN
-
KAB. PANDEGLANG
BANTEN
-
KOTA BATU
JAWA TIMUR
-
KOTA SURABAYA
JAWA TIMUR
-
KOTA MADIUN
JAWA TIMUR
-
KOTA MOJOKERTO
JAWA TIMUR
-
KOTA PASURUAN
JAWA TIMUR
-
KOTA PROBOLINGGO
JAWA TIMUR
-
KOTA MALANG
JAWA TIMUR
-
KOTA BLITAR
JAWA TIMUR
-
KOTA KEDIRI
JAWA TIMUR
-
KAB. SUMENEP
JAWA TIMUR
-
KAB. PAMEKASAN
JAWA TIMUR
-
KAB. SAMPANG
JAWA TIMUR
-
KAB. BANGKALAN
JAWA TIMUR
-
KAB. GRESIK
JAWA TIMUR
-
KAB. LAMONGAN
JAWA TIMUR
-
KAB. TUBAN
JAWA TIMUR
-
KAB. BOJONEGORO
JAWA TIMUR
-
KAB. NGAWI
JAWA TIMUR
-
KAB. MADIUN
JAWA TIMUR
-
KAB. NGANJUK
JAWA TIMUR
-
KAB. JOMBANG
JAWA TIMUR
-
KAB. MOJOKERTO
JAWA TIMUR
-
KAB. SIDOARJO
JAWA TIMUR
-
KAB. PASURUAN
JAWA TIMUR
-
KAB. PROBOLINGGO
JAWA TIMUR
-
KAB. SITUBONDO
JAWA TIMUR
-
KAB. BONDOWOSO
JAWA TIMUR
-
KAB. JEMBER
JAWA TIMUR
-
KAB. LUMAJANG
JAWA TIMUR
-
KAB. MALANG
JAWA TIMUR
-
KAB. KEDIRI
JAWA TIMUR
-
KAB. BLITAR
JAWA TIMUR
-
KAB. TULUNGAGUNG
JAWA TIMUR
-
KAB. TRENGGALEK
JAWA TIMUR
-
KAB. PONOROGO
JAWA TIMUR
-
KAB. PACITAN
JAWA TIMUR
-
KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KAB. SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KAB. GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KAB. BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KAB. KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
-
KOTA TEGAL
JAWA TENGAH
-
KOTA PEKALONGAN
JAWA TENGAH