Pengurusan SBU non konstruksi untuk perusahaan perdagangan kami berjalan lancar. Klasifikasinya disesuaikan dengan KBLI kami.
Izin Perwakilan BUJKA Di Kementerian PUPR

Izin Perwakilan BUJKA di Kementerian PUPR adalah izin operasional khusus yang diterbitkan menteri untuk kantor perwakilan kontraktor asing di Indonesia. Dalam praktiknya, pemenuhan persyaratan Izin Perwakilan BUJKA di Kementerian PUPR wajib dibuktikan melalui verifikasi dokumen legalitas resmi dan penilaian kesesuaian sistem OSS. Informasi teknis dan regulasi terkait dapat ditinjau lebih lanjut pada BG009 Konstruksi Gedung Lainnya.
Dasar Hukum dan Rujukan
- PP No. 5 Tahun 2021 jo
- Permen PUPR No. 6 Tahun 2021