Penanam Modal Asing: Definisi, Regulasi, dan Peluang di Indonesia

Oleh Dhicky Haryadi Supriyono • 10 Sep 2024 • 6 min read

Penanam modal asing (PMA) adalah individu, perusahaan, atau entitas hukum asing yang melakukan investasi di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak Indonesia. Istilah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya. PMA merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, karena membawa modal, teknologi, dan lapangan kerja.

Bagi pelaku bisnis konstruksi, memahami definisi dan regulasi PMA sangat krusial, terutama jika Anda berencana bekerja sama dengan investor asing atau mengikuti tender proyek yang melibatkan pendanaan asing. Untuk informasi lebih lengkap tentang perizinan usaha konstruksi, Anda dapat membaca panduan perizinan usaha konstruksi melalui OSS dan NIB.

Baca Juga: 5 Fakta SKT Adalah Singkatan Dari yang Wajib Diketahui

Dasar Hukum Penanam Modal Asing

Regulasi utama yang mengatur PMA di Indonesia meliputi:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) – mengatur prinsip, syarat, dan prosedur penanaman modal, baik dalam negeri maupun asing.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – menyederhanakan perizinan dan membuka lebih banyak sektor bagi PMA.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko – mengimplementasikan sistem perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal – menetapkan daftar bidang usaha yang terbuka, tertutup, atau bersyarat bagi PMA.

Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kini menjadi Kementerian Investasi/BKPM yang berwenang mengeluarkan izin dan memberikan fasilitas bagi PMA. Setiap perusahaan PMA wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS-RBA.

Baca Juga: Cek Tenaga Kerja Konstruksi: Risiko Tanpa Verifikasi SKK

Jenis dan Bentuk Penanaman Modal Asing

PMA dapat dilakukan dalam dua bentuk utama:

Penanaman Modal Langsung (Foreign Direct Investment/FDI): Pendirian perusahaan baru di Indonesia (PMA) atau akuisisi perusahaan yang sudah ada. Biasanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, dengan status PT PMA.
Penanaman Modal Tidak Langsung (Portfolio Investment): Investasi melalui pasar modal, seperti pembelian saham di Bursa Efek Indonesia tanpa keterlibatan langsung dalam manajemen.

Untuk sektor konstruksi, PMA umumnya dilakukan dalam bentuk PT PMA yang bergerak di bidang jasa konstruksi. Perusahaan tersebut wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Baca Juga: Mengapa Proyek Jalan Nasional Mensyaratkan Kualifikasi SBU BS001 Besar

Prosedur Pendirian Perusahaan PMA

Berikut adalah langkah-langkah utama mendirikan PT PMA di Indonesia:

Penentuan bidang usaha: Pastikan bidang usaha termasuk dalam Daftar Positif Investasi (Perpres 10/2021) yang terbuka untuk PMA, baik tanpa syarat maupun dengan persyaratan tertentu.
Pendaftaran melalui OSS-RBA: Buat akun di sistem OSS (oss.go.id) untuk memperoleh NIB dan izin usaha. Proses ini mencakup pengisian data perusahaan, pemilik modal, dan rencana investasi.
Pembuatan akta pendirian: Setelah NIB terbit, buat akta pendirian PT PMA di hadapan notaris. Akta harus disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui sistem AHU.
Izin lokasi dan lingkungan: Jika diperlukan, urus izin lokasi (sesuai RTRW) dan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL) melalui OSS.
Izin teknis sektoral: Untuk bidang konstruksi, perusahaan harus memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan SBU dari LSBU yang terakreditasi.

Proses ini bisa memakan waktu 2–6 bulan tergantung kompleksitas. Disarankan berkonsultasi dengan konsultan hukum atau notaris yang berpengalaman.

Baca Juga: Syarat Kontraktor Gedung Pendidikan Negeri vs Swasta

Persyaratan Minimal Modal dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 dan aturan turunannya, persyaratan untuk PT PMA antara lain:

Modal disetor minimal: Rp10 miliar (kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur berbeda).
Nilai investasi total: Minimal Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).
Kepemilikan saham: Untuk sebagian besar bidang usaha, pihak asing dapat memiliki 100% saham. Namun, ada bidang usaha yang dibatasi (misalnya maksimal 67% untuk konstruksi). Cek Daftar Positif Investasi untuk detail.

Perusahaan PMA juga wajib memiliki minimal satu direktur dan satu komisaris, yang bisa warga negara Indonesia atau asing (dengan izin kerja).

Baca Juga: 5 Hal: berapa lama masa berlaku SBU BG007 sebelum harus diperpanjang?

Peluang dan Tantangan Investasi Asing di Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi Indonesia menawarkan peluang besar bagi PMA, terutama dalam proyek infrastruktur pemerintah (jalan tol, pelabuhan, bandara) dan pembangunan properti komersial. Namun, ada beberapa tantangan:

Regulasi yang kompleks: Perubahan aturan sering terjadi, misalnya terkait Daftar Positif Investasi dan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal.
Persaingan dengan BUMN: BUMN konstruksi seperti Waskita Karya dan PP sering menjadi pemain utama.
Kebutuhan SBU dan SKK: Perusahaan PMA harus memiliki SBU yang sesuai dan tenaga ahli bersertifikat SKK Konstruksi. Untuk informasi lebih lanjut tentang SBU, kunjungi panduan pengurusan SBU online.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong kemudahan berusaha melalui UU Cipta Kerja dan sistem OSS. Dengan perencanaan yang matang, PMA dapat meraih keuntungan signifikan.

Baca Juga: Berapa Lama Proyek Jalan Terhenti Akibat SBU Tak Sesuai

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apa perbedaan PMA dengan PMDN?

PMA adalah penanaman modal oleh pihak asing, sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dilakukan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Keduanya diatur dalam UU yang sama, namun PMA memiliki persyaratan tambahan seperti modal minimal dan batasan kepemilikan saham.

Apakah PMA bisa memiliki tanah di Indonesia?

PMA tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, tetapi dapat memperoleh Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), atau Hak Pakai untuk jangka waktu tertentu, sesuai peraturan pertanahan.

Berapa lama proses pendirian PT PMA?

Proses dasar (NIB, akta, pengesahan) dapat selesai dalam 2–4 minggu jika semua dokumen lengkap. Namun, izin sektoral dan lokasi bisa memakan waktu 2–6 bulan.

Apakah PMA wajib memiliki tenaga kerja lokal?

Ya, perusahaan PMA diwajibkan memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Pekerja asing hanya dapat dipekerjakan untuk posisi tertentu dengan izin kerja yang ketat.

Bagaimana cara mengecek legalitas perusahaan PMA?

Anda dapat mengecek NIB dan izin usaha melalui portal OSS (oss.go.id) atau meminta dokumen resmi perusahaan. Untuk perusahaan konstruksi, pastikan SBU terdaftar di LPJK. Gunakan layanan cek dan verifikasi SBU untuk memastikan keabsahannya.

Baca Juga: Apa Saja Contoh Proyek yang Memerlukan SBU Klasifikasi BG009

Kesimpulan

Penanam modal asing (PMA) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya di sektor konstruksi. Dengan memahami definisi, regulasi, dan prosedur yang berlaku, investor dapat memanfaatkan peluang yang ada sambil memitigasi risiko. Pastikan Anda selalu merujuk pada peraturan terbaru dan berkonsultasi dengan ahli untuk kelancaran investasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang topik terkait, baca artikel Panduan Lengkap SBU Jasa Konstruksi.

Baca Juga: Berikut 5 Kesalahan Umum Mengurus Klasifikasi BS002 Jembatan

Sumber & referensi

Artikel ini ditulis oleh Dhicky Haryadi Supriyono

Sebagai Konsultan Tender & Sertifikasi di indosbu.com, Dhicky Haryadi Supriyono terbiasa membantu perusahaan menyelaraskan strategi bisnis dengan kebutuhan perizinan dan persyaratan tender yang terus berkembang. Keahliannya meliputi penataan dokumen legal badan usaha, validasi kelayakan klasifikasi/subklasifikasi, serta koordinasi lintas fungsi agar pengajuan SBU, SKK, dan dokumen pendukung dilakukan tepat sasaran. Pendekatan yang digunakan bersifat praktis dan audit-ready: setiap dokumen disiapkan agar relevan secara operasional, kuat secara administratif, dan kredibel di mata pemberi kerja maupun auditor internal.