15+ Tahun Pengalaman
1000+ Klien Puas
Terpercaya & Resmi

Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa: Panduan Lengkap dan Terbaru

Pelajari tentang Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa terbaru, peraturan, prinsip, dan cara pengadaan yang berlaku di Indonesia. Temukan panduannya di sini!

Tim Ahli indosbu.com
Tim Ahli indosbu.com
Konsultan SBU Konstruksi
07 Nov 2024
15+

Tahun Pengalaman

1000+

Klien Puas

98%

Tingkat Keberhasilan

24/7

Layanan Konsultasi

Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa: Panduan Lengkap dan Terbaru - undang undang pengadaan barang jasa undang undang pengadaan barang jasa, peraturan pengadaan barang jasa, perubahan undang undang pengadaan, regulasi pengadaan barang, cara pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang jasa, kebijakan pengadaan barang, hukum pengadaan barang jasa Indonesia, tender pengadaan barang, prinsip pengadaan barang jasa

Gambar Ilustrasi Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa: Panduan Lengkap dan Terbaru

Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa di Indonesia merupakan salah satu topik yang terus diperbincangkan dalam dunia bisnis dan pemerintahan. Seiring dengan perubahan regulasi dan dinamika perekonomian, aturan ini terus diperbarui untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Menurut data dari Komite Pengadaan Barang/Jasa Nasional (KPBJ), lebih dari 70% belanja negara dialokasikan untuk pengadaan barang dan jasa, sehingga keberhasilan implementasi undang-undang ini menjadi kunci penting dalam pembangunan infrastruktur dan proyek publik lainnya.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas secara mendalam mengenai undang undang pengadaan barang jasa, apa saja perubahan yang terjadi, serta bagaimana cara pengadaannya yang efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bagi pelaku usaha, pemahaman yang baik tentang peraturan ini adalah hal yang sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam proses tender atau kontrak pengadaan. Simak terus panduan lengkap dan terbaru mengenai topik ini yang dapat membantu Anda dalam menjalankan usaha yang berbasis pengadaan barang dan jasa.

Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa: Panduan Lengkap dan Terbaru undang undang pengadaan barang jasa undang undang pengadaan barang jasa, peraturan pengadaan barang jasa, perubahan undang undang pengadaan, regulasi pengadaan barang, cara pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang jasa, kebijakan pengadaan barang, hukum pengadaan barang jasa Indonesia, tender pengadaan barang, prinsip pengadaan barang jasa
Baca Juga:

Apa Itu Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa?

Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa adalah peraturan yang mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta yang terkait dengan anggaran negara. Undang-undang ini pertama kali diterapkan di Indonesia pada tahun 2008 dan sejak itu mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Pengadaan barang dan jasa sendiri mencakup berbagai aspek mulai dari penyusunan anggaran, proses tender, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah Indonesia melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperbarui kebijakan ini agar dapat menjawab tantangan global dan memastikan proses pengadaan berjalan dengan baik. Salah satu hal penting yang ditekankan dalam undang-undang ini adalah pengadaan yang berbasis pada prinsip-prinsip yang adil, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah penerapan sistem elektronik atau e-procurement yang memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara digital. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi praktik korupsi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran. Dengan e-procurement, setiap proses pengadaan dapat dipantau secara real-time oleh masyarakat, sehingga tercipta transparansi yang lebih tinggi dalam setiap transaksi.

Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa: Panduan Lengkap dan Terbaru undang undang pengadaan barang jasa undang undang pengadaan barang jasa, peraturan pengadaan barang jasa, perubahan undang undang pengadaan, regulasi pengadaan barang, cara pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang jasa, kebijakan pengadaan barang, hukum pengadaan barang jasa Indonesia, tender pengadaan barang, prinsip pengadaan barang jasa
Baca Juga: Panduan Lengkap Perizinan dan Sertifikasi Terbaru 2025

Kenapa Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Itu Penting?

Keberadaan Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa sangat penting karena dapat memberikan dasar hukum yang jelas dalam setiap langkah pengadaan. Tanpa adanya peraturan yang tegas, proses pengadaan dapat menjadi rawan penyimpangan, mulai dari kolusi hingga korupsi. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan bagi penyedia barang dan jasa agar hak-haknya dihormati, serta menghindarkan adanya manipulasi dalam penawaran yang dapat merugikan pihak lain.

Selain itu, undang-undang ini juga berperan penting dalam mewujudkan pengelolaan anggaran negara yang lebih efektif dan efisien. Dengan aturan yang jelas, pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil, tanpa ada pemborosan. Ini juga mengarah pada penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang pada gilirannya mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Peran undang undang pengadaan barang jasa juga semakin penting dengan meningkatnya nilai proyek yang dibiayai oleh anggaran negara. Berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), anggaran pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia pada tahun 2023 mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi aspek yang sangat krusial dalam pembangunan nasional.

Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa: Panduan Lengkap dan Terbaru undang undang pengadaan barang jasa undang undang pengadaan barang jasa, peraturan pengadaan barang jasa, perubahan undang undang pengadaan, regulasi pengadaan barang, cara pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang jasa, kebijakan pengadaan barang, hukum pengadaan barang jasa Indonesia, tender pengadaan barang, prinsip pengadaan barang jasa
Baca Juga: Panduan Lengkap Perizinan dan Sertifikasi Terbaru 2025

Bagaimana Proses Pengadaan Barang Jasa Dilakukan?

Proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia mengikuti beberapa tahapan yang sudah diatur dalam undang-undang. Tahapan pertama adalah perencanaan, di mana pemerintah atau lembaga terkait menentukan barang atau jasa apa yang akan dibeli berdasarkan kebutuhan yang sudah dipetakan. Setelah itu, dilakukan proses tender yang terbuka untuk mencari penyedia yang dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Setelah tender dilakukan, tahap berikutnya adalah evaluasi penawaran. Di sini, setiap penawaran yang masuk akan dievaluasi berdasarkan sejumlah kriteria, seperti harga, kualitas, dan kemampuan penyedia barang dan jasa untuk melaksanakan proyek. Proses evaluasi ini harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila ada penyedia yang merasa tidak puas dengan hasil evaluasi, mereka dapat mengajukan banding atau protes sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Setelah evaluasi selesai, pemerintah atau lembaga terkait akan menetapkan penyedia yang terpilih dan melakukan penandatanganan kontrak. Kontrak ini menjadi dasar bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak juga sangat penting, untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dan tidak ada penyimpangan.

Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa: Panduan Lengkap dan Terbaru undang undang pengadaan barang jasa undang undang pengadaan barang jasa, peraturan pengadaan barang jasa, perubahan undang undang pengadaan, regulasi pengadaan barang, cara pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang jasa, kebijakan pengadaan barang, hukum pengadaan barang jasa Indonesia, tender pengadaan barang, prinsip pengadaan barang jasa
Baca Juga: Panduan Lengkap Akta RUPS: Kunci Utama Legalitas dan Tender Konstruksi 2025

Perubahan Terbaru dalam Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa

Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi, undang undang pengadaan barang jasa Indonesia terus mengalami perubahan dan penyesuaian. Salah satu perubahan terbaru adalah penerapan sistem e-procurement yang lebih canggih, yang memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara online dengan lebih cepat dan transparan. Pemerintah juga semakin menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa, dengan mendorong penggunaan barang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia juga semakin fokus pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk dapat bersaing dalam tender pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi UKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Program-program seperti pendampingan, pelatihan, dan bantuan teknis diberikan kepada UKM agar mereka dapat memenuhi syarat untuk ikut serta dalam tender pengadaan.

Perubahan lainnya adalah peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pemerintah kini lebih ketat dalam melakukan audit terhadap proyek pengadaan, untuk mengurangi potensi korupsi dan memastikan bahwa setiap dana yang digunakan benar-benar sampai ke proyek yang dimaksud. Keterlibatan masyarakat juga semakin besar, di mana publik dapat mengawasi setiap proses pengadaan melalui platform e-procurement yang disediakan pemerintah.

Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa: Panduan Lengkap dan Terbaru undang undang pengadaan barang jasa undang undang pengadaan barang jasa, peraturan pengadaan barang jasa, perubahan undang undang pengadaan, regulasi pengadaan barang, cara pengadaan barang dan jasa, sistem pengadaan barang jasa, kebijakan pengadaan barang, hukum pengadaan barang jasa Indonesia, tender pengadaan barang, prinsip pengadaan barang jasa
Baca Juga: Panduan Lengkap Cara Membuat CV Usaha Konstruksi dan Legalitas SBU SKK 2025

Kesimpulan: Mengapa Memahami Undang-Undang Pengadaan Barang Jasa Itu Penting?

Memahami undang undang pengadaan barang jasa sangat penting bagi siapa saja yang terlibat dalam dunia pengadaan, baik itu dari pihak pemerintah, penyedia barang dan jasa, atau bahkan masyarakat umum. Dengan mengetahui proses dan regulasi yang ada, kita dapat memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa berlangsung secara adil, transparan, dan efisien. Hal ini juga akan membantu menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan pelaku usaha dalam menjalankan proyek-proyek yang menggunakan dana publik.

Selain itu, memahami perubahan-perubahan terbaru dalam undang-undang ini juga akan membantu penyedia barang dan jasa untuk tetap kompetitif dan memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan cara ini, mereka dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek pengadaan yang menguntungkan dan mendukung pembangunan negara. Sebagai kesimpulan, pengadaan barang dan jasa adalah hal yang sangat vital dalam pembangunan Indonesia, dan pemahaman yang mendalam tentang undang-undang ini akan memberikan keuntungan besar bagi semua pihak yang terlibat.

Untuk lebih mendalami topik ini dan memulai perjalanan bisnis Anda dalam pengadaan barang dan jasa, kunjungi DuniaTender.com, tempat terbaik untuk informasi lebih lanjut mengenai tender dan pengadaan di Indonesia.

Konsultasi Gratis

Dapatkan konsultasi langsung dari tim ahli kami untuk solusi terbaik.

Chat WhatsApp
Hubungi Kami
Jam Kerja
Senin - Jumat: 08:00 - 17:00

Layanan Profesional Kami

Solusi lengkap untuk kebutuhan perizinan dan sertifikasi konstruksi Anda

SBU Kontraktor

Pengurusan SBU untuk kontraktor konstruksi dengan berbagai klasifikasi dan kualifikasi sesuai kebutuhan tender.

Pelajari Lebih Lanjut
SBU Konsultan

Pengurusan SBU untuk konsultan konstruksi dengan standar profesional dan kualifikasi yang tepat.

Pelajari Lebih Lanjut
SKK Konstruksi

Sertifikat Kompetensi Kerja untuk tenaga ahli konstruksi dengan standar BNSP yang diakui nasional.

Pelajari Lebih Lanjut
CSMS

Contractor Safety Management System untuk Migas, Pertamina, dan PLN dengan standar keselamatan tinggi.

Pelajari Lebih Lanjut
SBU Non Konstruksi

Pengurusan SBU untuk bidang non konstruksi seperti jasa konsultansi, pengadaan, dan layanan lainnya.

Pelajari Lebih Lanjut
SBUJPTL

Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk perusahaan di sektor kelistrikan.

Pelajari Lebih Lanjut
Tim Ahli indosbu.com

Tim Ahli indosbu.com

Konsultan SBU Konstruksi Profesional

Tentang Indosbu.com

Indosbu.com adalah perusahaan konsultan profesional yang berdedikasi untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan dalam dunia konstruksi dan tender. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, kami telah membantu ribuan klien dalam mengurus berbagai jenis perizinan dan sertifikasi.

Tim ahli kami terdiri dari para profesional yang berpengalaman dalam bidang konstruksi, perizinan, dan strategi bisnis. Kami memahami kompleksitas regulasi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti tender konstruksi, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Sebagai konsultan terpercaya, kami menyediakan layanan lengkap mulai dari konsultasi awal, persiapan dokumen, hingga pendampingan proses pengurusan sertifikat. Komitmen kami adalah memberikan solusi terbaik dengan standar profesional yang tinggi.

Keunggulan Kami
  • 15+ Tahun Pengalaman
  • 1000+ Klien Puas
  • 98% Tingkat Keberhasilan
  • Layanan 24/7
Sertifikasi & Lisensi
  • Terdaftar di LPJK
  • Berlisensi Resmi
  • ISO 9001:2015
  • Standar Internasional

Siap Memenangkan Tender Konstruksi?

Indosbu.com membantu Anda melakukan persiapan tender perusahaan dari perencanaan mengambil bidang usaha, kualifikasi, sampai dengan persiapan dokumen tender dengan tujuan untuk memenangkan proyek.

  • Konsultasi Gratis
  • Analisis Kebutuhan
  • Persiapan Dokumen
  • Pendampingan Proses
  • Garansi Keberhasilan
  • Layanan 24/7
Konsultasi Gratis

Dapatkan konsultasi langsung dari tim ahli kami

Respon dalam 5 menit

Artikel Terkait

Pelajari lebih lanjut tentang dunia konstruksi dan tender

Panduan Wajib: Izin Usaha Konstruksi dan Sertifikasi SBU SKK Terkini
03 Nov
Panduan Wajib: Izin Usaha Konstruksi dan Sertifikasi SBU SKK Terkini

Setiap tahun, ribuan paket tender konstruksi pemerintah maupun swasta senilai total ratusan triliun Rupiah dilelang, nam...

Akta Perseroan Terbatas: Fondasi Wajib Sertifikasi Konstruksi SBU & SKK 2025
31 Oct
Akta Perseroan Terbatas: Fondasi Wajib Sertifikasi Konstruksi SBU & SKK 2025

Sektor konstruksi adalah pilar utama pembangunan nasional, menyumbang rata-rata 10,53% terhadap Produk Domestik Bruto (P...

Panduan Lengkap Perizinan dan Sertifikasi Terbaru 2025
30 Oct
Panduan Lengkap Perizinan dan Sertifikasi Terbaru 2025

Regulasi Kritis Jasa Konstruksi: Memastikan Legalitas Badan Usaha di Tengah Perubahan OSS RBA Di tengah agresivitas p...

Panduan Lengkap Perizinan dan Sertifikasi Terbaru 2025
30 Oct
Panduan Lengkap Perizinan dan Sertifikasi Terbaru 2025

Regulasi Kritis Jasa Konstruksi: Memastikan Legalitas Badan Usaha di Tengah Perubahan OSS RBA Di tengah agresivitas p...

Panduan Lengkap Akta RUPS: Kunci Utama Legalitas dan Tender Konstruksi 2025
30 Oct
Panduan Lengkap Akta RUPS: Kunci Utama Legalitas dan Tender Konstruksi 2025

Bahaya Legalitas Semu dalam Industri Konstruksi Pernahkah perusahaan Anda gagal dalam tahap kualifikasi tender bernil...

Panduan Lengkap Cara Membuat CV Usaha Konstruksi dan Legalitas SBU SKK 2025
30 Oct
Panduan Lengkap Cara Membuat CV Usaha Konstruksi dan Legalitas SBU SKK 2025

Ancaman dan Peluang di Tengah Perubahan Regulasi Konstruksi Sektor konstruksi Indonesia yang bernilai triliunan rupia...

Proses Wajib Perizinan Perusahaan Konstruksi dan SBU Terbaru 2025
28 Oct
Proses Wajib Perizinan Perusahaan Konstruksi dan SBU Terbaru 2025

Sektor jasa konstruksi Indonesia terus menjadi motor penggerak ekonomi dengan nilai proyek pemerintah dan swasta yang me...

Panduan Komprehensif: Mengurus Izin PT dan CV Konstruksi Era OSS RBA 2025
27 Oct
Panduan Komprehensif: Mengurus Izin PT dan CV Konstruksi Era OSS RBA 2025

Statistik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sering mencatat persentase tender konstruksi yang be...

Panduan Lengkap Akta Perubahan CV Konstruksi: Syarat, Proses, dan Legalitas Bisnis
24 Oct
Panduan Lengkap Akta Perubahan CV Konstruksi: Syarat, Proses, dan Legalitas Bisnis

Sebagai Konsultan Bisnis Konstruksi Senior dengan lebih dari tiga dekade pengalaman, saya melihat satu hambatan krusial ...

Panduan Lengkap Pengurusan SBU Konstruksi & SKK Tenaga Ahli 2025
23 Oct
Panduan Lengkap Pengurusan SBU Konstruksi & SKK Tenaga Ahli 2025

I. DILEMA LEGALITAS DAN POTENSI BISNIS KONSTRUKSI Sektor jasa konstruksi di Indonesia merupakan salah satu lokomotif ...

 Proses Pengurusan SBU & SKK Konstruksi: Panduan Eksklusif Contoh Kontrak Kerja Freelance
23 Oct
Proses Pengurusan SBU & SKK Konstruksi: Panduan Eksklusif Contoh Kontrak Kerja Freelance

Selamat datang, para eksekutif dan adept di gelanggang jasa konstruksi nasional. Kami mencermati sebuah anomali praksis ...

Panduan Lengkap Cara Franchise Bisnis Sukses di Indonesia 2025
22 Oct
Panduan Lengkap Cara Franchise Bisnis Sukses di Indonesia 2025

Pendahuluan: Mengapa Peluang Franchise Menjadi Next Big Thing Dalam hiruk pikuk proyek konstruksi dan legalitas yang ...

 Panduan Lengkap Legalitas: Strategi Pengurusan SBU & SKK Konstruksi Indonesia 2024-2025
22 Oct
Panduan Lengkap Legalitas: Strategi Pengurusan SBU & SKK Konstruksi Indonesia 2024-2025

  1. Kegagalan Tender Miliar Rupiah: Risiko Bisnis Tanpa Legalitas Konstruksi yang Tepat Statistik yang kami ...

Panduan Lengkap KBLI Koperasi Konstruksi 2025: Syarat SBU & Izin
21 Oct
Panduan Lengkap KBLI Koperasi Konstruksi 2025: Syarat SBU & Izin

Hook: Setiap tahun, proyek pengadaan barang/jasa pemerintah mencapai triliunan rupiah, didominasi oleh sektor konstruksi...

Syarat CV Perusahaan yang Bikin Auto Lolos Tender: Dari Legalitas hingga Laporan Keuangan
20 Oct
Syarat CV Perusahaan yang Bikin Auto Lolos Tender: Dari Legalitas hingga Laporan Keuangan

Dalam kancah persaingan bisnis di Indonesia, terutama yang bergerak di sektor jasa, perdagangan, atau konstruksi, dokume...

Proses Konsultasi SBU Konstruksi Profesional

Mengapa Memilih Kami?

Konsultasikan perencanaan tender dengan kami, supaya dapat mengikuti jadwal tender pemerintah/swasta dengan baik dan memenangkan proyek.

Konsultan atau Kontraktor

Layanan untuk semua jenis badan usaha

Spesialis atau Umum

Fleksibel sesuai kebutuhan bisnis

Skala Kecil hingga Besar

Melayani semua ukuran perusahaan

Layanan Lengkap

Dari izin dasar hingga operasional

Layanan Sertifikasi Tambahan

Lengkapi kebutuhan sertifikasi perusahaan Anda dengan layanan profesional kami

ISO 9001:2015

Sistem manajemen mutu internasional untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 14001:2015

Sistem manajemen lingkungan untuk praktik ramah lingkungan dan keberlanjutan bisnis.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 27001:2013

Sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi aset data perusahaan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 37001:2016

Sistem manajemen anti-penyuapan untuk etika bisnis dan integritas perusahaan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 45001:2018

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk lingkungan kerja yang aman.

Pelajari Lebih Lanjut
CSMS

Contractor Safety Management System untuk Migas, Pertamina, dan PLN.

Pelajari Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Kami Membantu Perusahaan Anda?

Proses konsultasi profesional yang terbukti efektif

01
Business Goal Analysis

Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

  • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
  • Kapan akan mengikuti tender
  • Tender apa yang akan diikuti
02
Review Kebutuhan Teknis

Analisis mendalam terhadap persyaratan teknis.

  • Data penjualan tahunan
  • Data kemampuan keuangan/nilai aset
  • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
  • Data kemampuan peralatan konstruksi
03
Tenaga Ahli & Peralatan

Evaluasi tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi.

  • Proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja
  • Pemenuhan Peralatan Konstruksi
  • Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alat (SIA)
04
Proses SBU

SBU Jasa Konstruksi dikeluarkan oleh LSBU yang diakreditasi LPJK PUPR.

  • BUJK Nasional
  • BUJK PMA
  • BUJK Asing