Apa itu SBU Jasa Konstruksi?

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu badan usaha memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan di bidang konstruksi.

Mengapa SBU Jasa Konstruksi penting?

SBU Jasa Konstruksi penting karena merupakan syarat untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah dan swasta, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Apa saja syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi?

Syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi meliputi dokumen perusahaan, tenaga ahli yang bersertifikat, izin usaha, serta keanggotaan asosiasi yang terakreditasi.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SBU Jasa Konstruksi?

Waktu pengurusan SBU Jasa Konstruksi bervariasi, namun biasanya memakan waktu antara 2 hingga 4 minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan proses verifikasi.

Apakah SBU Jasa Konstruksi bisa digunakan untuk proyek pemerintah?

Ya, SBU Jasa Konstruksi adalah salah satu persyaratan utama untuk mengikuti proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Apakah SBU Jasa Konstruksi wajib bagi semua perusahaan konstruksi?

Ya, SBU Jasa Konstruksi wajib bagi perusahaan yang ingin beroperasi dalam bidang konstruksi di Indonesia dan mengikuti lelang proyek.

Berapa lama masa berlaku SBU Jasa Konstruksi?

Masa berlaku SBU Jasa Konstruksi adalah 3 tahun, namun perusahaan harus melakukan pemutakhiran data setiap tahun.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang?

Ya, SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Apa perbedaan antara SBU Konstruksi dan Izin Usaha Konstruksi?

SBU adalah sertifikat kompetensi badan usaha konstruksi, sementara Izin Usaha Konstruksi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah agar perusahaan dapat beroperasi secara legal.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia?

Ya, SBU Jasa Konstruksi yang diterbitkan sesuai peraturan berlaku secara nasional dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Apa saja jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia?

Jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia meliputi bidang bangunan gedung, jalan, jembatan, dan banyak lagi, tergantung klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan.

Apakah perusahaan perlu memiliki tenaga ahli untuk mendapatkan SBU?

Ya, tenaga ahli dengan sertifikasi yang relevan menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi.

Apakah SBU bisa dicabut?

SBU bisa dicabut jika perusahaan tidak mematuhi peraturan atau tidak memenuhi persyaratan pemutakhiran data tahunan.

Siapa yang menerbitkan SBU Jasa Konstruksi?

SBU Jasa Konstruksi diterbitkan oleh asosiasi yang terakreditasi dan diakui oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

Bagaimana cara memastikan keabsahan SBU Jasa Konstruksi?

Keabsahan SBU Jasa Konstruksi dapat dicek melalui situs resmi LPJK atau asosiasi penerbit yang berwenang.

Apakah ada biaya untuk memperpanjang SBU?

Ya, terdapat biaya administrasi yang harus dibayar untuk proses perpanjangan SBU Jasa Konstruksi.

Bagaimana jika SBU Jasa Konstruksi kadaluarsa?

Jika SBU kadaluarsa, perusahaan harus mengajukan perpanjangan atau mengurus SBU baru untuk dapat terus beroperasi dalam proyek konstruksi.

Apakah perusahaan kecil juga memerlukan SBU Jasa Konstruksi?

Ya, perusahaan konstruksi dari semua skala memerlukan SBU untuk beroperasi secara legal, meskipun klasifikasi dan subklasifikasinya mungkin berbeda.

Bagaimana cara mengurus SBU Jasa Konstruksi untuk proyek internasional?

Untuk proyek internasional, perusahaan harus memiliki SBU dan izin tambahan sesuai dengan regulasi negara tujuan, serta memiliki kemitraan dengan badan usaha setempat jika diperlukan.

Apakah ada batasan klasifikasi untuk SBU Jasa Konstruksi?

Ya, klasifikasi SBU bergantung pada kapasitas perusahaan dan bidang yang ingin dijalani, misalnya gedung, jalan, atau mekanikal-elektrikal.

Apa saja risiko jika perusahaan tidak memiliki SBU?

Tanpa SBU, perusahaan tidak dapat mengikuti lelang proyek resmi dan dapat dikenakan sanksi karena beroperasi secara ilegal.

Apakah jasa penerbitan SBU memerlukan legalitas tambahan?

Perusahaan yang menyediakan jasa penerbitan SBU perlu memiliki izin usaha resmi serta afiliasi dengan asosiasi yang diakui LPJK.

Apa saja manfaat memiliki SBU bagi perusahaan konstruksi?

SBU meningkatkan reputasi, membuka peluang untuk proyek besar, serta memastikan perusahaan mematuhi standar nasional di bidang konstruksi.

Apakah SBU bisa diperoleh secara online?

Sebagian besar proses administrasi untuk memperoleh SBU dapat dilakukan secara online melalui platform yang disediakan oleh asosiasi atau LPJK.

Berapa lama waktu pemutakhiran data tahunan SBU?

Pemutakhiran data tahunan biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu, tergantung pada kelengkapan dokumen.

Apakah sertifikat tenaga ahli diperlukan untuk setiap subklasifikasi SBU?

Ya, perusahaan harus menyediakan tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Apakah SBU diperlukan untuk proyek di sektor swasta?

Walaupun proyek swasta tidak selalu mewajibkan SBU, memiliki SBU meningkatkan kredibilitas dan daya tawar perusahaan.

Apakah SBU hanya berlaku untuk konstruksi bangunan?

Tidak, SBU berlaku untuk berbagai bidang konstruksi seperti jalan, jembatan, serta pekerjaan mekanikal-elektrikal.

Apa perbedaan antara SBU dan SIUJK?

SBU adalah sertifikat kemampuan usaha, sedangkan SIUJK adalah izin usaha untuk badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Apa peran LPJK dalam penerbitan SBU?

LPJK bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan penerbitan SBU melalui asosiasi konstruksi yang terakreditasi.

Apakah ada syarat pengalaman untuk mendapatkan SBU?

Ya, perusahaan harus memiliki pengalaman minimal tertentu, yang bervariasi tergantung pada klasifikasi yang diajukan.

Bisakah satu perusahaan memiliki beberapa SBU?

Ya, perusahaan bisa memiliki beberapa SBU jika memenuhi persyaratan untuk klasifikasi yang berbeda-beda.

Apakah ada denda jika SBU tidak diperpanjang?

Tidak ada denda langsung, tetapi perusahaan akan kehilangan izin untuk beroperasi secara legal dalam bidang konstruksi.

SBUJPTL, Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, JASA PEMBANGUNAN & PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK, Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Sub Bidang PLTN

SBUJPTL - Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik di bidang JASA PEMBANGUNAN & PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK. Pahami manfaatnya, persyaratan, dan prosesnya. Hubungi Gaivo Consulting untuk bantuan cepat dan legal.

Tim Ahli indosbu.com

Konsultan SBU Konstruksi

25 Aug 2023

Gambar Ilustrasi SBUJPTL, Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, JASA PEMBANGUNAN & PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK, Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Sub Bidang PLTN

SBUJPTL - Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Jika Anda bergerak di bidang JASA PEMBANGUNAN & PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK, khususnya pada sub-bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Nuklir (PLTN), Anda mungkin sudah akrab dengan istilah SBUJPTL atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi detail mengenai SBUJPTL, manfaatnya, persyaratan yang harus dipenuhi, dan proses untuk memperolehnya. Jika Anda ingin memahami bagaimana mendapatkan SBUJPTL dengan lebih mudah dan cepat, Gaivo Consulting siap membantu. Dengan pengalaman dalam mengurus perizinan, kami akan memandu Anda melalui langkah-langkah yang diperlukan menuju legalitas yang tepat.

Baca Juga: Mengukur ROI Implementasi ISO 45001

Pendahuluan

SBUJPTL, atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, adalah bentuk pengakuan resmi terhadap kualifikasi dan kompetensi sebuah badan usaha di dalam industri ketenagalistrikan. Lebih khusus, fokusnya berada pada bidang JASA PEMBANGUNAN & PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK dengan sub-bidang yang lebih spesifik, yaitu Pembangkitan Tenaga Listrik Nuklir (PLTN). Melalui sertifikat ini, badan usaha mendapatkan legitimasi bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk beroperasi di sektor ini.

SBUJPTL diberikan setelah melalui serangkaian proses evaluasi yang ketat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa badan usaha yang memegang sertifikat ini mampu melaksanakan proyek-proyek pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik dengan profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam upaya meningkatkan standar kualitas dan keamanan di industri ketenagalistrikan, sertifikat ini memainkan peran penting.

Artikel ini akan membahas dasar hukum SBUJPTL, manfaatnya, persyaratan untuk memperolehnya, tahapan prosesnya, serta bagaimana Gaivo Consulting dapat membantu Anda memahami dan melalui seluruh proses ini.

Baca Juga: Meningkatkan Keberlanjutan Bisnis dengan ISO 45001

Dasar Hukum SBUJPTL

SBUJPTL didasarkan pada sejumlah peraturan dan undang-undang yang mengatur industri ketenagalistrikan dan perizinan usaha. Beberapa dasar hukum yang relevan termasuk:

1. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-undang ini mencakup berbagai aspek perizinan dan regulasi di berbagai sektor, termasuk sektor energi. Dalam konteks SBUJPTL, UU ini memberikan dasar hukum penting untuk pemberian sertifikat ini.

Sumber: UU No. 11 Tahun 2020

2. PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang ESDM

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk peraturan-peraturan terkait penyelenggaraan perizinan di sektor ketenagalistrikan.

Sumber: PP No. 25 Tahun 2021

3. PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum bagi pendekatan perizinan berbasis risiko, yang juga berlaku dalam proses perolehan SBUJPTL.

Sumber: PP No. 5 Tahun 2021

4. Permen ESDM No. 12 Tahun 2021

Peraturan Menteri ESDM ini mengatur tentang klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk dalam sub-bidang pembangkitan tenaga listrik.

Sumber: Permen ESDM No. 12 Tahun 2021

Baca Juga: Meningkatkan Kesiapan Organisasi terhadap Darurat Keselamatan dengan ISO 45001

Manfaat Memiliki SBUJPTL

Mendapatkan SBUJPTL memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi badan usaha di bidang Pembangkitan Tenaga Listrik (PLTN):

1. Akses ke Proyek Skala Besar

SBUJPTL memungkinkan badan usaha untuk lebih mudah mengakses proyek-proyek skala besar yang membutuhkan jasa penunjang tenaga listrik, terutama di bidang pembangkitan tenaga listrik.

2. Keunggulan dalam Persaingan

SBUJPTL menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan pasar, karena menunjukkan kemampuan dan kompetensi yang tinggi dalam menjalankan kegiatan di bidang ketenagalistrikan.

3. Kepatuhan Regulasi

Dengan memiliki sertifikat ini, badan usaha terikat untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan regulasi yang berlaku, menjaga keselamatan, dan mutu dalam proyek-proyek ketenagalistrikan.

Baca Juga: Membangun Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan yang Kuat dengan ISO 45001

Serkom: Kunci Proses SBUJPTL

Proses perolehan SBUJPTL memerlukan kualifikasi khusus yang disebut Serkom, atau Sertifikat Kompetensi. Ini adalah sertifikat yang harus dimiliki oleh Tenaga Ahli Teknik Listrik yang akan terlibat dalam proyek-proyek pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik.

Proses SKTTK Terlebih Dahulu

Sebelum memulai proses perolehan SBUJPTL, badan usaha harus terlebih dahulu memastikan bahwa mereka memiliki Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi yang diakreditasi oleh Kementerian ESDM Ditjen Ketenagalistrikan. Tenaga Ahli ini terdiri dari Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT).

PJT dan TT ini tidak diizinkan untuk melakukan rangkap jabatan pada bidang dan sub-bidang yang sama pada badan usaha lain. Dengan kata lain, seorang PJT atau TT tidak boleh memiliki peran yang sama pada badan usaha yang bergerak di bidang dan sub-bidang yang serupa.

Perlu dicatat bahwa perusahaan yang memiliki SBUJPTL harus termasuk dalam kategori seperti BUMD, BUMN, Badan Layanan Umum, dan Koperasi yang telah memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi di bidang kelistrikan.

Persyaratan Kualifikasi SBUJPTL

Kualifikasi SBUJPTL ditentukan berdasarkan skala usaha, yang dibagi menjadi tiga kategori:

Kualifikasi Kecil

Nilai Kekayaan Bersih: 50 juta hingga 2 milyar
Batas Nilai Satu Pekerjaan: Maksimal 2.5 milyar
Penanggung Jawab Teknik (PJT): Minimal 1 orang kompetensi level 5
Tenaga Teknik (TT): Minimal 1 orang kompetensi level 3

Kualifikasi Menengah

Nilai Kekayaan Bersih: Lebih dari 2 milyar hingga 25 milyar
Batas Nilai Satu Pekerjaan: Maksimal 50 milyar
Penanggung Jawab Teknik (PJT): Minimal 1 orang kompetensi level 5
Tenaga Teknik (TT): Minimal 2 orang kompetensi level 3

Kualifikasi Besar

Nilai Kekayaan Bersih: Lebih dari 25 milyar
Batas Nilai Satu Pekerjaan: Tak terbatas
Penanggung Jawab Teknik (PJT): Minimal 1 orang kompetensi level 5
Tenaga Teknik (TT): Minimal 3 orang kompetensi level 3

Tahapan Proses Memperoleh SBUJPTL

Proses memperoleh SBUJPTL melibatkan beberapa tahapan yang harus dilalui dengan seksama:

Siapkan Tenaga Ahli: Persiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya. Sertifikat kompetensi minimal Level 3 diperlukan.
Tentukan Bidang dan Sub-Bidang: Pilih bidang dan sub-bidang yang akan dikerjakan dalam proyek-proyek ketenagalistrikan.
Tentukan Kualifikasi Perusahaan: Sesuaikan kualifikasi perusahaan dengan skala usaha yang ditetapkan.
Kirim Persyaratan Dokumen: Kirimkan persyaratan dokumen perusahaan dan administratif yang diperlukan.

Syarat-Syarat Proses SBUJPTL

Proses perolehan SBUJPTL melibatkan persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi:

Persyaratan Administratif

Surat Permohonan kepada Pimpinan LSBU atau Menteri ESDM cq. Dirjen Ketenagalistrikan
Akta Pendirian Badan Usaha/Lembaga (dan perubahannya)
Penetapan Badan Usaha/Lembaga sebagai Badan Hukum (dan perubahannya), kecuali untuk badan usaha bukan berbadan hukum
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha
Laporan Posisi Keuangan/Neraca Keuangan
Surat Keterangan Domisili Terbaru
Profil Badan Usaha
Struktur Organisasi Badan Usaha/Lembaga
Identitas Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT)

Persyaratan Teknis

Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang bersertifikat kompetensi untuk setiap sub-bidang usaha yang dimohon
Tenaga Teknik (TT) ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi untuk setiap sub-bidang usaha yang dimohon
Surat Penunjukan PJT untuk setiap sub-bidang usaha yang dimohon, ditandatangani oleh Direksi dan diketahui oleh masing-masing PJT
Surat Penunjukan TT untuk setiap sub-bidang usaha yang dimohon, ditandatangani oleh Direksi dan diketahui oleh masing-masing TT
Daftar Riwayat Hidup PJT dan TT

Baca Juga: Memahami Peran ISO 45001 dalam Menghadapi Pembaruan Teknologi Keselamatan Kerja

Kesimpulan

SBUJPTL atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik merupakan bukti penting bagi badan usaha di bidang JASA PEMBANGUNAN & PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK khususnya di sub-bidang Pembangkitan Tenaga Listrik (PLTN). Sertifikat ini memberikan keunggulan dalam persaingan, akses ke proyek skala besar, dan memastikan kepatuhan regulasi.

Proses perolehan SBUJPTL melibatkan tahapan yang terstruktur, mulai dari persiapan tenaga ahli hingga pengumpulan dokumen persyaratan. Untuk memperoleh sertifikat ini, badan usaha harus memenuhi persyaratan kualifikasi dan teknis yang telah ditetapkan.

Jika Anda ingin memudahkan dan mempercepat proses perolehan SBUJPTL dengan cara yang legal, Gaivo Consulting siap membantu. Hubungi kami di +62813-9354-4270 melalui WhatsApp atau kunjungi kami di Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang Banten 15710.

Siap Memenangkan Tender Konstruksi?

Indosbu.com membantu Anda melakukan persiapan tender perusahaan dari perencanaan mengambil bidang usaha, kualifikasi, sampai dengan persiapan dokumen tender dengan tujuan untuk memenangkan proyek.