Apa itu SBU Jasa Konstruksi?

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu badan usaha memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan di bidang konstruksi.

Mengapa SBU Jasa Konstruksi penting?

SBU Jasa Konstruksi penting karena merupakan syarat untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah dan swasta, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Apa saja syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi?

Syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi meliputi dokumen perusahaan, tenaga ahli yang bersertifikat, izin usaha, serta keanggotaan asosiasi yang terakreditasi.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SBU Jasa Konstruksi?

Waktu pengurusan SBU Jasa Konstruksi bervariasi, namun biasanya memakan waktu antara 2 hingga 4 minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan proses verifikasi.

Apakah SBU Jasa Konstruksi bisa digunakan untuk proyek pemerintah?

Ya, SBU Jasa Konstruksi adalah salah satu persyaratan utama untuk mengikuti proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Apakah SBU Jasa Konstruksi wajib bagi semua perusahaan konstruksi?

Ya, SBU Jasa Konstruksi wajib bagi perusahaan yang ingin beroperasi dalam bidang konstruksi di Indonesia dan mengikuti lelang proyek.

Berapa lama masa berlaku SBU Jasa Konstruksi?

Masa berlaku SBU Jasa Konstruksi adalah 3 tahun, namun perusahaan harus melakukan pemutakhiran data setiap tahun.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang?

Ya, SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Apa perbedaan antara SBU Konstruksi dan Izin Usaha Konstruksi?

SBU adalah sertifikat kompetensi badan usaha konstruksi, sementara Izin Usaha Konstruksi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah agar perusahaan dapat beroperasi secara legal.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia?

Ya, SBU Jasa Konstruksi yang diterbitkan sesuai peraturan berlaku secara nasional dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Apa saja jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia?

Jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia meliputi bidang bangunan gedung, jalan, jembatan, dan banyak lagi, tergantung klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan.

Apakah perusahaan perlu memiliki tenaga ahli untuk mendapatkan SBU?

Ya, tenaga ahli dengan sertifikasi yang relevan menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi.

Apakah SBU bisa dicabut?

SBU bisa dicabut jika perusahaan tidak mematuhi peraturan atau tidak memenuhi persyaratan pemutakhiran data tahunan.

Siapa yang menerbitkan SBU Jasa Konstruksi?

SBU Jasa Konstruksi diterbitkan oleh asosiasi yang terakreditasi dan diakui oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

Bagaimana cara memastikan keabsahan SBU Jasa Konstruksi?

Keabsahan SBU Jasa Konstruksi dapat dicek melalui situs resmi LPJK atau asosiasi penerbit yang berwenang.

Apakah ada biaya untuk memperpanjang SBU?

Ya, terdapat biaya administrasi yang harus dibayar untuk proses perpanjangan SBU Jasa Konstruksi.

Bagaimana jika SBU Jasa Konstruksi kadaluarsa?

Jika SBU kadaluarsa, perusahaan harus mengajukan perpanjangan atau mengurus SBU baru untuk dapat terus beroperasi dalam proyek konstruksi.

Apakah perusahaan kecil juga memerlukan SBU Jasa Konstruksi?

Ya, perusahaan konstruksi dari semua skala memerlukan SBU untuk beroperasi secara legal, meskipun klasifikasi dan subklasifikasinya mungkin berbeda.

Bagaimana cara mengurus SBU Jasa Konstruksi untuk proyek internasional?

Untuk proyek internasional, perusahaan harus memiliki SBU dan izin tambahan sesuai dengan regulasi negara tujuan, serta memiliki kemitraan dengan badan usaha setempat jika diperlukan.

Apakah ada batasan klasifikasi untuk SBU Jasa Konstruksi?

Ya, klasifikasi SBU bergantung pada kapasitas perusahaan dan bidang yang ingin dijalani, misalnya gedung, jalan, atau mekanikal-elektrikal.

Apa saja risiko jika perusahaan tidak memiliki SBU?

Tanpa SBU, perusahaan tidak dapat mengikuti lelang proyek resmi dan dapat dikenakan sanksi karena beroperasi secara ilegal.

Apakah jasa penerbitan SBU memerlukan legalitas tambahan?

Perusahaan yang menyediakan jasa penerbitan SBU perlu memiliki izin usaha resmi serta afiliasi dengan asosiasi yang diakui LPJK.

Apa saja manfaat memiliki SBU bagi perusahaan konstruksi?

SBU meningkatkan reputasi, membuka peluang untuk proyek besar, serta memastikan perusahaan mematuhi standar nasional di bidang konstruksi.

Apakah SBU bisa diperoleh secara online?

Sebagian besar proses administrasi untuk memperoleh SBU dapat dilakukan secara online melalui platform yang disediakan oleh asosiasi atau LPJK.

Berapa lama waktu pemutakhiran data tahunan SBU?

Pemutakhiran data tahunan biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu, tergantung pada kelengkapan dokumen.

Apakah sertifikat tenaga ahli diperlukan untuk setiap subklasifikasi SBU?

Ya, perusahaan harus menyediakan tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Apakah SBU diperlukan untuk proyek di sektor swasta?

Walaupun proyek swasta tidak selalu mewajibkan SBU, memiliki SBU meningkatkan kredibilitas dan daya tawar perusahaan.

Apakah SBU hanya berlaku untuk konstruksi bangunan?

Tidak, SBU berlaku untuk berbagai bidang konstruksi seperti jalan, jembatan, serta pekerjaan mekanikal-elektrikal.

Apa perbedaan antara SBU dan SIUJK?

SBU adalah sertifikat kemampuan usaha, sedangkan SIUJK adalah izin usaha untuk badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Apa peran LPJK dalam penerbitan SBU?

LPJK bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan penerbitan SBU melalui asosiasi konstruksi yang terakreditasi.

Apakah ada syarat pengalaman untuk mendapatkan SBU?

Ya, perusahaan harus memiliki pengalaman minimal tertentu, yang bervariasi tergantung pada klasifikasi yang diajukan.

Bisakah satu perusahaan memiliki beberapa SBU?

Ya, perusahaan bisa memiliki beberapa SBU jika memenuhi persyaratan untuk klasifikasi yang berbeda-beda.

Apakah ada denda jika SBU tidak diperpanjang?

Tidak ada denda langsung, tetapi perusahaan akan kehilangan izin untuk beroperasi secara legal dalam bidang konstruksi.

SBU LPJK PL001: Memahami Pembongkaran Bangunan dalam Konstru

Gambar Ilustrasi SBU LPJK PL001: Memahami Pembongkaran Bangunan dalam Konstruksi

Baca Juga: Memahami Harga dan Biaya Operasional alat berat konstruksi

Baca Juga:

Apa itu SBU Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi?

Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah dokumen penting yang dikeluarkan sebagai bukti resmi dari usaha yang dilakukan oleh perusahaan di sektor jasa konstruksi. SBU ini dikeluarkan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan menjadi syarat utama untuk mengikuti proses pengadaan barang atau jasa dalam industri konstruksi di Indonesia. Dokumen ini bukan hanya sekadar tanda pengakuan, tetapi juga merupakan kewajiban wajib yang harus dimiliki oleh setiap BUJK yang ingin menjalankan layanan jasa konstruksi.

Kenapa perusahaan jasa konstruksi harus memiliki SBU?

SBU memiliki peran penting dalam berbagai aspek bisnis jasa konstruksi. Salah satu peran utamanya adalah sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam lelang atau tender proyek konstruksi. Selain itu, SBU juga diperlukan sebagai prasyarat dalam membangun kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKA) dan BUJK lainnya. Salah satu manfaat penting lainnya adalah pengurangan pajak. Perusahaan jasa konstruksi yang memiliki SBU akan dikenakan tarif pajak yang lebih rendah sesuai dengan klasifikasinya, sedangkan perusahaan tanpa SBU akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi.

SBU dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proses pembuatan SBU dibantu oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS). Masa berlaku SBU konstruksi adalah tiga tahun sejak tanggal penerbitan, dan setiap BUJK harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI yang sesuai sebelum mengajukan permohonan SBU Konstruksi.

Dasar Hukum SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan

Dasar hukum untuk SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan didasarkan pada sejumlah peraturan dan undang-undang yang mengatur sektor jasa konstruksi di Indonesia:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi

Baca Juga: Alat Berat Konstruksi untuk Aspal hingga Pembuatan Jembatan

Baca Juga:

Cakupan Pekerjaan dalam SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan

SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan mencakup sejumlah pekerjaan yang terkait dengan pembongkaran bangunan. Beberapa pekerjaan yang termasuk dalam cakupan SBU ini antara lain:

Pembongkaran bangunan fisik
Pembongkaran struktur bangunan
Pengelolaan limbah bangunan
Pemindahan material bekas bangunan

SBU LPJK PL001 ini memberikan klasifikasi khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang pembongkaran bangunan dan pekerjaan terkait.

Baca Juga: Alat Berat Konstruksi: Peralatan yang Wajib untuk Proyek Kontraktor

Baca Juga:

Kualifikasi SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan

Kualifikasi SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan ditentukan berdasarkan beberapa faktor, di antaranya adalah:

Kualifikasi Kecil:

Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000
Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 300.000.000

Kualifikasi Menengah:

Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000
Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 2.000.000.000

Kualifikasi Besar:

Penjualan Tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000
Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 25.000.000.000

Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) juga memiliki persyaratan khusus untuk kualifikasi, termasuk dalam hal penjualan tahunan dan kemampuan keuangan yang lebih tinggi.

Baca Juga: Alat Berat Konstruksi dari Kompak hingga Besar

Baca Juga:

Masa Berlaku SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan

Masa berlaku SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan adalah tiga tahun sejak diterbitkan. Namun, SBU konstruksi ini dapat diperpanjang dan dilakukan perubahan jika diperlukan. Perpanjangan SBU harus diajukan sebelum habis masa berlakunya untuk menghindari ketidaknyamanan dalam menjalankan bisnis jasa konstruksi.

Baca Juga: Alat Berat Konstruksi: Dari Skala Kecil hingga Besar

Baca Juga:

Syarat Proses SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan

Sebelum Anda memulai proses pendaftaran SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan, Anda perlu memastikan bahwa Anda telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus Anda perhatikan:

Syarat Penjualan Tahunan:

Penjualan tahunan adalah pengalaman kerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dalam menyelesaikan proyek atau pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak. Nilai penjualan tahunan didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlaku SBU konstruksi (3 tahun). Penjualan tahunan harus dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi dan berita acara serah terima pekerjaan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan SBU Konstruksi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Syarat Keuangan:

Persyaratan keuangan berlaku untuk jasa konsultan konstruksi umum, pekerjaan konstruksi umum, dan terintegrasi. Kemampuan keuangan diperoleh dari nilai total ekuitas pada neraca keuangan untuk perusahaan kualifikasi kecil dan dari laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik untuk perusahaan kualifikasi menengah dan besar. Total ekuitas dalam mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Syarat Peralatan:

BUJK harus membuktikan kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi dengan menyampaikan dokumen seperti faktur penjualan, akta jual beli, kuitansi, surat hibah, perjanjian sewa, laporan neraca aset, atau neraca konsolidasi pada satu holding.

Syarat Tenaga Kerja:

Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi, dan jenjang mengacu pada standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Pekerjaan yang merangkap jabatan pada badan usaha lain tidak diperbolehkan.

Syarat Sistem Manajemen:

BUJK harus memenuhi persyaratan Standar Sistem Manajemen, termasuk Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) yang relevan dengan kualifikasi dan klasifikasi.

Baca Juga: Alat Berat Konstruksi untuk Pembuatan Jalan dan Pembangunan Gedung

Baca Juga:

Biaya dan Lama Proses SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan

Untuk informasi terbaru tentang biaya SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan, Anda dapat menghubungi kami di nomor +62813-9354-4270. Estimasi lama proses penerbitan SBU adalah 1-2 minggu jika dokumen lengkap. Kami siap membantu meninjau dan melengkapi berkas Anda jika perusahaan Anda belum memiliki persyaratan yang dibutuhkan.

Baca Juga: Alat Berat Konstruksi: Keunggulan dan Kelemahan

Baca Juga:

Sanksi Terkait SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan

Berikut adalah sanksi yang dikenakan bagi BUJK yang tidak memiliki SBU Konstruksi atau terlambat memperpanjang SBU:

Sanksi bagi yang tidak memiliki SBU Konstruksi:

BUJK Nasional: Denda sebesar 10% dari nilai kontrak
Kantor Perwakilan BUJKA: Denda sebesar 20% dari nilai kontrak
BUJK Penanaman Modal Asing: Denda sebesar 10% dari nilai kontrak

Sanksi bagi yang terlambat memperpanjang SBU:

BUJK Nasional kualifikasi Kecil: Denda keterlambatan Rp 500.000 per hari kerja
BUJK Nasional kualifikasi Menengah dan Spesialis: Denda keterlambatan Rp 1.000.000 per hari kerja
BUJK Nasional kualifikasi Besar: Denda keterlambatan Rp 1.500.000 per hari kerja
BUJKA kualifikasi Besar dan Spesialis: Denda keterlambatan Rp 5.000.000 per hari kerja

Jika sanksi tidak dibayarkan dalam waktu 15 hari kerja, BUJK dapat diberhentikan sementara dan dikenakan sanksi dua kali lipat. Jika sanksi tidak dibayarkan dalam 15 hari kerja berikutnya, SBU Konstruksi dapat dicabut.

Baca Juga: Alat Berat Konstruksi untuk Rental hingga Pembelian

Baca Juga:

Cara Cek Keaslian SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan

Ada beberapa cara untuk memeriksa keaslian SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan:

Menggunakan Website CekSBUJK

Anda dapat memeriksa keaslian SBU dengan mengunjungi website ceksbu.com. Di sini, Anda dapat memasukkan nama perusahaan atau ID izin portal PUPR untuk memeriksa keaslian SBU.

Menggunakan Aplikasi Android

Anda juga dapat menggunakan beberapa aplikasi Android untuk memeriksa keaslian SBU, antara lain:

Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Alat Berat Konstruksi

Baca Juga:

Kesimpulan

SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan adalah sertifikat yang diperlukan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang bergerak dalam bidang pekerjaan pembongkaran bangunan. Sertifikat ini memiliki masa berlaku tiga tahun dan harus memenuhi berbagai persyaratan kualifikasi, termasuk syarat penjualan tahunan, kemampuan keuangan, peralatan, tenaga kerja, dan sistem manajemen. Tidak memiliki SBU atau terlambat memperpanjang SBU dapat mengakibatkan sanksi yang signifikan. Untuk memeriksa keaslian SBU, Anda dapat menggunakan website CekSBUJK.com atau aplikasi Android yang tersedia.

Baca Juga: Alat Berat Konstruksi untuk Pengeboran hingga Pemancangan

Baca Juga:

Dapatkan SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan dengan Mudah

Dapatkan SBU LPJK PL001 Pembongkaran Bangunan dengan lebih mudah dan cepat melalui layanan Gaivo Consulting. Kami siap membantu Anda dalam proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan SBU yang valid dan sah. Hubungi kami melalui nomor +62813-9354-4270 untuk informasi lebih lanjut. Kami berlokasi di Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang, Banten 15710.