Apa itu SBU Jasa Konstruksi?

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu badan usaha memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan di bidang konstruksi.

Mengapa SBU Jasa Konstruksi penting?

SBU Jasa Konstruksi penting karena merupakan syarat untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah dan swasta, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Apa saja syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi?

Syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi meliputi dokumen perusahaan, tenaga ahli yang bersertifikat, izin usaha, serta keanggotaan asosiasi yang terakreditasi.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SBU Jasa Konstruksi?

Waktu pengurusan SBU Jasa Konstruksi bervariasi, namun biasanya memakan waktu antara 2 hingga 4 minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan proses verifikasi.

Apakah SBU Jasa Konstruksi bisa digunakan untuk proyek pemerintah?

Ya, SBU Jasa Konstruksi adalah salah satu persyaratan utama untuk mengikuti proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Apakah SBU Jasa Konstruksi wajib bagi semua perusahaan konstruksi?

Ya, SBU Jasa Konstruksi wajib bagi perusahaan yang ingin beroperasi dalam bidang konstruksi di Indonesia dan mengikuti lelang proyek.

Berapa lama masa berlaku SBU Jasa Konstruksi?

Masa berlaku SBU Jasa Konstruksi adalah 3 tahun, namun perusahaan harus melakukan pemutakhiran data setiap tahun.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang?

Ya, SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Apa perbedaan antara SBU Konstruksi dan Izin Usaha Konstruksi?

SBU adalah sertifikat kompetensi badan usaha konstruksi, sementara Izin Usaha Konstruksi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah agar perusahaan dapat beroperasi secara legal.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia?

Ya, SBU Jasa Konstruksi yang diterbitkan sesuai peraturan berlaku secara nasional dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Apa saja jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia?

Jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia meliputi bidang bangunan gedung, jalan, jembatan, dan banyak lagi, tergantung klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan.

Apakah perusahaan perlu memiliki tenaga ahli untuk mendapatkan SBU?

Ya, tenaga ahli dengan sertifikasi yang relevan menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi.

Apakah SBU bisa dicabut?

SBU bisa dicabut jika perusahaan tidak mematuhi peraturan atau tidak memenuhi persyaratan pemutakhiran data tahunan.

Siapa yang menerbitkan SBU Jasa Konstruksi?

SBU Jasa Konstruksi diterbitkan oleh asosiasi yang terakreditasi dan diakui oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

Bagaimana cara memastikan keabsahan SBU Jasa Konstruksi?

Keabsahan SBU Jasa Konstruksi dapat dicek melalui situs resmi LPJK atau asosiasi penerbit yang berwenang.

Apakah ada biaya untuk memperpanjang SBU?

Ya, terdapat biaya administrasi yang harus dibayar untuk proses perpanjangan SBU Jasa Konstruksi.

Bagaimana jika SBU Jasa Konstruksi kadaluarsa?

Jika SBU kadaluarsa, perusahaan harus mengajukan perpanjangan atau mengurus SBU baru untuk dapat terus beroperasi dalam proyek konstruksi.

Apakah perusahaan kecil juga memerlukan SBU Jasa Konstruksi?

Ya, perusahaan konstruksi dari semua skala memerlukan SBU untuk beroperasi secara legal, meskipun klasifikasi dan subklasifikasinya mungkin berbeda.

Bagaimana cara mengurus SBU Jasa Konstruksi untuk proyek internasional?

Untuk proyek internasional, perusahaan harus memiliki SBU dan izin tambahan sesuai dengan regulasi negara tujuan, serta memiliki kemitraan dengan badan usaha setempat jika diperlukan.

Apakah ada batasan klasifikasi untuk SBU Jasa Konstruksi?

Ya, klasifikasi SBU bergantung pada kapasitas perusahaan dan bidang yang ingin dijalani, misalnya gedung, jalan, atau mekanikal-elektrikal.

Apa saja risiko jika perusahaan tidak memiliki SBU?

Tanpa SBU, perusahaan tidak dapat mengikuti lelang proyek resmi dan dapat dikenakan sanksi karena beroperasi secara ilegal.

Apakah jasa penerbitan SBU memerlukan legalitas tambahan?

Perusahaan yang menyediakan jasa penerbitan SBU perlu memiliki izin usaha resmi serta afiliasi dengan asosiasi yang diakui LPJK.

Apa saja manfaat memiliki SBU bagi perusahaan konstruksi?

SBU meningkatkan reputasi, membuka peluang untuk proyek besar, serta memastikan perusahaan mematuhi standar nasional di bidang konstruksi.

Apakah SBU bisa diperoleh secara online?

Sebagian besar proses administrasi untuk memperoleh SBU dapat dilakukan secara online melalui platform yang disediakan oleh asosiasi atau LPJK.

Berapa lama waktu pemutakhiran data tahunan SBU?

Pemutakhiran data tahunan biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu, tergantung pada kelengkapan dokumen.

Apakah sertifikat tenaga ahli diperlukan untuk setiap subklasifikasi SBU?

Ya, perusahaan harus menyediakan tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Apakah SBU diperlukan untuk proyek di sektor swasta?

Walaupun proyek swasta tidak selalu mewajibkan SBU, memiliki SBU meningkatkan kredibilitas dan daya tawar perusahaan.

Apakah SBU hanya berlaku untuk konstruksi bangunan?

Tidak, SBU berlaku untuk berbagai bidang konstruksi seperti jalan, jembatan, serta pekerjaan mekanikal-elektrikal.

Apa perbedaan antara SBU dan SIUJK?

SBU adalah sertifikat kemampuan usaha, sedangkan SIUJK adalah izin usaha untuk badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Apa peran LPJK dalam penerbitan SBU?

LPJK bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan penerbitan SBU melalui asosiasi konstruksi yang terakreditasi.

Apakah ada syarat pengalaman untuk mendapatkan SBU?

Ya, perusahaan harus memiliki pengalaman minimal tertentu, yang bervariasi tergantung pada klasifikasi yang diajukan.

Bisakah satu perusahaan memiliki beberapa SBU?

Ya, perusahaan bisa memiliki beberapa SBU jika memenuhi persyaratan untuk klasifikasi yang berbeda-beda.

Apakah ada denda jika SBU tidak diperpanjang?

Tidak ada denda langsung, tetapi perusahaan akan kehilangan izin untuk beroperasi secara legal dalam bidang konstruksi.

SBU LPJK KP002: Mengenal Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi B

Gambar Ilustrasi SBU LPJK KP002: Mengenal Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil

Baca Juga: Langkah-langkah Menghadapi Tantangan dalam Proses Tender Konstruksi

Baca Juga:

Apa itu SBU Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi?

SBU Sertifikat Badan Usaha adalah sebuah dokumen sertifikat yang dikeluarkan sebagai tanda bukti resmi atas usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan di bidang jasa konstruksi. SBU konstruksi merupakan bukti pengakuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk dapat mengikuti proses pengadaan barang atau jasa. SBU konstruksi ini merupakan dokumen wajib yang dimiliki oleh BUJK dalam menjalankan layanan jasa Konstruksi.

Baca Juga: Pentingnya Melakukan Riset dan Analisis Pasar Sebelum Mengikuti Proses Tender Konstruksi

Baca Juga:

Kenapa perusahaan jasa konstruksi harus memiliki SBU?

Salah satu fungsi Sertifikat Badan Usaha (SBU) adalah syarat untuk ikut serta dalam lelang atau tender. Selain itu, SBU LPJK juga dapat digunakan sebagai salah satu prasyarat membangun kerja sama dengan BUJKA dan BUJK Nasional. Salah satu alasan perusahaan harus memiliki SBU adalah pengurangan pajak. Bagi perusahaan jasa konstruksi yang memiliki SBU akan dikenakan besaran tarif sesuai dengan klasifikasinya. Sedangkan, perusahaan jasa konstruksi yang tidak memiliki SBU akan dikenakan tarif PPh badan atau PPh orang pribadi normal yang tentu tarifnya lebih besar.

SBU dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) PUPR. Proses pembuatan sertifikat ini akan dibantu oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dengan sistem OSS (Online Single Submission). Masa berlaku SBU adalah tiga tahun semenjak tanggal ditetapkan sertifikat usaha tersebut. Sebelum mengajukan permohonan SBU Konstruksi, setiap BUJK harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI sesuai klasifikasi usaha jasa konsultan konstruksi, pekerjaan konstruksi, atau pekerjaan konstruksi terintegrasi.

Baca Juga: 8 Kesalahan Umum dalam Menyusun Dokumen Penawaran yang Harus Dihindari

Baca Juga:

Dasar Hukum SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi adalah dasar hukum SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil. SBU Konstruksi harus dimiliki oleh BUJK yang menyeleggarakan layanan jasa konstruksi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bebasis Risiko. Peraturan Menteri PUPR juga turut mengatur mengenai standar kegiatan usaha dan produk dalam rangka penyelenggaraan perizinan berbasis risiko sektor PUPR.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi turut memberikan pedoman mengenai pelaksanaan SBU Konstruksi.

Baca Juga: Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi dalam Proses Persiapan dan Pengajuan Dokumen Tender

Baca Juga:

Cakupan Pekerjaan dalam SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil

Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil (KP002) mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik, seperti beton pracetak, bata ringan, panel beton, dan komponen bangunan lainnya. Sub-klasifikasi ini merujuk pada pekerjaan yang melibatkan elemen prapabrikasi yang dipasang di lokasi konstruksi. Dalam lingkup ini, perusahaan jasa konstruksi harus memiliki keahlian dan pengetahuan dalam merencanakan, mengelola, dan melaksanakan pekerjaan konstruksi prapabrikasi dengan standar yang sesuai.

Baca Juga: Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Tim dalam Persiapan Dokumen Tender

Baca Juga:

Kualifikasi SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil

Kualifikasi SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya adalah:

Kualifikasi Kecil:

Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah)
Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Kualifikasi Menengah:

Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua setengah milyar rupiah)
Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)

Kualifikasi Besar:

Penjualan Tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah)
Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)

Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing):

Penjualan Tahunan lebih dari Rp 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)
Kantor Perwakilan BUJKA & BUJK PMA perpanjangan harus pengalaman pekerjaan di Indonesia
Kemampuan Keuangan harus lebih dari Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah)

Baca Juga: Menyusun Dokumen Penawaran yang Memikat: Kunci Sukses dalam Proses Tender Konstruksi

Baca Juga:

Masa Berlaku SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil

Masa berlaku SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil adalah 3 (tiga tahun) tahun sejak diterbitkan. SBU konstruksi yang diterbitkan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang, serta dapat dilakukan perubahan. SBU konstruksi yang akan diperpanjang harus diajukan sebelum habis masa berlakunya.

Baca Juga:

Baca Juga:

Syarat Proses SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil

Sebelum melakukan pendaftaran SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil, tentunya Anda harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Ada banyak persyaratan yang harus Anda ketahui. Berikut ini merupakan syarat wajib pembuatan SBU terbaru:

Syarat Penjualan tahunan:

Penjualan tahunan adalah pengalaman kerja badan usaha jasa konstruksi (BUJK) dalam menyelesaikan pekerjaan atau proyek konstruksi berdasarkan kontrak baik sebagai Konsultan atau Kontraktor. Nilai penjualan tahunan sebagaimana dimaksud didasarkan pada perolehan pekerjaan dalam masa berlakunya SBU konstruksi (3 tahun). Penjualan tahunan dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi dan berita acara serah terima pekerjaan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan SBU Konstruksi kepada Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) melalui sistem OSS yang terintegrasi ke portal perizinan PUPR.

Dalam hal kontrak kerja konstruksi terdapat bentuk kerja sama operasional dan/atau kontrak dengan subpenyedia jasa, laporan penjualan tahunan dipisahkan sesuai dengan porsinya. Dalam hal penjualan tahunan sebagaimana dimaksud sudah digunakan pada subklasifikasi tertentu, penjualan tahunan tidak dapat digunakan untuk permohonan kualifikasi dan subklasifikasi yang berbeda.

Syarat Keuangan:

Persyaratan keuangan berlaku untuk jasa konsultan konstruksi umum, pekerjaan konstruksi umum, dan terintegrasi. Nilai aset merupakan persyaratan untuk jasa konsultan spesialis dan pekerjaan konstruksi spesialis. Persyaratan kemampuan keuangan atau aset sebagai syarat untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kemampuan keuangan perusahaan diperoleh dari nilai total ekuitas pada:

Neraca keuangan, untuk perusahaan kualifikasi kecil
Laporan keuangan hasil audit kantor akuntan publik yang teregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk perusahaan kualifikasi menengah dan besar.

Dalam hal total ekuitas dinyatakan dalam mata uang asing, total ekuitas harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada saat proses sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU).

Syarat Peralatan:

Pemenuhan komitmen penyediaan peralatan konstruksi dilakukan dengan menyampaikan bukti kepemilikan kepada LSBU yang melakukan penilaian kelayakan atas SBU Konstruksi paling lama 30 hari kalender setelah diterbitkannya SBU Konstruksi.

Kemampuan BUJK dalam penyediaan peralatan konstruksi dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

Faktur penjualan
Akta jual beli
Kuitansi
Surat hibah
Perjanjian sewa
Laporan neraca aset BUJK, atau neraca konsolidasi pada satu holding

Syarat Tenaga Kerja:

Untuk dapat ditetapkan sebagai PJTBU dan PJSKBU, setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai klasifikasi, kualifikasi, dan jenjang mengacu pada standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud merupakan tenaga tetap badan usaha yang tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

Tenaga kerja yang ditetapkan sebagai PJSKBU dapat merangkap paling banyak 5 (lima) subklasifikasi dalam 1 (satu) Klasifikasi yang sama.

Syarat Sistem Manajemen:

BUJK harus memenuhi persyarayan Standar Sistem Manajemen sebagai berikut:

Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU diterbitkan
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak SBU kualifikasi kecil diterbitkan
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 2 (dua) tahun sejak SBU kualifikasi menengah diterbitkan
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001) paling lambat 1 (satu) tahun sejak SBU kualifikasi besar diterbitkan

Baca Juga: Tips Memilih Tim Konsultan Tender yang Profesional dan Berpengalaman

Baca Juga:

Biaya dan Lama Proses SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil

Hubungi kami di nomor +62813-9354-4270 untuk mengetahui informasi biaya terbaru SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil. Estimasi Lama proses jika dokumen lengkap adalah 1-2 minggu. Kami bantu review dan lengkapi berkas-berkas jika perusahaan belum memiliki.

Baca Juga: 7 Strategi Ampuh untuk Meningkatkan Keberhasilan Penawaran Anda dalam Proses Tender Konstruksi

Baca Juga:

Sanksi Terkait SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil

Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki SBU Konstruksi

Bagi BUJK yang tidak memiliki SBU Konstruksi, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan juga denda sebagai berikut:

BUJK Nasional, sebesar 10 persen dari semua nilai kontrak.
Kantor Perwakilan BUJKA, sebesar 20 persen dari semua nilai kontrak.
BUJK Penanaman Modal Asing, sebesar 10 persen dari semua nilai kontrak.

BUJK yang memiliki keterlambatan untuk memperpanjang SBU Konstruksi akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan denda sebagai berikut:

BUJK Nasional kualifikasi Kecil, denda keterlambatan sebesar Rp 500.000,00 per hari kerja.
BUJK Nasional kualifikasi Menengah dan/atau bersifat Spesialis, denda keterlambatan sebesar Rp 1.000.000,00 per hari kerja.
BUJK Nasional kualifikasi Besar, denda keterlambatan sebesar Rp 1.500.000,00 per hari kerja.
BUJKA kualifikasi Besar dan/atau bersifat Spesialis, denda keterlambatan sebesar Rp 5.000.000,00 per hari kerja.

Apabila Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) tidak membayar dalam 15 hari kerja setelah diberikan sanksi, BUJK akan diberhentikan sementara dan dikenakan pembayaran sanksi sebesar 2x lipat dari yang pertama kali ditentukan. Jika dalam 15 hari kerja BUJK masih tidak memenuhi ketentuan, hal tersebut dapat mengakibatkan pencabutan SBU Konstruksi milik BUJK.

Baca Juga: Pentingnya Memiliki SBU Kontraktor Konstruksi dalam Proses Pengadaan Proyek

Baca Juga:

Cara Cek Keaslian SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil

Cara Cek Keaslian SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil dapat dilakukan dengan beberapa metode:

Menggunakan Website CekSBUJK

Anda dapat memeriksa keaslian SBU dengan mengunjungi website ceksbu.com. Di sini, Anda dapat memasukkan nama perusahaan atau ID izin portal PUPR untuk memeriksa keaslian SBU.

Menggunakan Aplikasi Android

Anda juga dapat menggunakan beberapa aplikasi Android untuk memeriksa keaslian SBU, antara lain:

Baca Juga: Menjual Jasa Konsultan Tender: Cara Efektif Mempromosikan Layanan Anda

Baca Juga:

Kesimpulan

SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil adalah sertifikat yang penting bagi perusahaan jasa konstruksi untuk dapat berpartisipasi dalam proyek-proyek konstruksi prapabrikasi bangunan sipil. Dengan memenuhi persyaratan dan kualifikasi yang ditetapkan, perusahaan dapat memperoleh SBU Konstruksi yang memiliki masa berlaku tertentu. Penting untuk memahami dasar hukum, syarat-syarat, cakupan pekerjaan, dan prosedur perpanjangan SBU untuk menjalankan layanan jasa konstruksi dengan legal dan efektif.

Baca Juga: 10 Tips Ampuh Memperkuat Dokumen Penawaran Anda untuk Menang dalam Tender Konstruksi

Baca Juga:

Dapatkan SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil dengan mudah

Anda dapat memperoleh SBU LPJK KP002 pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan sipil dengan mudah melalui bantuan Gaivo Consulting. Kami membantu Anda dalam proses pengurusan SBU Konstruksi dengan aman dan efisien. Hubungi kami di nomor +62813-9354-4270 untuk informasi lebih lanjut. Alamat kami di Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang Banten 15710.