15+ Tahun Pengalaman
1000+ Klien Puas
Terpercaya & Resmi

Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terbaru: Update Penting untuk 2024

Cari tahu tentang perpres pengadaan barang jasa pemerintah terbaru yang akan mengubah cara proyek publik dijalankan di 2024. Baca selengkapnya!

Tim Ahli indosbu.com
Tim Ahli indosbu.com
Konsultan SBU Konstruksi
11 Nov 2024
15+

Tahun Pengalaman

1000+

Klien Puas

98%

Tingkat Keberhasilan

24/7

Layanan Konsultasi

Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terbaru: Update Penting untuk 2024 - perpres pengadaan barang jasa pemerintah terbaru perpres pengadaan barang jasa pemerintah terbaru, peraturan pengadaan barang, perpres 2024, pengadaan pemerintah, tender proyek pemerintah, kebijakan pengadaan pemerintah, prosedur pengadaan barang, tips pengadaan barang jasa, peraturan tender pemerintah, cara pengadaan barang jasa

Gambar Ilustrasi Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terbaru: Update Penting untuk 2024

Pada tahun 2024, Indonesia telah memperkenalkan peraturan baru yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terbaru ini menjadi sorotan utama bagi pelaku usaha dan instansi pemerintah. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan yang sebelumnya dinilai kurang efisien. Dengan adanya pembaruan dalam sistem ini, pemerintah berusaha menciptakan sistem yang lebih adil, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Berdasarkan data dari Komite Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, hampir 60% proyek pengadaan pemerintah mengalami penundaan karena masalah administrasi dan birokrasi. Oleh karena itu, pengenalan Perpres terbaru ini diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah tersebut. Di artikel ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai apa itu Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terbaru, mengapa peraturan ini penting, serta bagaimana cara melaksanakannya dengan sukses.

Baca Juga: CV Usaha Adalah: Panduan Lengkap Legalitas, Perizinan, dan Strategi Akses Tender Konstruksi

WHAT: Apa Itu Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terbaru?

Peraturan Presiden (Perpres) Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terbaru merupakan regulasi yang diundangkan oleh pemerintah Indonesia untuk menggantikan peraturan lama yang dinilai kurang efisien. Perpres ini mencakup aturan-aturan yang harus diikuti oleh instansi pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa untuk proyek-proyek publik. Dengan adanya Perpres ini, diharapkan dapat tercipta sistem pengadaan yang lebih terbuka, akuntabel, dan efisien.

Salah satu pembaruan utama dalam peraturan ini adalah penerapan teknologi dalam proses pengadaan. Dengan adanya sistem elektronik yang terintegrasi, diharapkan proses tender dan pemilihan penyedia barang/jasa menjadi lebih cepat dan transparan. Sebelumnya, pengadaan barang dan jasa sering kali mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh prosedur administrasi yang rumit, serta potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Perpres baru ini berfokus untuk meminimalisir permasalahan tersebut dengan memanfaatkan digitalisasi.

Selain itu, Perpres ini juga memberikan penekanan pada pengadaan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam upaya mencapai target pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, para pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah diharapkan juga memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses pengadaan.

Baca Juga: Panduan Lengkap Contoh Perjanjian Kerja Karyawan: Legalitas Kontraktor dan Kepatuhan Tenaga Kerja Konstruksi

WHY: Mengapa Perpres Ini Penting untuk Pengadaan Barang dan Jasa?

Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terbaru sangat penting karena memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan tegas bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Menurut laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengadaan barang dan jasa yang buruk dapat menimbulkan kerugian negara yang besar. Data menunjukkan bahwa pengadaan yang tidak efisien berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran publik yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.

Dengan adanya perubahan dalam peraturan ini, pemerintah berusaha untuk menciptakan pengadaan yang lebih transparan, yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi atau penggelembungan anggaran. Selain itu, Perpres terbaru juga menyarankan adanya evaluasi kinerja penyedia barang dan jasa secara berkala, guna memastikan bahwa proyek yang dijalankan sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah disepakati. Hal ini penting untuk menjaga kualitas proyek pemerintah dan memastikan proyek selesai tepat waktu.

Perubahan ini juga mendukung iklim bisnis yang lebih sehat di Indonesia. Dengan prosedur yang lebih jelas dan berbasis teknologi, pelaku usaha bisa lebih mudah mengakses informasi terkait tender dan peluang pengadaan barang atau jasa. Ini membuka lebih banyak kesempatan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk ikut berpartisipasi dalam proyek-proyek pemerintah tanpa harus melalui proses yang rumit dan memakan waktu.

Baca Juga: Panduan Lengkap Kontrak Kerja 3 Bulan: Aspek Legalitas dan Risiko Bisnis Konstruksi

HOW: Bagaimana Cara Mengimplementasikan Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terbaru?

Untuk mengimplementasikan Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terbaru, pertama-tama, seluruh instansi pemerintah harus mempersiapkan sistem elektronik yang akan digunakan untuk proses pengadaan. Salah satu sistem yang digunakan adalah e-procurement, yang memungkinkan proses tender dilakukan secara online. Hal ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memberikan kemudahan dalam memonitor dan mengawasi setiap tahap pengadaan.

Kedua, pihak yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan dalam peraturan. Salah satunya adalah keharusan memiliki sertifikat kompetensi yang valid dan terdaftar dalam sistem pengadaan. Untuk itu, pelaku usaha perlu mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, guna memastikan mereka memenuhi standar yang ditetapkan.

Selain itu, penting untuk memperhatikan aturan tentang keberlanjutan dalam pengadaan. Setiap proyek pengadaan diharapkan untuk mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosialnya. Misalnya, dalam pengadaan bahan bangunan, perusahaan harus memastikan bahwa bahan yang digunakan berasal dari sumber yang ramah lingkungan dan proses produksinya tidak merusak ekosistem. Ini menunjukkan bahwa selain efisiensi, pemerintah juga sangat memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: Panduan Lengkap: Persyaratan Pendirian CV Konstruksi Terbaru 2025 dan Sertifikasi Wajib

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Perpres Terbaru

Proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres terbaru terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilalui oleh setiap instansi pemerintah yang melakukan tender. Tahap pertama adalah perencanaan pengadaan, di mana instansi pemerintah merencanakan kebutuhan barang atau jasa untuk proyek yang akan dilaksanakan. Dalam tahap ini, harus ada kajian yang mendalam mengenai kebutuhan anggaran dan waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan tersebut.

Selanjutnya, tahap pengumuman tender dilakukan secara elektronik, di mana informasi mengenai proyek pengadaan dan spesifikasi teknisnya diumumkan melalui platform e-procurement. Pihak-pihak yang berminat untuk berpartisipasi dalam pengadaan dapat mengajukan penawaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen tender.

Setelah tahap penawaran, dilakukan evaluasi oleh pihak yang berwenang untuk menilai kualitas dan harga dari penawaran yang masuk. Evaluasi ini harus dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang ada, guna menghindari konflik kepentingan. Setelah itu, kontrak pengadaan akan ditandatangani dengan penyedia barang atau jasa yang terpilih, dan proyek dimulai.

Baca Juga: Panduan Lengkap Persyaratan Membuat CV Perusahaan: Legalitas Awal Bisnis Konstruksi

Keuntungan dan Tantangan Mengikuti Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terbaru

Keuntungan utama dari mengikuti Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terbaru adalah terciptanya pengadaan yang lebih transparan dan efisien. Dengan adanya sistem elektronik, proses tender menjadi lebih cepat dan mengurangi potensi terjadinya praktik korupsi. Selain itu, perusahaan yang berpartisipasi dalam tender akan memiliki kesempatan yang lebih adil, tanpa ada intervensi yang tidak sah dari pihak-pihak tertentu.

Namun, meskipun banyak keuntungan yang ditawarkan, implementasi peraturan ini juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai. Tidak semua instansi pemerintah atau pelaku usaha memiliki sumber daya teknologi yang cukup untuk menjalankan sistem e-procurement secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya bersama antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kapasitas teknologi yang ada.

Selain itu, perubahan dalam peraturan ini juga membutuhkan adaptasi dari berbagai pihak yang terlibat, baik dari sisi pemerintah, penyedia barang dan jasa, maupun masyarakat. Pendidikan dan pelatihan terkait peraturan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak dapat mengikuti dan mematuhi regulasi dengan baik.

Baca Juga: Panduan Contoh Akta Pendirian Perusahaan CV dan Persyaratan SBU Konstruksi

Panduan Sukses Mengikuti Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Untuk sukses dalam mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, perusahaan perlu mempersiapkan beberapa hal. Pertama, pastikan bahwa perusahaan memiliki sertifikat yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat penting agar perusahaan dapat berpartisipasi dalam proses tender yang dijalankan oleh instansi pemerintah.

Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka memahami dengan baik dokumen tender dan spesifikasi teknis yang disyaratkan. Banyak perusahaan yang gagal dalam tender bukan karena harga yang ditawarkan tidak kompetitif, tetapi karena mereka tidak mematuhi spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang dokumen tender sangat penting.

Terakhir, perusahaan harus menjaga kualitas dan reputasi. Keberlanjutan proyek pengadaan sangat bergantung pada kualitas barang atau jasa yang diberikan. Menjaga standar tinggi dalam pekerjaan yang dilakukan akan meningkatkan peluang perusahaan untuk terlibat dalam proyek-proyek pemerintah di masa depan.

Baca Juga: Panduan Lengkap Persyaratan CV dalam Pengurusan SBU Konstruksi dan Izin Usaha

Mengapa Perusahaan Harus Mengikuti Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Terbaru?

Dengan mengikuti Perpres Pengadaan Barang Jasa Pemerintah terbaru, perusahaan dapat memperluas peluang bisnis mereka dengan mengikuti proyek-proyek besar yang dibiayai oleh anggaran negara. Proyek pemerintah menawarkan potensi keuntungan yang besar, terutama jika perusahaan dapat membangun hubungan jangka panjang dengan instansi pemerintah.

Selain itu, mengikuti tender pengadaan pemerintah juga memberikan keuntungan dari sisi reputasi. Banyak perusahaan besar yang sukses dalam proyek pengadaan pemerintah akan mendapatkan pengakuan di pasar. Hal ini dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan di sektor swasta.

Oleh karena itu, meskipun tantangan dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah cukup besar, peluang yang ditawarkan jauh lebih menguntungkan bagi perusahaan yang siap beradaptasi dan mengikuti aturan yang berlaku.

Jika Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah atau ingin mencari informasi terkait proyek pengadaan, kunjungi Duniatender.com untuk panduan lengkap dan peluang terbaru.

Konsultasi Gratis

Dapatkan konsultasi langsung dari tim ahli kami untuk solusi terbaik.

Chat WhatsApp
Hubungi Kami
Jam Kerja
Senin - Jumat: 08:00 - 17:00

Layanan Profesional Kami

Solusi lengkap untuk kebutuhan perizinan dan sertifikasi konstruksi Anda

SBU Kontraktor

Pengurusan SBU untuk kontraktor konstruksi dengan berbagai klasifikasi dan kualifikasi sesuai kebutuhan tender.

Pelajari Lebih Lanjut
SBU Konsultan

Pengurusan SBU untuk konsultan konstruksi dengan standar profesional dan kualifikasi yang tepat.

Pelajari Lebih Lanjut
SKK Konstruksi

Sertifikat Kompetensi Kerja untuk tenaga ahli konstruksi dengan standar BNSP yang diakui nasional.

Pelajari Lebih Lanjut
CSMS

Contractor Safety Management System untuk Migas, Pertamina, dan PLN dengan standar keselamatan tinggi.

Pelajari Lebih Lanjut
SBU Non Konstruksi

Pengurusan SBU untuk bidang non konstruksi seperti jasa konsultansi, pengadaan, dan layanan lainnya.

Pelajari Lebih Lanjut
SBUJPTL

Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk perusahaan di sektor kelistrikan.

Pelajari Lebih Lanjut
Tim Ahli indosbu.com

Tim Ahli indosbu.com

Konsultan SBU Konstruksi Profesional

Tentang Indosbu.com

Indosbu.com adalah perusahaan konsultan profesional yang berdedikasi untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan dalam dunia konstruksi dan tender. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, kami telah membantu ribuan klien dalam mengurus berbagai jenis perizinan dan sertifikasi.

Tim ahli kami terdiri dari para profesional yang berpengalaman dalam bidang konstruksi, perizinan, dan strategi bisnis. Kami memahami kompleksitas regulasi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti tender konstruksi, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Sebagai konsultan terpercaya, kami menyediakan layanan lengkap mulai dari konsultasi awal, persiapan dokumen, hingga pendampingan proses pengurusan sertifikat. Komitmen kami adalah memberikan solusi terbaik dengan standar profesional yang tinggi.

Keunggulan Kami
  • 15+ Tahun Pengalaman
  • 1000+ Klien Puas
  • 98% Tingkat Keberhasilan
  • Layanan 24/7
Sertifikasi & Lisensi
  • Terdaftar di LPJK
  • Berlisensi Resmi
  • ISO 9001:2015
  • Standar Internasional

Siap Memenangkan Tender Konstruksi?

Indosbu.com membantu Anda melakukan persiapan tender perusahaan dari perencanaan mengambil bidang usaha, kualifikasi, sampai dengan persiapan dokumen tender dengan tujuan untuk memenangkan proyek.

  • Konsultasi Gratis
  • Analisis Kebutuhan
  • Persiapan Dokumen
  • Pendampingan Proses
  • Garansi Keberhasilan
  • Layanan 24/7
Konsultasi Gratis

Dapatkan konsultasi langsung dari tim ahli kami

Respon dalam 5 menit

Artikel Terkait

Pelajari lebih lanjut tentang dunia konstruksi dan tender

Proses Pendirian PT Konstruksi: Panduan Legalitas SBU 2025
18 Dec
Proses Pendirian PT Konstruksi: Panduan Legalitas SBU 2025

Data terbaru dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menunjukkan bahwa ribuan paket tender konstr...

CV Usaha Adalah: Panduan Lengkap Legalitas, Perizinan, dan Strategi Akses Tender Konstruksi
16 Dec
CV Usaha Adalah: Panduan Lengkap Legalitas, Perizinan, dan Strategi Akses Tender Konstruksi

Sektor Jasa Konstruksi di Indonesia adalah arena persaingan yang ketat, di mana legalitas perusahaan adalah penentu utam...

Panduan Lengkap Contoh Perjanjian Kerja Karyawan: Legalitas Kontraktor dan Kepatuhan Tenaga Kerja Konstruksi
15 Dec
Panduan Lengkap Contoh Perjanjian Kerja Karyawan: Legalitas Kontraktor dan Kepatuhan Tenaga Kerja Konstruksi

Sektor Konstruksi dicirikan oleh mobilitas tenaga kerja yang tinggi dan jadwal proyek yang ketat. Risiko sengketa hubung...

Panduan Lengkap Kontrak Kerja 3 Bulan: Aspek Legalitas dan Risiko Bisnis Konstruksi
12 Dec
Panduan Lengkap Kontrak Kerja 3 Bulan: Aspek Legalitas dan Risiko Bisnis Konstruksi

Sifat industri Konstruksi yang berbasis proyek dan memiliki siklus kerja tidak tetap seringkali memaksa perusahaan mengg...

Panduan Lengkap: Persyaratan Pendirian CV Konstruksi Terbaru 2025 dan Sertifikasi Wajib
11 Dec
Panduan Lengkap: Persyaratan Pendirian CV Konstruksi Terbaru 2025 dan Sertifikasi Wajib

Sektor jasa konstruksi adalah salah satu mesin utama pembangunan di Indonesia, dengan ribuan proyek pemerintah dan swast...

Panduan Lengkap Persyaratan Membuat CV Perusahaan: Legalitas Awal Bisnis Konstruksi
10 Dec
Panduan Lengkap Persyaratan Membuat CV Perusahaan: Legalitas Awal Bisnis Konstruksi

Dalam industri konstruksi Indonesia yang sangat bergantung pada legalitas, bentuk badan usaha adalah penentu utama akses...

Panduan Contoh Akta Pendirian Perusahaan CV dan Persyaratan SBU Konstruksi
10 Dec
Panduan Contoh Akta Pendirian Perusahaan CV dan Persyaratan SBU Konstruksi

Sektor jasa konstruksi Indonesia kini beroperasi di bawah payung regulasi yang menuntut profesionalisme dan legalitas pe...

Panduan Lengkap Persyaratan CV dalam Pengurusan SBU Konstruksi dan Izin Usaha
09 Dec
Panduan Lengkap Persyaratan CV dalam Pengurusan SBU Konstruksi dan Izin Usaha

Indonesia saat ini sedang gencar menggarap proyek infrastruktur strategis yang bernilai triliunan Rupiah. Namun, pernahk...

Panduan Lengkap: Pendirian Perusahaan Konstruksi dan Strategi Perizinan Legal
08 Dec
Panduan Lengkap: Pendirian Perusahaan Konstruksi dan Strategi Perizinan Legal

Sektor konstruksi di Indonesia menawarkan peluang yang sangat besar, didukung oleh masifnya proyek infrastruktur pemerin...

Panduan Lengkap Biaya Pendirian PT di Notaris dan Legalitas Bisnis Konstruksi
08 Dec
Panduan Lengkap Biaya Pendirian PT di Notaris dan Legalitas Bisnis Konstruksi

Panduan Lengkap Biaya Pendirian PT di Notaris dan Legalitas Bisnis Konstruksi Setiap perusahaan konstruksi yang ingin...

Panduan Lengkap Kontrak Kerja Konstruksi: Memitigasi Risiko Hukum dan Finansial Proyek
05 Dec
Panduan Lengkap Kontrak Kerja Konstruksi: Memitigasi Risiko Hukum dan Finansial Proyek

Dalam industri konstruksi, setiap interaksi bisnis, mulai dari kemitraan antar perusahaan hingga penugasan tenaga kerja,...

Tujuh Nama Pengurus LPJK Periode 2025-2029 Ditetapkan Komisi V DPR RI Usai Uji Kepatutan dan Kelayakan
04 Dec
Tujuh Nama Pengurus LPJK Periode 2025-2029 Ditetapkan Komisi V DPR RI Usai Uji Kepatutan dan Kelayakan

JAKARTA – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyelesaikan proses krusial dalam me...

Panduan Wajib Contoh Surat Tanda Tangan Kontrak Kerja Proyek Konstruksi (SPK/PPK)
03 Dec
Panduan Wajib Contoh Surat Tanda Tangan Kontrak Kerja Proyek Konstruksi (SPK/PPK)

Di sektor konstruksi yang dinamis, keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh mutu pembangunan, tetapi juga oleh ke...

Panduan Lengkap Akta Pendirian CV: Fondasi Pengurusan SBU Konstruksi dan Izin Usaha 2025
01 Dec
Panduan Lengkap Akta Pendirian CV: Fondasi Pengurusan SBU Konstruksi dan Izin Usaha 2025

Di tengah geliat pembangunan infrastruktur nasional, peluang bisnis di sektor konstruksi sangat besar. Data dari Kemente...

Proses Konsultasi SBU Konstruksi Profesional

Mengapa Memilih Kami?

Konsultasikan perencanaan tender dengan kami, supaya dapat mengikuti jadwal tender pemerintah/swasta dengan baik dan memenangkan proyek.

Konsultan atau Kontraktor

Layanan untuk semua jenis badan usaha

Spesialis atau Umum

Fleksibel sesuai kebutuhan bisnis

Skala Kecil hingga Besar

Melayani semua ukuran perusahaan

Layanan Lengkap

Dari izin dasar hingga operasional

Layanan Sertifikasi Tambahan

Lengkapi kebutuhan sertifikasi perusahaan Anda dengan layanan profesional kami

ISO 9001:2015

Sistem manajemen mutu internasional untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 14001:2015

Sistem manajemen lingkungan untuk praktik ramah lingkungan dan keberlanjutan bisnis.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 27001:2013

Sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi aset data perusahaan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 37001:2016

Sistem manajemen anti-penyuapan untuk etika bisnis dan integritas perusahaan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 45001:2018

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk lingkungan kerja yang aman.

Pelajari Lebih Lanjut
CSMS

Contractor Safety Management System untuk Migas, Pertamina, dan PLN.

Pelajari Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Kami Membantu Perusahaan Anda?

Proses konsultasi profesional yang terbukti efektif

01
Business Goal Analysis

Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

  • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
  • Kapan akan mengikuti tender
  • Tender apa yang akan diikuti
02
Review Kebutuhan Teknis

Analisis mendalam terhadap persyaratan teknis.

  • Data penjualan tahunan
  • Data kemampuan keuangan/nilai aset
  • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
  • Data kemampuan peralatan konstruksi
03
Tenaga Ahli & Peralatan

Evaluasi tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi.

  • Proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja
  • Pemenuhan Peralatan Konstruksi
  • Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alat (SIA)
04
Proses SBU

SBU Jasa Konstruksi dikeluarkan oleh LSBU yang diakreditasi LPJK PUPR.

  • BUJK Nasional
  • BUJK PMA
  • BUJK Asing