15+ Tahun Pengalaman
1000+ Klien Puas
Terpercaya & Resmi

Pentingnya LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Pelajari bagaimana LKPP mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa di desa untuk pembangunan yang lebih efisien dan transparan

Tim Ahli indosbu.com
Tim Ahli indosbu.com
Konsultan SBU Konstruksi
19 Nov 2024
15+

Tahun Pengalaman

1000+

Klien Puas

98%

Tingkat Keberhasilan

24/7

Layanan Konsultasi

Pentingnya LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa - lkpp pengadaan barang dan jasa di desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa, pengadaan barang desa, proses pengadaan di desa, sistem pengadaan desa, pengadaan barang LKPP, pengadaan jasa desa, sistem tender desa, regulasi pengadaan desa, desa digital, efisiensi pengadaan barang

Gambar Ilustrasi Pentingnya LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Pengadaan barang dan jasa di desa merupakan aspek krusial dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Dengan keberadaan sistem pengadaan yang baik, seperti yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), desa dapat mengelola anggaran dengan lebih efisien dan transparan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia melalui LKPP berupaya memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa di desa untuk memastikan bahwa alokasi anggaran digunakan sebaik mungkin. Menurut data terbaru dari LKPP, terdapat peningkatan signifikan dalam penggunaan sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa di daerah, termasuk desa, yang berpotensi mengurangi korupsi dan meningkatkan akuntabilitas.

Selain itu, melalui sistem ini, desa dapat mengakses pasar yang lebih luas, mengurangi biaya pengadaan, dan mempercepat proses tender. Data dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menunjukkan bahwa desa-desa yang menerapkan pengadaan berbasis teknologi informasi cenderung lebih efisien dalam penggunaan anggaran pembangunan. Di sisi lain, penerapan sistem ini di desa juga mengarah pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek-proyek pembangunan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

Melalui artikel ini, kita akan mengulas lebih dalam tentang bagaimana LKPP berperan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa di desa serta dampaknya terhadap pembangunan yang lebih transparan dan efisien.

Pentingnya LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa, pengadaan barang desa, proses pengadaan di desa, sistem pengadaan desa, pengadaan barang LKPP, pengadaan jasa desa, sistem tender desa, regulasi pengadaan desa, desa digital, efisiensi pengadaan barang
Baca Juga: Panduan Wajib Akta Badan Usaha dan Legalitas Konstruksi di OSS RBA 2025

WHAT: Apa Itu Pengadaan Barang dan Jasa di Desa?

Pengadaan barang dan jasa di desa merujuk pada proses yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Proses ini tidak hanya melibatkan pembelian barang atau kontrak jasa, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki peran utama dalam menyediakan pedoman, aturan, dan sistem yang mendukung proses pengadaan di desa.

Dalam peraturan terbaru yang diterbitkan oleh LKPP, ada upaya untuk mempermudah dan mempercepat proses pengadaan di tingkat desa. Proses ini mencakup tahapan mulai dari perencanaan, pengumuman tender, evaluasi penawaran, hingga pelaksanaan kontrak. Penerapan sistem elektronik (e-procurement) oleh LKPP semakin membantu mempercepat dan mempermudah akses bagi desa dalam mengadakan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Dengan adanya sistem ini, pengadaan di desa kini tidak hanya terbatas pada pengadaan yang dilakukan secara manual, tetapi sudah banyak desa yang mulai menerapkan e-tendering yang lebih modern dan efisien.

Pentingnya LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa, pengadaan barang desa, proses pengadaan di desa, sistem pengadaan desa, pengadaan barang LKPP, pengadaan jasa desa, sistem tender desa, regulasi pengadaan desa, desa digital, efisiensi pengadaan barang
Baca Juga: Wajib Baca: Panduan Lengkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) dan Legalitas Konstruksi

WHY: Mengapa LKPP Penting untuk Pengadaan Barang dan Jasa di Desa?

Pengadaan barang dan jasa di desa harus dilaksanakan dengan efisien, terbuka, dan bebas dari praktik korupsi. LKPP hadir untuk memastikan bahwa proses pengadaan ini berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu alasan utama mengapa LKPP begitu penting adalah karena mereka menyediakan sistem yang transparan yang memungkinkan pengawasan publik terhadap pengadaan barang dan jasa di desa. Dengan transparansi ini, diharapkan potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir.

Data dari LKPP menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa di desa telah membawa dampak positif yang signifikan, seperti penurunan angka pengadaan manual yang rawan manipulasi. Di samping itu, sistem ini meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pengawasan proyek pembangunan. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengetahui secara langsung bagaimana dana desa digunakan dalam setiap tahapan proyek.

Selain itu, LKPP menyediakan pelatihan bagi pengelola pengadaan di desa yang sangat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa. Melalui pelatihan ini, pemerintah desa dapat lebih memahami aturan dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan sesuai dengan tujuan pembangunan yang diinginkan.

Pentingnya LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa, pengadaan barang desa, proses pengadaan di desa, sistem pengadaan desa, pengadaan barang LKPP, pengadaan jasa desa, sistem tender desa, regulasi pengadaan desa, desa digital, efisiensi pengadaan barang
Baca Juga: Panduan Lengkap: Legalitas Perusahaan Konstruksi, Kunci Pengurusan SBU Sukses

HOW: Bagaimana LKPP Mempermudah Pengadaan Barang dan Jasa di Desa?

LKPP mempermudah pengadaan barang dan jasa di desa dengan menyediakan berbagai tools dan pedoman yang dapat digunakan oleh pemerintah desa. Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah sistem e-procurement, yang memungkinkan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara daring. Melalui sistem ini, seluruh proses pengadaan—mulai dari pengumuman tender hingga evaluasi—dapat dipantau secara online. Hal ini tentu saja mempermudah desa dalam melaksanakan tender tanpa harus melakukan tatap muka, yang sering kali membutuhkan biaya dan waktu yang besar.

Proses e-procurement ini juga meningkatkan efisiensi, karena seluruh dokumen tender bisa diakses secara digital, sehingga tidak ada lagi kebutuhan untuk mencetak atau mengirim dokumen fisik. Hal ini berpotensi mengurangi biaya yang dikeluarkan desa, serta mempercepat proses tender dan pengadaan barang dan jasa. Dengan sistem ini, pengadaan barang dan jasa di desa menjadi lebih mudah, cepat, dan terjangkau.

Selain itu, LKPP menyediakan berbagai pelatihan online yang dapat diakses oleh pemerintah desa untuk memahami lebih dalam tentang proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem e-procurement. Ini membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa agar mereka lebih terampil dalam mengelola proyek dan pengadaan barang dan jasa dengan cara yang lebih profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pentingnya LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa, pengadaan barang desa, proses pengadaan di desa, sistem pengadaan desa, pengadaan barang LKPP, pengadaan jasa desa, sistem tender desa, regulasi pengadaan desa, desa digital, efisiensi pengadaan barang
Baca Juga: Panduan Lengkap Biaya Buat PT: Persiapan Legalitas dan Izin Usaha Konstruksi

Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Desa dengan Sistem E-Procurement

Sistem e-procurement yang diperkenalkan oleh LKPP memungkinkan desa untuk mengadakan barang dan jasa dengan lebih mudah dan cepat. Proses dimulai dengan pengumuman tender yang dapat diakses oleh masyarakat umum secara daring. Setelah itu, pemerintah desa dapat mengevaluasi penawaran yang diterima, serta memilih penyedia barang atau jasa yang paling memenuhi syarat.

Dengan adanya sistem ini, setiap tahapan dalam proses pengadaan dapat dipantau secara real-time, baik oleh pengelola pengadaan di desa maupun oleh masyarakat. Hal ini membuat proses lebih transparan dan dapat diakses oleh banyak pihak. Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi biaya operasional yang biasanya dikeluarkan untuk melaksanakan tender secara manual, seperti biaya transportasi dan biaya pencetakan dokumen.

Keunggulan lainnya adalah kemampuan sistem untuk memfasilitasi proses pengadaan yang lebih cepat. Pengadaan barang dan jasa yang biasanya memakan waktu lama kini dapat diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Dengan demikian, desa dapat segera memulai proyek pembangunan tanpa harus menunggu terlalu lama untuk menyelesaikan proses tender dan pengadaan.

Pentingnya LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa, pengadaan barang desa, proses pengadaan di desa, sistem pengadaan desa, pengadaan barang LKPP, pengadaan jasa desa, sistem tender desa, regulasi pengadaan desa, desa digital, efisiensi pengadaan barang
Baca Juga: Contoh PT Tertutup: Memahami Struktur Legalitas untuk Perusahaan Konstruksi

Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Pengawasan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa di desa sangat penting untuk memastikan bahwa proyek yang dijalankan sesuai dengan tujuan dan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem e-procurement yang transparan, masyarakat dapat lebih mudah memantau setiap tahapan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait tender dan melihat proses evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Melalui partisipasi aktif masyarakat, desa dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Sebagai contoh, masyarakat dapat memberikan masukan terkait penyedia barang dan jasa yang dipilih, atau melaporkan apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan.

Peran masyarakat yang semakin kuat dalam pengawasan ini juga memberikan rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah desa. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap proses pengadaan barang dan jasa di desa.

Pentingnya LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa, pengadaan barang desa, proses pengadaan di desa, sistem pengadaan desa, pengadaan barang LKPP, pengadaan jasa desa, sistem tender desa, regulasi pengadaan desa, desa digital, efisiensi pengadaan barang
Baca Juga:

Efektivitas dan Keuntungan Sistem LKPP dalam Pengadaan di Desa

Sistem LKPP dalam pengadaan barang dan jasa di desa telah terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Dengan adanya sistem e-procurement, banyak desa yang kini dapat mengurangi biaya operasional dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan. Selain itu, sistem ini memberikan kemudahan bagi pemerintah desa untuk memonitor setiap tahapan pengadaan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

Keuntungan lainnya adalah pengurangan potensi korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Sistem yang transparan memungkinkan masyarakat dan pihak berwenang untuk memantau setiap proses pengadaan secara lebih mudah. Ini juga meningkatkan kompetisi di kalangan penyedia barang dan jasa, sehingga memungkinkan desa untuk memilih penyedia yang terbaik dengan harga yang paling wajar.

Dengan menerapkan sistem pengadaan berbasis teknologi, LKPP memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya pengadaan barang dan jasa yang lebih efisien, cepat, dan akuntabel di tingkat desa.

Pentingnya LKPP dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa lkpp pengadaan barang dan jasa di desa, pengadaan barang desa, proses pengadaan di desa, sistem pengadaan desa, pengadaan barang LKPP, pengadaan jasa desa, sistem tender desa, regulasi pengadaan desa, desa digital, efisiensi pengadaan barang
Baca Juga: Proses Bea Meterai Adalah Wajib: Panduan Tender, SBU, dan Kontrak Konstruksi

Kesimpulan dan Arah Ke Depan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa

Pengadaan barang dan jasa di desa melalui sistem yang dikelola oleh LKPP membawa banyak manfaat, baik dari segi efisiensi, transparansi, dan pengawasan publik. Desa yang menerapkan sistem ini dapat menjalankan proyek pembangunan dengan lebih efisien dan terkontrol. Dengan terus mendukung penerapan e-procurement dan pelatihan kepada pengelola pengadaan di desa, LKPP akan terus meningkatkan kualitas pengadaan di seluruh Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pengadaan barang dan jasa di desa, atau untuk memperoleh dukungan dalam pengelolaan proyek pembangunan desa, kunjungi slfpedia.com untuk panduan lebih lanjut tentang cara mengoptimalkan pengadaan di desa Anda.

Konsultasi Gratis

Dapatkan konsultasi langsung dari tim ahli kami untuk solusi terbaik.

Chat WhatsApp
Hubungi Kami
Jam Kerja
Senin - Jumat: 08:00 - 17:00

Layanan Profesional Kami

Solusi lengkap untuk kebutuhan perizinan dan sertifikasi konstruksi Anda

SBU Kontraktor

Pengurusan SBU untuk kontraktor konstruksi dengan berbagai klasifikasi dan kualifikasi sesuai kebutuhan tender.

Pelajari Lebih Lanjut
SBU Konsultan

Pengurusan SBU untuk konsultan konstruksi dengan standar profesional dan kualifikasi yang tepat.

Pelajari Lebih Lanjut
SKK Konstruksi

Sertifikat Kompetensi Kerja untuk tenaga ahli konstruksi dengan standar BNSP yang diakui nasional.

Pelajari Lebih Lanjut
CSMS

Contractor Safety Management System untuk Migas, Pertamina, dan PLN dengan standar keselamatan tinggi.

Pelajari Lebih Lanjut
SBU Non Konstruksi

Pengurusan SBU untuk bidang non konstruksi seperti jasa konsultansi, pengadaan, dan layanan lainnya.

Pelajari Lebih Lanjut
SBUJPTL

Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik untuk perusahaan di sektor kelistrikan.

Pelajari Lebih Lanjut
Tim Ahli indosbu.com

Tim Ahli indosbu.com

Konsultan SBU Konstruksi Profesional

Tentang Indosbu.com

Indosbu.com adalah perusahaan konsultan profesional yang berdedikasi untuk membantu perusahaan mencapai kesuksesan dalam dunia konstruksi dan tender. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, kami telah membantu ribuan klien dalam mengurus berbagai jenis perizinan dan sertifikasi.

Tim ahli kami terdiri dari para profesional yang berpengalaman dalam bidang konstruksi, perizinan, dan strategi bisnis. Kami memahami kompleksitas regulasi dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti tender konstruksi, baik di sektor pemerintah maupun swasta.

Sebagai konsultan terpercaya, kami menyediakan layanan lengkap mulai dari konsultasi awal, persiapan dokumen, hingga pendampingan proses pengurusan sertifikat. Komitmen kami adalah memberikan solusi terbaik dengan standar profesional yang tinggi.

Keunggulan Kami
  • 15+ Tahun Pengalaman
  • 1000+ Klien Puas
  • 98% Tingkat Keberhasilan
  • Layanan 24/7
Sertifikasi & Lisensi
  • Terdaftar di LPJK
  • Berlisensi Resmi
  • ISO 9001:2015
  • Standar Internasional

Siap Memenangkan Tender Konstruksi?

Indosbu.com membantu Anda melakukan persiapan tender perusahaan dari perencanaan mengambil bidang usaha, kualifikasi, sampai dengan persiapan dokumen tender dengan tujuan untuk memenangkan proyek.

  • Konsultasi Gratis
  • Analisis Kebutuhan
  • Persiapan Dokumen
  • Pendampingan Proses
  • Garansi Keberhasilan
  • Layanan 24/7
Konsultasi Gratis

Dapatkan konsultasi langsung dari tim ahli kami

Respon dalam 5 menit

Artikel Terkait

Pelajari lebih lanjut tentang dunia konstruksi dan tender

Proses Mudah Cara Daftar CV Konstruksi: Legalitas, SBU, dan OSS RBA Terkini
21 Nov
Proses Mudah Cara Daftar CV Konstruksi: Legalitas, SBU, dan OSS RBA Terkini

Memulai bisnis di sektor konstruksi seringkali memilih bentuk badan usaha CV (Commanditaire Vennootschap) karena proses ...

Panduan Wajib Akta Badan Usaha dan Legalitas Konstruksi di OSS RBA 2025
20 Nov
Panduan Wajib Akta Badan Usaha dan Legalitas Konstruksi di OSS RBA 2025

Dalam persaingan bisnis konstruksi yang semakin ketat, perusahaan dituntut tidak hanya memiliki keunggulan teknis tetapi...

Wajib Baca: Panduan Lengkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) dan Legalitas Konstruksi
20 Nov
Wajib Baca: Panduan Lengkap Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) dan Legalitas Konstruksi

Dalam industri konstruksi yang sangat diatur, setiap dokumen legal adalah pondasi yang harus kokoh. Surat Perjanjian Kon...

Panduan Lengkap: Legalitas Perusahaan Konstruksi, Kunci Pengurusan SBU Sukses
20 Nov
Panduan Lengkap: Legalitas Perusahaan Konstruksi, Kunci Pengurusan SBU Sukses

  Pendahuluan: Risiko Tender Gagal Akibat Legalitas Bermasalah Industri konstruksi Indonesia menawarkan pelua...

Panduan Lengkap Biaya Buat PT: Persiapan Legalitas dan Izin Usaha Konstruksi
17 Nov
Panduan Lengkap Biaya Buat PT: Persiapan Legalitas dan Izin Usaha Konstruksi

Langkah awal memasuki pasar jasa konstruksi di Indonesia, yang total proyeknya mencapai ribuan triliun rupiah, adalah de...

Contoh PT Tertutup: Memahami Struktur Legalitas untuk Perusahaan Konstruksi
14 Nov
Contoh PT Tertutup: Memahami Struktur Legalitas untuk Perusahaan Konstruksi

Dalam lanskap bisnis Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan hukum paling umum yang dipilih, termasuk ole...

Proses Akta Pendirian CV & Syarat SBU Konstruksi Terbaru LPJK
13 Nov
Proses Akta Pendirian CV & Syarat SBU Konstruksi Terbaru LPJK

Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur nasional, peluang bisnis jasa konstruksi di Indonesia terus menjanjikan. Na...

Proses Bea Meterai Adalah Wajib: Panduan Tender, SBU, dan Kontrak Konstruksi
12 Nov
Proses Bea Meterai Adalah Wajib: Panduan Tender, SBU, dan Kontrak Konstruksi

Kepatuhan Dokumen Tender Konstruksi: Bea Meterai Adalah Bukti Legalitas dan Keabsahan Perjanjian Dalam iklim bisnis j...

Proses Akta CV & Pengurusan SBU Konstruksi LPJK: Panduan Legalitas
12 Nov
Proses Akta CV & Pengurusan SBU Konstruksi LPJK: Panduan Legalitas

Legalitas Fundamental Bisnis Kontraktor: Peran Krusial Akta CV dalam Sertifikasi Konstruksi Sektor jasa konstruksi In...

Perusahaan CV: Panduan Lengkap Pendirian, Legalitas, dan Akses Tender Konstruksi
10 Nov
Perusahaan CV: Panduan Lengkap Pendirian, Legalitas, dan Akses Tender Konstruksi

Bentuk badan usaha Perusahaan CV (Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer) masih menjadi pilihan utama ba...

Panduan Lengkap Pengurusan SBU Badan Usaha PT Konstruksi Terbaru 2025
06 Nov
Panduan Lengkap Pengurusan SBU Badan Usaha PT Konstruksi Terbaru 2025

Dunia jasa konstruksi di Indonesia, dengan nilai proyek triliunan per tahun, adalah pasar yang sangat menjanjikan sekali...

Panduan Kepatuhan Undang Undang Bea Meterai & Izin Konstruksi 2025
05 Nov
Panduan Kepatuhan Undang Undang Bea Meterai & Izin Konstruksi 2025

Sektor jasa konstruksi Indonesia menjanjikan peluang investasi yang masif, baik dari proyek pemerintah maupun swasta. Na...

Panduan Wajib: Izin Usaha Konstruksi dan Sertifikasi SBU SKK Terkini
03 Nov
Panduan Wajib: Izin Usaha Konstruksi dan Sertifikasi SBU SKK Terkini

Setiap tahun, ribuan paket tender konstruksi pemerintah maupun swasta senilai total ratusan triliun Rupiah dilelang, nam...

Akta Perseroan Terbatas: Fondasi Wajib Sertifikasi Konstruksi SBU & SKK 2025
31 Oct
Akta Perseroan Terbatas: Fondasi Wajib Sertifikasi Konstruksi SBU & SKK 2025

Sektor konstruksi adalah pilar utama pembangunan nasional, menyumbang rata-rata 10,53% terhadap Produk Domestik Bruto (P...

Panduan Lengkap Perizinan dan Sertifikasi Terbaru 2025
30 Oct
Panduan Lengkap Perizinan dan Sertifikasi Terbaru 2025

Regulasi Kritis Jasa Konstruksi: Memastikan Legalitas Badan Usaha di Tengah Perubahan OSS RBA Di tengah agresivitas p...

Proses Konsultasi SBU Konstruksi Profesional

Mengapa Memilih Kami?

Konsultasikan perencanaan tender dengan kami, supaya dapat mengikuti jadwal tender pemerintah/swasta dengan baik dan memenangkan proyek.

Konsultan atau Kontraktor

Layanan untuk semua jenis badan usaha

Spesialis atau Umum

Fleksibel sesuai kebutuhan bisnis

Skala Kecil hingga Besar

Melayani semua ukuran perusahaan

Layanan Lengkap

Dari izin dasar hingga operasional

Layanan Sertifikasi Tambahan

Lengkapi kebutuhan sertifikasi perusahaan Anda dengan layanan profesional kami

ISO 9001:2015

Sistem manajemen mutu internasional untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 14001:2015

Sistem manajemen lingkungan untuk praktik ramah lingkungan dan keberlanjutan bisnis.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 27001:2013

Sistem manajemen keamanan informasi untuk melindungi aset data perusahaan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 37001:2016

Sistem manajemen anti-penyuapan untuk etika bisnis dan integritas perusahaan.

Pelajari Lebih Lanjut
ISO 45001:2018

Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk lingkungan kerja yang aman.

Pelajari Lebih Lanjut
CSMS

Contractor Safety Management System untuk Migas, Pertamina, dan PLN.

Pelajari Lebih Lanjut

Bagaimana Cara Kami Membantu Perusahaan Anda?

Proses konsultasi profesional yang terbukti efektif

01
Business Goal Analysis

Ceritakan kepada kami, goal bisnis Anda.

  • Mau ambil kualifikasi kontraktor atau konsultan
  • Kapan akan mengikuti tender
  • Tender apa yang akan diikuti
02
Review Kebutuhan Teknis

Analisis mendalam terhadap persyaratan teknis.

  • Data penjualan tahunan
  • Data kemampuan keuangan/nilai aset
  • Data ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi
  • Data kemampuan peralatan konstruksi
03
Tenaga Ahli & Peralatan

Evaluasi tenaga ahli dan peralatan pendukung konstruksi.

  • Proses SKK - Sertifikat Kompetensi Kerja
  • Pemenuhan Peralatan Konstruksi
  • Ijin Operator (SIO) dan Ijin Alat (SIA)
04
Proses SBU

SBU Jasa Konstruksi dikeluarkan oleh LSBU yang diakreditasi LPJK PUPR.

  • BUJK Nasional
  • BUJK PMA
  • BUJK Asing