Apa itu SBU Jasa Konstruksi?

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu badan usaha memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan di bidang konstruksi.

Mengapa SBU Jasa Konstruksi penting?

SBU Jasa Konstruksi penting karena merupakan syarat untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah dan swasta, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Apa saja syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi?

Syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi meliputi dokumen perusahaan, tenaga ahli yang bersertifikat, izin usaha, serta keanggotaan asosiasi yang terakreditasi.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SBU Jasa Konstruksi?

Waktu pengurusan SBU Jasa Konstruksi bervariasi, namun biasanya memakan waktu antara 2 hingga 4 minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan proses verifikasi.

Apakah SBU Jasa Konstruksi bisa digunakan untuk proyek pemerintah?

Ya, SBU Jasa Konstruksi adalah salah satu persyaratan utama untuk mengikuti proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Apakah SBU Jasa Konstruksi wajib bagi semua perusahaan konstruksi?

Ya, SBU Jasa Konstruksi wajib bagi perusahaan yang ingin beroperasi dalam bidang konstruksi di Indonesia dan mengikuti lelang proyek.

Berapa lama masa berlaku SBU Jasa Konstruksi?

Masa berlaku SBU Jasa Konstruksi adalah 3 tahun, namun perusahaan harus melakukan pemutakhiran data setiap tahun.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang?

Ya, SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Apa perbedaan antara SBU Konstruksi dan Izin Usaha Konstruksi?

SBU adalah sertifikat kompetensi badan usaha konstruksi, sementara Izin Usaha Konstruksi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah agar perusahaan dapat beroperasi secara legal.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia?

Ya, SBU Jasa Konstruksi yang diterbitkan sesuai peraturan berlaku secara nasional dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Apa saja jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia?

Jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia meliputi bidang bangunan gedung, jalan, jembatan, dan banyak lagi, tergantung klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan.

Apakah perusahaan perlu memiliki tenaga ahli untuk mendapatkan SBU?

Ya, tenaga ahli dengan sertifikasi yang relevan menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi.

Apakah SBU bisa dicabut?

SBU bisa dicabut jika perusahaan tidak mematuhi peraturan atau tidak memenuhi persyaratan pemutakhiran data tahunan.

Siapa yang menerbitkan SBU Jasa Konstruksi?

SBU Jasa Konstruksi diterbitkan oleh asosiasi yang terakreditasi dan diakui oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

Bagaimana cara memastikan keabsahan SBU Jasa Konstruksi?

Keabsahan SBU Jasa Konstruksi dapat dicek melalui situs resmi LPJK atau asosiasi penerbit yang berwenang.

Apakah ada biaya untuk memperpanjang SBU?

Ya, terdapat biaya administrasi yang harus dibayar untuk proses perpanjangan SBU Jasa Konstruksi.

Bagaimana jika SBU Jasa Konstruksi kadaluarsa?

Jika SBU kadaluarsa, perusahaan harus mengajukan perpanjangan atau mengurus SBU baru untuk dapat terus beroperasi dalam proyek konstruksi.

Apakah perusahaan kecil juga memerlukan SBU Jasa Konstruksi?

Ya, perusahaan konstruksi dari semua skala memerlukan SBU untuk beroperasi secara legal, meskipun klasifikasi dan subklasifikasinya mungkin berbeda.

Bagaimana cara mengurus SBU Jasa Konstruksi untuk proyek internasional?

Untuk proyek internasional, perusahaan harus memiliki SBU dan izin tambahan sesuai dengan regulasi negara tujuan, serta memiliki kemitraan dengan badan usaha setempat jika diperlukan.

Apakah ada batasan klasifikasi untuk SBU Jasa Konstruksi?

Ya, klasifikasi SBU bergantung pada kapasitas perusahaan dan bidang yang ingin dijalani, misalnya gedung, jalan, atau mekanikal-elektrikal.

Apa saja risiko jika perusahaan tidak memiliki SBU?

Tanpa SBU, perusahaan tidak dapat mengikuti lelang proyek resmi dan dapat dikenakan sanksi karena beroperasi secara ilegal.

Apakah jasa penerbitan SBU memerlukan legalitas tambahan?

Perusahaan yang menyediakan jasa penerbitan SBU perlu memiliki izin usaha resmi serta afiliasi dengan asosiasi yang diakui LPJK.

Apa saja manfaat memiliki SBU bagi perusahaan konstruksi?

SBU meningkatkan reputasi, membuka peluang untuk proyek besar, serta memastikan perusahaan mematuhi standar nasional di bidang konstruksi.

Apakah SBU bisa diperoleh secara online?

Sebagian besar proses administrasi untuk memperoleh SBU dapat dilakukan secara online melalui platform yang disediakan oleh asosiasi atau LPJK.

Berapa lama waktu pemutakhiran data tahunan SBU?

Pemutakhiran data tahunan biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu, tergantung pada kelengkapan dokumen.

Apakah sertifikat tenaga ahli diperlukan untuk setiap subklasifikasi SBU?

Ya, perusahaan harus menyediakan tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Apakah SBU diperlukan untuk proyek di sektor swasta?

Walaupun proyek swasta tidak selalu mewajibkan SBU, memiliki SBU meningkatkan kredibilitas dan daya tawar perusahaan.

Apakah SBU hanya berlaku untuk konstruksi bangunan?

Tidak, SBU berlaku untuk berbagai bidang konstruksi seperti jalan, jembatan, serta pekerjaan mekanikal-elektrikal.

Apa perbedaan antara SBU dan SIUJK?

SBU adalah sertifikat kemampuan usaha, sedangkan SIUJK adalah izin usaha untuk badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Apa peran LPJK dalam penerbitan SBU?

LPJK bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan penerbitan SBU melalui asosiasi konstruksi yang terakreditasi.

Apakah ada syarat pengalaman untuk mendapatkan SBU?

Ya, perusahaan harus memiliki pengalaman minimal tertentu, yang bervariasi tergantung pada klasifikasi yang diajukan.

Bisakah satu perusahaan memiliki beberapa SBU?

Ya, perusahaan bisa memiliki beberapa SBU jika memenuhi persyaratan untuk klasifikasi yang berbeda-beda.

Apakah ada denda jika SBU tidak diperpanjang?

Tidak ada denda langsung, tetapi perusahaan akan kehilangan izin untuk beroperasi secara legal dalam bidang konstruksi.

Panduan Lengkap tentang SBU LPJK PB006 Pengecetan di Indones

Gambar Ilustrasi Panduan Lengkap tentang SBU LPJK PB006 Pengecetan di Indonesia

Baca Juga: SKK Konstruksi Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan Jenjang 3

Baca Juga:

Apa itu SBU Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi?

SBU Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah dokumen yang diberikan sebagai bukti resmi atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan di sektor jasa konstruksi. SBU konstruksi merupakan pengakuan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) untuk mengikuti proses pengadaan barang atau jasa. SBU ini menjadi keharusan bagi setiap BUJK dalam memberikan layanan jasa konstruksi.

Kenapa SBU ini penting bagi perusahaan jasa konstruksi? Fungsinya meliputi:

Syarat Lelang atau Tender

SBU Sertifikat Badan Usaha diperlukan sebagai persyaratan untuk berpartisipasi dalam lelang atau tender proyek konstruksi. Ini membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan proyek-proyek yang signifikan.

Berbisnis dengan BUJKA dan BUJK Nasional

SBU juga memungkinkan perusahaan untuk menjalin kerja sama dengan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Ini memperluas jangkauan bisnis dan potensi kerja sama lintas negara.

Manfaat Pajak

Keberadaan SBU juga dapat membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak. Perusahaan dengan SBU akan dikenakan tarif pajak yang sesuai dengan klasifikasinya, sementara yang tidak memiliki SBU akan dikenakan tarif lebih tinggi.

SBU LPJK PB006 Pengecetan adalah subklasifikasi SBU yang berfokus pada pemasangan ornamen dan pekerjaan seni dalam konstruksi.

Baca Juga: SKK Konstruksi Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung Jenjang 9 - Semua yang Perlu Anda Ketahui

Baca Juga:

Dasar Hukum SBU LPJK PB006 Pengecetan

SBU LPJK PB006 Pengecetan berdasarkan beberapa peraturan hukum yang mengatur jasa konstruksi di Indonesia:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang ini mewajibkan setiap Badan Usaha yang bergerak di sektor konstruksi untuk memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

Peraturan ini mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, termasuk persyaratan SBU.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021

Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan ini menetapkan Standar Kegiatan Usaha dan Produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi untuk mendukung kemudahan perizinan berusaha.

Baca Juga: SKK Konstruksi Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Utama Jenjang 6

Baca Juga:

Cakupan Pekerjaan dalam SBU LPJK PB006 Pengecetan

SBU LPJK PB006 Pengecetan mencakup berbagai jenis pekerjaan yang terkait dengan pengecetan dalam industri konstruksi. Beberapa cakupan pekerjaan yang termasuk dalam SBU ini antara lain:

Pengecetan dinding dan lantai
Pengecetan interior dan eksterior bangunan
Pengecetan struktur baja dan beton
Pengecetan peralatan konstruksi

SBU LPJK PB006 Pengecetan mencakup semua jenis pekerjaan pengecetan yang terkait dengan proyek konstruksi, baik untuk bangunan komersial, perumahan, infrastruktur, maupun fasilitas umum.

Baca Juga: SKK Konstruksi Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Jenjang 5

Baca Juga:

Kualifikasi SBU LPJK PB006 Pengecetan

Kualifikasi untuk memperoleh SBU LPJK PB006 Pengecetan ditentukan berdasarkan beberapa faktor, termasuk penjualan tahunan, kemampuan keuangan, dan jenis kualifikasi yang diinginkan. Berikut adalah kualifikasi untuk SBU LPJK PB006 Pengecetan:

Kualifikasi Kecil:

Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000
Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 300.000.000

Kualifikasi Menengah:

Penjualan Tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000
Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 2.000.000.000

Kualifikasi Besar:

Penjualan Tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000
Kemampuan Keuangan lebih dari Rp 25.000.000.000

Perusahaan BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) juga memiliki kualifikasi tersendiri yang harus dipenuhi, termasuk penjualan tahunan dan kemampuan keuangan yang lebih tinggi.

Baca Juga: SKK Konstruksi Inspektur Bendungan Urukan Madya Jenjang 5

Baca Juga:

Masa Berlaku SBU LPJK PB006 Pengecetan

Masa berlaku SBU LPJK PB006 Pengecetan adalah 3 tahun sejak diterbitkan. SBU konstruksi yang diterbitkan memiliki jangka waktu berlaku selama 3 tahun, namun bisa diperpanjang dan diubah jika diperlukan. Pemohon perpanjangan SBU harus mengajukannya sebelum masa berlaku SBU yang sedang berlaku habis.

Baca Juga: SKK Konstruksi Inspektur Bendungan Urukan Jenjang 6

Baca Juga:

Syarat Proses SBU LPJK PB006 Pengecetan

Sebelum mengajukan permohonan SBU LPJK PB006 Pengecetan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut adalah beberapa syarat wajib untuk pembuatan SBU terbaru:

Syarat Penjualan Tahunan:

Penjualan tahunan mencerminkan pengalaman kerja perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak. Nilai penjualan tahunan dihitung dari perolehan pekerjaan selama masa berlaku SBU konstruksi (3 tahun). Persyaratan ini harus dibuktikan dengan rekaman kontrak kerja konstruksi dan berita acara serah terima pekerjaan yang diajukan saat mengajukan permohonan SBU melalui sistem OSS.

Syarat Kemampuan Keuangan:

Kemampuan keuangan perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan jenis kualifikasi perusahaan. Nilai total ekuitas perusahaan merupakan salah satu faktor penilaian, dan total ekuitas dalam mata uang asing harus dikonversi ke mata uang rupiah sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Syarat Peralatan:

Perusahaan harus membuktikan komitmen dalam penyediaan peralatan konstruksi yang diperlukan untuk pekerjaan pengecetan. Pemenuhan komitmen ini dibuktikan dengan dokumen seperti faktur penjualan, akta jual beli, kuitansi, surat hibah, perjanjian sewa, atau laporan neraca aset perusahaan. Semua dokumen ini akan dinilai oleh LSBU sebagai bagian dari penilaian kelayakan SBU[^1^].

Syarat Tenaga Kerja:

Setiap tenaga kerja konstruksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sesuai dengan standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Tenaga kerja yang ditetapkan sebagai PJSKBU (Penanggung Jawab Sertifikat Kompetensi Kerja Bidang Usaha) harus memenuhi syarat tersebut dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain.

Syarat Sistem Manajemen:

BUJK harus memenuhi persyaratan Standar Sistem Manajemen tertentu, termasuk Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001). Persyaratan ini memiliki tenggat waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kualifikasi perusahaan.

Baca Juga: SKK Konstruksi Ahli Teknik Perencana Bendungan Jenjang 9

Baca Juga:

Biaya dan Lama Proses SBU LPJK PB006 Pengecetan

Untuk informasi terbaru mengenai biaya SBU LPJK PB006 Pengecetan, Anda dapat menghubungi Gaivo Consulting di nomor +62813-9354-4270. Estimasi lama proses penerbitan SBU jika dokumen lengkap adalah 1-2 minggu. Gaivo Consulting siap membantu dalam proses review dan pengisian berkas jika perusahaan belum memiliki dokumen yang diperlukan

Baca Juga: SKK Konstruksi Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 9: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Baca Juga:

Sanksi Terkait SBU LPJK PB006 Pengecetan

Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban memiliki SBU LPJK PB006 Pengecetan, sanksi dapat diberikan berupa peringatan tertulis dan denda. Besaran denda tergantung pada kualifikasi badan usaha dan besar nilai kontrak proyek yang dijalankan. Terdapat pula sanksi terkait keterlambatan perpanjangan SBU, yang juga dapat mengakibatkan denda. Penting bagi perusahaan untuk mematuhi kewajiban ini guna menghindari sanksi dan menjaga reputasi serta kelancaran operasional.

Baca Juga: SKK Konstruksi Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukan Jenjang 9

Baca Juga:

Cara Cek Keaslian SBU LPJK PB006 Pengecetan

Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk memeriksa keaslian SBU LPJK PB006 Pengecetan:

Melalui Website:

Anda dapat mengunjungi website ceksbujk.com dan memasukkan nama perusahaan atau ID izin portal PUPR untuk memeriksa keaslian SBU.

Melalui Aplikasi Android:

Anda dapat menggunakan beberapa aplikasi di Playstore untuk memeriksa keaslian SBU:

Dengan cara-cara tersebut, Anda dapat memastikan keaslian SBU LPJK PB006 dengan mudah dan cepat.

Baca Juga: SKK Konstruksi Ahli Teknik Bendungan Besar Jenjang 9

Baca Juga:

Kesimpulan

SBU LPJK PB006 Pengecetan merupakan sertifikat yang penting bagi pelaku usaha jasa konstruksi yang bergerak dalam pekerjaan pengecetan. Sertifikat ini membuktikan bahwa perusahaan memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPJK PUPR. Dengan memiliki SBU LPJK PB006 Pengecetan, perusahaan dapat berpartisipasi dalam lelang atau tender, membangun kerja sama dengan badan usaha lain, dan mengurangi pajak secara legal. Namun, perlu diingat bahwa pemenuhan persyaratan dan kualifikasi serta pemantauan terhadap masa berlaku SBU sangatlah penting untuk menjaga legalitas dan kualitas usaha konstruksi.

Baca Juga: SKK Konstruksi Ahli Muda Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung Jenjang 7: Semua yang Perlu Anda Ketahui

Baca Juga:

Dapatkan SBU LPJK PB006 Pengecetan dengan Mudah

Jika Anda membutuhkan bantuan dalam memperoleh SBU LPJK PB006 Pengecetan dengan mudah dan cepat, Gaivo Consulting siap membantu. Kami memiliki pengalaman dalam mengurus berbagai persyaratan dan proses perizinan, termasuk SBU LPJK. Hubungi kami di nomor +62813-9354-4270 atau kunjungi alamat kami di Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang Banten 15710 untuk informasi lebih lanjut.