Apa itu SBU Jasa Konstruksi?

Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu badan usaha memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan di bidang konstruksi.

Mengapa SBU Jasa Konstruksi penting?

SBU Jasa Konstruksi penting karena merupakan syarat untuk mengikuti proyek-proyek pemerintah dan swasta, serta meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Apa saja syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi?

Syarat untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi meliputi dokumen perusahaan, tenaga ahli yang bersertifikat, izin usaha, serta keanggotaan asosiasi yang terakreditasi.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengurus SBU Jasa Konstruksi?

Waktu pengurusan SBU Jasa Konstruksi bervariasi, namun biasanya memakan waktu antara 2 hingga 4 minggu, tergantung kelengkapan dokumen dan proses verifikasi.

Apakah SBU Jasa Konstruksi bisa digunakan untuk proyek pemerintah?

Ya, SBU Jasa Konstruksi adalah salah satu persyaratan utama untuk mengikuti proyek-proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Apakah SBU Jasa Konstruksi wajib bagi semua perusahaan konstruksi?

Ya, SBU Jasa Konstruksi wajib bagi perusahaan yang ingin beroperasi dalam bidang konstruksi di Indonesia dan mengikuti lelang proyek.

Berapa lama masa berlaku SBU Jasa Konstruksi?

Masa berlaku SBU Jasa Konstruksi adalah 3 tahun, namun perusahaan harus melakukan pemutakhiran data setiap tahun.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang?

Ya, SBU Jasa Konstruksi dapat diperpanjang setelah masa berlakunya habis, dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Apa perbedaan antara SBU Konstruksi dan Izin Usaha Konstruksi?

SBU adalah sertifikat kompetensi badan usaha konstruksi, sementara Izin Usaha Konstruksi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah agar perusahaan dapat beroperasi secara legal.

Apakah SBU Jasa Konstruksi dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia?

Ya, SBU Jasa Konstruksi yang diterbitkan sesuai peraturan berlaku secara nasional dan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia.

Apa saja jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia?

Jenis SBU Jasa Konstruksi yang tersedia meliputi bidang bangunan gedung, jalan, jembatan, dan banyak lagi, tergantung klasifikasi dan subklasifikasi pekerjaan.

Apakah perusahaan perlu memiliki tenaga ahli untuk mendapatkan SBU?

Ya, tenaga ahli dengan sertifikasi yang relevan menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh SBU Jasa Konstruksi.

Apakah SBU bisa dicabut?

SBU bisa dicabut jika perusahaan tidak mematuhi peraturan atau tidak memenuhi persyaratan pemutakhiran data tahunan.

Siapa yang menerbitkan SBU Jasa Konstruksi?

SBU Jasa Konstruksi diterbitkan oleh asosiasi yang terakreditasi dan diakui oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).

Bagaimana cara memastikan keabsahan SBU Jasa Konstruksi?

Keabsahan SBU Jasa Konstruksi dapat dicek melalui situs resmi LPJK atau asosiasi penerbit yang berwenang.

Apakah ada biaya untuk memperpanjang SBU?

Ya, terdapat biaya administrasi yang harus dibayar untuk proses perpanjangan SBU Jasa Konstruksi.

Bagaimana jika SBU Jasa Konstruksi kadaluarsa?

Jika SBU kadaluarsa, perusahaan harus mengajukan perpanjangan atau mengurus SBU baru untuk dapat terus beroperasi dalam proyek konstruksi.

Apakah perusahaan kecil juga memerlukan SBU Jasa Konstruksi?

Ya, perusahaan konstruksi dari semua skala memerlukan SBU untuk beroperasi secara legal, meskipun klasifikasi dan subklasifikasinya mungkin berbeda.

Bagaimana cara mengurus SBU Jasa Konstruksi untuk proyek internasional?

Untuk proyek internasional, perusahaan harus memiliki SBU dan izin tambahan sesuai dengan regulasi negara tujuan, serta memiliki kemitraan dengan badan usaha setempat jika diperlukan.

Apakah ada batasan klasifikasi untuk SBU Jasa Konstruksi?

Ya, klasifikasi SBU bergantung pada kapasitas perusahaan dan bidang yang ingin dijalani, misalnya gedung, jalan, atau mekanikal-elektrikal.

Apa saja risiko jika perusahaan tidak memiliki SBU?

Tanpa SBU, perusahaan tidak dapat mengikuti lelang proyek resmi dan dapat dikenakan sanksi karena beroperasi secara ilegal.

Apakah jasa penerbitan SBU memerlukan legalitas tambahan?

Perusahaan yang menyediakan jasa penerbitan SBU perlu memiliki izin usaha resmi serta afiliasi dengan asosiasi yang diakui LPJK.

Apa saja manfaat memiliki SBU bagi perusahaan konstruksi?

SBU meningkatkan reputasi, membuka peluang untuk proyek besar, serta memastikan perusahaan mematuhi standar nasional di bidang konstruksi.

Apakah SBU bisa diperoleh secara online?

Sebagian besar proses administrasi untuk memperoleh SBU dapat dilakukan secara online melalui platform yang disediakan oleh asosiasi atau LPJK.

Berapa lama waktu pemutakhiran data tahunan SBU?

Pemutakhiran data tahunan biasanya membutuhkan waktu 1-2 minggu, tergantung pada kelengkapan dokumen.

Apakah sertifikat tenaga ahli diperlukan untuk setiap subklasifikasi SBU?

Ya, perusahaan harus menyediakan tenaga ahli bersertifikat sesuai dengan subklasifikasi pekerjaan yang diinginkan.

Apakah SBU diperlukan untuk proyek di sektor swasta?

Walaupun proyek swasta tidak selalu mewajibkan SBU, memiliki SBU meningkatkan kredibilitas dan daya tawar perusahaan.

Apakah SBU hanya berlaku untuk konstruksi bangunan?

Tidak, SBU berlaku untuk berbagai bidang konstruksi seperti jalan, jembatan, serta pekerjaan mekanikal-elektrikal.

Apa perbedaan antara SBU dan SIUJK?

SBU adalah sertifikat kemampuan usaha, sedangkan SIUJK adalah izin usaha untuk badan yang bergerak di bidang jasa konstruksi.

Apa peran LPJK dalam penerbitan SBU?

LPJK bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan penerbitan SBU melalui asosiasi konstruksi yang terakreditasi.

Apakah ada syarat pengalaman untuk mendapatkan SBU?

Ya, perusahaan harus memiliki pengalaman minimal tertentu, yang bervariasi tergantung pada klasifikasi yang diajukan.

Bisakah satu perusahaan memiliki beberapa SBU?

Ya, perusahaan bisa memiliki beberapa SBU jika memenuhi persyaratan untuk klasifikasi yang berbeda-beda.

Apakah ada denda jika SBU tidak diperpanjang?

Tidak ada denda langsung, tetapi perusahaan akan kehilangan izin untuk beroperasi secara legal dalam bidang konstruksi.

BUJPTL, Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Gambar Ilustrasi BUJPTL, Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, Jasa Pembangunan & Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Distribusi Tenaga Listrik, Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Baca Juga: Riksa Uji Crawler Crane: Langkah Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat dengan Aman

Baca Juga:

SBUJPTL - Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Dalam dunia kelistrikan, SBUJPTL atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik memiliki peranan penting. Terutama bagi perusahaan yang bergerak dalam Jasa Pembangunan & Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik khususnya pada bidang Distribusi Tenaga Listrik dengan sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah. SBUJPTL adalah bentuk pengakuan resmi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap kemampuan suatu badan usaha dalam menjalankan kegiatan jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang ditentukan.

SBUJPTL menjadi bukti legalitas dan kepercayaan yang memungkinkan badan usaha untuk secara sah menyediakan jasa penunjang tenaga listrik. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara lengkap mengenai SBUJPTL, termasuk pengertian, dasar hukum, manfaat, kualifikasi, tahapan proses perolehan, syarat proses, dan bagaimana Gaivo Consulting dapat membantu dalam proses perolehan SBUJPTL.

Pengertian SBUJPTL

SBUJPTL atau Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah dokumen resmi yang diberikan oleh Kementerian ESDM kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi, kualifikasi, dan kompetensi dalam bidang jasa penunjang tenaga listrik. Sertifikat ini memungkinkan badan usaha untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik dengan bidang dan sub bidang tertentu sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki.

Bagi perusahaan yang bergerak dalam Jasa Pembangunan & Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, khususnya pada bidang Distribusi Tenaga Listrik dengan sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah, memiliki SBUJPTL sangat penting untuk mendapatkan pengakuan resmi dalam menyediakan jasa penunjang tenaga listrik.

Dasar Hukum SBUJPTL

Dasar hukum SBUJPTL didasarkan pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain:

1. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang ini mengatur mengenai berbagai aspek dalam pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya mengenai penyelenggaraan jasa penunjang tenaga listrik. UU ini memberikan landasan hukum bagi pengaturan mengenai SBUJPTL dalam industri kelistrikan.

UU No. 11 Tahun 2020

2. PP No. 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan di Bidang ESDM

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk dalam hal pengaturan SBUJPTL. PP ini memberikan panduan mengenai kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan dalam perolehan SBUJPTL.

PP No. 25 Tahun 2021

3. PP NO. 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, yang juga berdampak pada perizinan SBUJPTL. PP ini memberikan kerangka kerja dalam pengaturan perizinan berusaha, termasuk SBUJPTL.

PP NO. 05 Tahun 2021

4. Permen ESDM no 12 Tahun 2021 Tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Peraturan Menteri ESDM ini merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai klasifikasi, kualifikasi, akreditasi, dan sertifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik, termasuk SBUJPTL. Permen ini menjadi panduan dalam perolehan SBUJPTL dan mengatur persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi.

Permen ESDM no 12 Tahun 2021

Manfaat Memiliki SBUJPTL

Memiliki SBUJPTL memiliki berbagai manfaat penting bagi badan usaha yang bergerak dalam Jasa Pembangunan & Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, khususnya pada bidang Distribusi Tenaga Listrik dengan sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah. Beberapa manfaat tersebut antara lain:

Mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dalam melaksanakan jasa penunjang tenaga listrik.
Memiliki legalitas dan kepercayaan dari pihak pelanggan atau klien.
Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas di industri kelistrikan.
Meningkatkan peluang mendapatkan proyek-proyek pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik.
Memungkinkan badan usaha untuk beroperasi secara sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Baca Juga: Riksa Uji Mobile Crane: Mengamankan Operasi dengan SIA/SILO/Suket K3 Alat

Baca Juga:

Kualifikasi SBUJPTL

5.1. Kualifikasi SBUJPTL - Kecil

Untuk memperoleh SBUJPTL dengan kualifikasi kecil, badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Memiliki nilai kekayaan bersih antara 50 juta hingga 2 miliar.
Batas nilai satu pekerjaan tidak lebih dari 2.5 miliar.
Memiliki minimal 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau subbidang usaha dengan kompetensi minimal level 5.
Memiliki minimal 1 (satu) orang Tenaga Teknik (TT) atau subbidang usaha dengan kompetensi minimal level 3.

5.2. Kualifikasi SBUJPTL - Menengah

Untuk memperoleh SBUJPTL dengan kualifikasi menengah, badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Memiliki nilai kekayaan bersih lebih dari 2 miliar hingga 25 milyar.
Batas nilai satu pekerjaan tidak lebih dari 50 milyar.
Memiliki minimal 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau subbidang usaha dengan kompetensi minimal level 5.
Memiliki minimal 2 (dua) orang Tenaga Teknik (TT) atau subbidang usaha dengan kompetensi minimal level 3.

5.3. Kualifikasi SBUJPTL - Besar

Untuk memperoleh SBUJPTL dengan kualifikasi besar, badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Memiliki nilai kekayaan bersih (aset) lebih dari 25 milyar.
Batas nilai satu pekerjaan tidak terbatas.
Memiliki minimal 1 (satu) orang Penanggung Jawab Teknik (PJT) atau subbidang usaha dengan kompetensi minimal level 5.
Memiliki minimal 3 (tiga) orang Tenaga Teknik (TT) atau subbidang usaha dengan kompetensi minimal level 3.

Baca Juga: Riksa Uji Locomotive Crane dan/atau Railway Crane: Memastikan Keselamatan dengan SIA/SILO/Suket K3 Alat

Baca Juga:

Tahapan Proses Perolehan SBUJPTL

Proses perolehan SBUJPTL melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti oleh badan usaha. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam proses perolehan SBUJPTL:

1. Persiapan Tenaga Ahli

Badan usaha harus mempersiapkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya. Dokumen seperti scan ijazah SMA/STM Sederajat, scan E KTP, pas foto 3Ã—4, dan daftar riwayat hidup akan diminta sebagai bagian dari persiapan.

2. Tentukan Bidang dan Sub Bidang

Badan usaha harus menentukan bidang dan sub bidang yang akan dikerjakan dalam jasa penunjang tenaga listrik. Hal ini akan menjadi acuan dalam proses selanjutnya.

3. Tentukan Kualifikasi Perusahaan

Tentukan kualifikasi perusahaan berdasarkan kriteria kecil, menengah, atau besar sesuai dengan keadaan keuangan dan kemampuan perusahaan.

4. Persyaratan Dokumen

Badan usaha harus mengumpulkan dan konsultasikan persyaratan dokumen perusahaan dan administrasi yang diperlukan untuk mengajukan SBUJPTL.

Baca Juga: Riksa Uji Tractor Crane untuk Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat: Memastikan Keselamatan dan Kepatuhan

Baca Juga:

Syarat Proses Perolehan SBUJPTL

7.1 Persyaratan Administratif

Beberapa persyaratan administratif yang harus dipenuhi dalam proses perolehan SBUJPTL antara lain:

Surat permohonan kepada Pimpinan LSBU atau Menteri ESDM cq. Dirjen Ketenagalistrikan.
Akta pendirian badan usaha/lembaga (dan perubahannya).
Penetapan badan usaha / lembaga sebagai badan hokum (dan perubahannya) kecuali untuk badan usaha bukan berbadan hukum.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.
Laporan Posisi Keuangan / Neraca Keuangan.
Surat Keterangan Domisili Terbaru.
Profil badan usaha.
Struktur organisasi badan usaha / lembaga.
Identitas Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT).

7.2 Persyaratan Teknis

Beberapa persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam proses perolehan SBUJPTL antara lain:

Penanggung Jawab Teknik yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon.
Tenaga Teknik ketenagalistrikan yang bersertifikat kompetensi untuk setiap subbidang usaha yang dimohon.
Surat penunjukan PJT (Penanggung Jawab Teknik) dan TT (Tenaga Teknik) untuk setiap subbidang usaha yang dimohon.
Daftar riwayat hidup PJT (Penanggung Jawab Teknik) dan TT (Tenaga Teknik).

Baca Juga: Riksa Uji Side Boom Crane/Crab Crane untuk Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat: Mengamankan Operasi dan Keselamatan

Baca Juga:

Kesimpulan

Memperoleh SBUJPTL (Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik) dengan kualifikasi yang sesuai pada bidang Distribusi Tenaga Listrik sub bidang Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah adalah langkah penting bagi badan usaha yang ingin beroperasi dalam industri kelistrikan. SBUJPTL membawa banyak manfaat dan peluang, sementara kualifikasi serta persyaratan prosesnya harus diperhatikan dengan cermat.

Baca Juga: Riksa Uji Derrick Crane untuk Mendapatkan SIA/SILO/Suket K3 Alat: Memastikan Keamanan dan Kelayakan Operasi

Baca Juga:

Berminat Memperoleh SBUJPTL? Hubungi Gaivo Consulting!

Jika Anda ingin memperoleh SBUJPTL dengan mudah dan cepat secara legal, Gaivo Consulting adalah mitra yang tepat. Kami siap membantu Anda dalam proses perolehan sertifikat ini. Hubungi kami segera melalui WhatsApp di +62813-9354-4270 atau kunjungi alamat kami di Ruko Grand Boulevard Blok U01A no 369 Bundaran 5 Citra Raya - Tangerang Banten 15710.